Manado, Barta1.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Manado melakukan deklarasi pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), di Aula Lapas Kelas IIA Manado, Selasa (21/05/19).
“Kami mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kita semua dipertemukan dalam kegiatan ini. Jujur saja, butuh satu tahun kami menunggu momen seperti ini, dimana bapak dan ibu bisa berkunjung ke Lapas Manado, untuk menjadi bagian deklarasi zona integritas,” ujar Kepala Lapas (Kalapas) Manado, Sulistio Wibowo.
Deklarasi dihadiri Kapolres Manado Kombes Pol Benny Bawensel, Dandim 1309 Manado, Letkol MF Elvino Y Kurniawan, Ketua Ombudsman Sulut, Helda Tirayoh, Kejari Manado, Mariono dan Ketua Pengadilan Negeri Manado, dan Lukman Bachmid, disaksikan puluhan ASN Lapas Manado.
Sulistio mengaku pencanangan zona integritas akan membuat Lapas Manado harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Mencapai pencanangan ini perlu pengorbanan. Dimana untuk mencapai titik tersebut, kami berjuang dari pagi hingga pagi lagi, demi tempat kami menjadi percontohan dari lainnya,” ujarnya.
Dijajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut ada 5 satuan kerja, dua Imigrasi yakni Imigrasi Manado dan Imigrasi bitung, lalu Lapas Manado, Lapas Bitung dan Lapas Tondano, tapi sampai saat ini yang dimajukan hanya dua: Lapas Manado dan Kantor Imigrasi Manado, beber Sulistio.
“Sungguh hal luar biasa bagi kami. Menambah semangat kami untuk berjuang bersama. Saya yakin dan percaya kehadiran kita semua menambah semangat mewujudkan WBK. Dan integritas yang selalu kami jaga dan bangun bersama,” tambah Sulistio.
Ketua PN Manado, Lukman Bachmid mengucapkan banyak selamat kepada Lapas Manado yang mencanangkan zona integritas. “Pencanangan masuk dalam strategi nasional (Stranas) pembangunan. Dimana sampai tahun 2025, akan ditargetkan seluruh birokrasi harus berstatus bertaraf internasional. Saya mengapresiasi Kalapas Manado bersama jajarannya,” ucapnya.
Ketua Ombudsman Sulut, Helda Tirayoh pencanangan zona intergritas di lingkung Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut sudah kedua kalinya. “Pertama Kanwil itu sendiri dan yang kedua hari ini oleh Lapas Manado,” ungkap Tirayoh.
Kata dia, dalam Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 yang mengawasi pencanangan zona integritas ada 3 lembaga, yakni Kemenpan, KPK dan Ombudsmen. “Lalu bagaimana Ombudsmen melakukan pengawasan dan penilaian pada zona integritas, ini sudah jelas tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dimana setiap instansi pelayanan publik wajib memiliki standar pelayanan publik. Melihatnya sederhana jika pelayanan publiknya makin baik berarti korupsi kian kecil,” beber mantan pegiat hukum di LBH Manado ini.
Setelah deklarasi Sulistio menunjukkan berbagai ruangan pelayanan untuk pengujung dan tempat bermain anak-anak yang berada di Lapas Kelas IIA Manado kepada para tamu undangan.(*)
Peliput: Meikel Eki Pontolondo
Discussion about this post