Talaud, Barta1.com – Setelah kembali menjabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, tugas berat kini berada di pundak Petrus Simon Tuange.Pasalnya, masih begitu banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan pada beberapa bulan terakhir sebelum masa periode kepemimpinannya selaku kepala daerah selesai.
Bagaimana tidak? Sejak Bupati Sri Wahyumi Manalip tersandung kasus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, otomatis pundak kekar pria asal Tanah Tamarongge ini harus memikul beban tugas yang berat.
Seperti yang disampaikan Tuage saat pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kecamatan Lirung pada Rabu (22/5/2019) kemarin, bahwa dirinya harus memastikan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud berjalan lancar, diantaranya pemerintahan di Kecamatan Lirung.
“Saya datang di tempat ini adalah ingin memastikan pemerintahan di Kecamatan Lirung, apakah berjalan dengan baik atau tidak baik,” kata Tuange kepada ratusan ASN yang hadir.
Ia juga menyampaikan beberapa hal seperti tugas dan wewenangnya sebagai Plt Bupati pertama yaitu Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Kepulauan Talaud sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
“Kewenangan Plt Bupati diantaranya, mengajukan rancangan Peraturan Bupati (Perbup), mengajukan rancanangan APBD, bahkan mempunyai kewenangan untuk melakukan rotasi jabatan,” jelas Tuange.
Selain telah melakukan pembatalan SK No 251 dan 252 Tahun 2018 dan SK No 83 Tahun 2019. Dan dalam waktu dekat Tuage juga harus melakukan pengisian kekosongan jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Karena ada beberapa jabatan yang kosong, disebabkan pejabat tersebut sudah pensiun,” terang Tuange.
Selain itu, dia juga harus proaktif dalam melakukan pembinaan ASN pasca Pilkada karena berdasarkan pantauan di lapangan, nampak ada gesekan sesama ASN saat berlangsungnya pesta demokrasi tahun lalu. Bahkan, pemborosan anggaran yang memicuh kesulitan akibat merosotnya keuangan daerah, mendesak Tuage harus memutar otak. Di sisi lain, pemerintah kabupaten harus melakukan persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.
Diterangkannya juga, Mendagri menekankan bahwa proyek pembangunan tetap jalan dan tidak ada pembatalan proyek. Yang belum tender, silakan ditender dan pelaksanaan tender ini harus dilakukan secara terbuka. “Saya berharap tender harus dilakukan secara terbuka,” katanya.
Ditengah kondisi daerah seperti ini, Tuange meminta agar pelayanan masyarakat tetap jalan dan mempersulit setiap pengurusan berkas bagi masyarakat.
Peliput : Evan Taarae
Discussion about this post