Pulau Matutuang adalah salah satu dari pulau perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan bagian dari Kecamatan Kepulauan Marore. Kecamatan ini memiliki 10 pulau dan terbagi dari empat pulau berpenduduk, di dalamnya Marore, Kawio, Kemboleng,dan Matutuang. Sementara itu satu pulau lainnya seperti Mamanu, berpenghuni musiman dan 5 pulau lainnya tak berpenghuni.
Berdasarkan sejarah, sebenarnya Matutuang hanyalah pulau persinggahan atau pulau yang hanya digunakan untuk tinggal sementara. Dalam bahasa lokal Pedasengang. Namun lambat laun, hingga hari ini Matutuang menjadi sebuah kampung dengan jumlah penduduk sebanyak 419 jiwa, 134 Kepala Keluarga (KK). Menariknya menurut Camat Kepulauan Marore, ada sekitar 25 Kepala Keluarga yang berstatus kawin campuran dengan warga Filipina.
“Kebanyakan kawin campur dengan masyarakat Filipina, kalau angkanya bisa sampai 25 KK kawin campur. Sampai sekarang sudah ada yang memiliki identitas WNI dan ada yang sebagian masih WNA,” Imelda Lawendatu, Camat Kepulauan Marore.
Memang demikian tak bisa dipungkiri, aktivitas masyarakat kepulauan di perbatasan itu tak jarang bersentuhan langsung dengan warga negara tetangga Filipina. Selain itu barangkali didasari juga dengan fakta historis dan sebuah kepercayaan bahwa nenek moyang bangsa Sangihe berasal dari Mindanau Selatan, Filipina. Karena itu, 95% pekerjaan penduduk Kecamatan Kepulauan Marore, termasuk Matutuang di dalamnya adalah nelayan.
Jadi aktivitas lintas batas sudah menjadi hal biasa untuk sekadar berkunjung ke kerabat-kerabat mereka yang ada di Filipina, atau membawa hasil tangkapan ikan untuk dijual di General Santos (Gensan). Seperti halnya tuturan tokoh masyarakat Matutuang, Heri Sumolang.
Ungkapnya untuk melintas ke Filipina, mereka harus mengurus surat jalan dari pemerintah kampung. Sesudah itu melakukan registrasi di Marore untuk mendapatkan Kartu Pelintas Batas.
“Batas waktunya, 59 hari. Kalau misalnya di sana sudah 58 hari, bisa silahkan membuat laporan lagi, agar bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang di Pos di Batuganding. Untuk ke Filipina, melapor di Marore, kemudian melapor ke Batuganding (Filipina), kalau misanya mau ke Jensan, untuk keamanan, aman-aman,” kata Sumolang, Sabtu (18/5/2019).
Aktivitas lintas batas itu menjadi solusi sebagian orang di Matutuang dan sekitarnya yang ingin maraup untung lebih dari hasil tangkapan ikan. Meski Tahuna, ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe memang adalah sasaran pasar utama. Namun demikian harga dan jarak tempuh ke Tahuna, masih menjadi persoalan. Dirasa masih lebih dekat ke Filipina dibanding ke Tahuna, atau mereka bertahan dengan harga yang murah. Misalnya ikan merah dibeli dengan harga 17 ribu perkilo oleh pembeli lokal.
Melalui hal inilah ketergantungan kepada laut dan harapan kepada cuaca agar selalu teduh berjalan seiring. Pernah sekali menurut Camat Imelda Lawendatu, ketika cuaca buruk persediaan menipis, dan tidak ada kapal yang masuk pada waktu itu. Masyarakat Matutuang bertahan hidup dengan memakan pisang mentah. “ Itu terjadi bulan Januari-Februari, karena utara bertiup masyarakat dua minggu makan pisang muda,” kata Lawendatu.
Tak heran jika hampir setengah dari jumlah 134 KK, atau 64 KK di sana tergolong dalam kategori miskin. Hal demikian dibenarkan Camat Kepulauan Marore, Imelda Lawendatu. Dikatakannya kategori miskin itu terjadi karena mata pencaharian nelayan tergantung dari situasi alam, sedangkan kalau untuk berharap ke pertanian, tidak ada lahan pertanian, sebab sebagian besar tanah yang ada di Matutuang adalah milik orang Pulau Marore, sehingga program pengentasan kemiskinan kadang berbenturan dengan situasi yang ada.
“Pada tahun 2016 ketika ada pendataan RTLH, rumah yang sebenarnya layak dibantu tidak bisa dibantu karena masalah lahan yang tidak jelas. Hal demikian terjadi karena dulunya memang ini adalah bagian dari Marore. Dan juga keadaan tanah di Matutuang tidak bisa ditumbuhi semua tanaman,” terang Lawendatu.
Tak hanya itu, ketersediaan air bersih juga sangat memprihatinkan. Masyarakat di Matutuang hanya punya satu mata air menjadi bahan konsumsi dan mata air bor yang hanya digunakan untuk mencuci baju. Namun begitu mereka hanya berharap kepada pemerintah terkait dengan masalah perikanan.
Setidaknya ada beberapa permasalahan yang dapat ditemukan di wilayah perbatasan. Persoalan utama adalah transportasi, kemudian ketersediaan alat beku hasil tangkap perikanan, soal harga, dan kesehatan. Terkait dengan tenaga kesehatan selama ini belum ada perawat tetap di Matutuang. Meski pada tahun 2015 hingga 2016, mantan pejabat Kapitalaung Heri Sumolang pernah mengontrak tenaga perawat dengan menggunakan anggaran dana desa.
Sentuhan Program Andalan Sangihe
Menyikapi segala persoalan itu dalam program Medaseng yang dilaksanakan pada 17 hingga 18 Mei 2019. Bupati Jabes Ezar Gaghana dan Wakil Bupati Helmud Hontong membuka forum dialog dengan masyarakat Matutuang untuk menjawab segala persoalan yang terjadi di sana.
Soal perikanan, khusus untuk Kecamatan Marore saat ini Bupati Gaghana berusaha meminta kepada pemerintah pusat agar dapat memberikan keleluasaan khususnya bagi empat pulau terluar di Kecamatan Marore untuk bisa menjual hasil tangkapan ikan ke Filipina.
“Ini harus segera terealisasi, karena mata pencaharian masyarakat di empat pulau ini 95 persen adalah nelayan, dan juga mengingat jarak tempuh ke Filipina hanya tiga jam, sedangkan ke Tahuna bisa sampai delapan jam, maka harus ada regulasi khusus untuk empat pulau terluar ini,” ucap Gaghana kepada awak media.
Dia juga menjelaskan terkait falisitas Gudang Pembekuan Hasil Tangkap Nelayan (Coolstorage) di Kampung Matutuang yang ‘mubasir’ sejak lima tahun lalu yang disebabkan oleh keterbatasan listrik di pulau tersebut, “Minimnya daya listrik, tentu coolstorage ini bermasalah. Segera harus kita perbaiki dan mudah-mudahan daya PLN secepatnya masuk ke Kampung Matutuang, sehingga fungsi dari coolstorage dapat dirasakan oleh masyarakat dan perputaran ekonomi yang tinggi dari penjualan hasil tangkap nelayan ke Filipina benar-benar membantu, guna kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat di pulau perbatasan,” ujar Gaghana.
Lebih dari yang disampaikan masyarakat secara langsung di dalam forum dialog yang dilaksanakan, Gaghana mengajak kepada seluruh camat, kapitalaung serta tokoh agama agar memberikan masukan dengan data yang rill untuk menuntaskan persoalan di daerah perbatasan. Menurutnya, terkait permasalahan kesehatan, pendidikan dan semua aspek pelayanan dasar akan didorong agar semua lebih bekerja demi mewujudkan harapan masyarakat.
“Somoga Medaseng ini dapat terimplementasi dan dapat menjabarkan hal-hal yang terbaik yang kita boleh pecahkan dan solusikan secara bersama. Dan diharapkan apa yang menjadi dambaan masyatakat secepatnya terealisasi,” pungkas Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabes Ezer Gaghana.
Peliput : Rendy Saselah
Discussion about this post