Sangihe, Barta1.com — Karyawan PT Pelangi Sulut yang merupakan pihak ketiga dari PT. PLN (Persero) UP3 Tahuna mengancam mogok kerja dimulai 25 Maret hingga 31 Maret 2019. Hal itu diketahui melalui surat pemberitahuan mogok kerja, yang diterima Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sangihe.
Karyawan melalu perwakilan Arter Tamaka dan Sutrisno Latjui menjelaskan hal itu dilakukan karena pihak PT Pelangi Sulut mengingkari kesepakan pemenuhan segala hak dan tuntutan karyawan yang dulunya telah dijanjikan akan dipenuhi selambatnya pada 15 Maret 2019.
Dalam lampiran surat tersebut, ada 18 tuntutan dan hak-hak yang ditanda-tangani langsung untuk dipenuhi oleh Direktur Utama PT Pelangi Sulut Simsony Sakul, disaksikan Manajemen PT PLN (Persero) UP3 Tahuna. Namun demikian hingga 15 Maret 2019 hal demikian tidak disanggupi oleh manajemen PT Pelangi Sulut.
Beberapa di antara tuntutan itu yaitu, penggantian uang berobat akibat BPJS yang tidak dibayarkan wajib diganti sesuai dengan kwitansi, kontrak kerja antara karyawan dan karyawati harus dibuat bagi karyawan/i yang belum mendapatkan kontrak sesuai pagu yang ditetapkan PLN, pembayaran gaji kontrak paling lambat tanggal 5 bulan berjalan dan lain sebagainya.
Melalui surat itu mereka mengancam akan melakukan mogok kerja dimulai 15 Maret meliputi Unit Kerja tersebar di ULP Petta, Sub ULP Petta, ULP Tamako, Sub ULP Lesabe, ULP Siau, ULP Taghulandang, ULP Lirung, ULP Melong, dan ULP Beo.
Dijelaskan pula apabila tuntutan mereka sampai batas waktu mogok kerja yang ditentukan tidak ada penyelesaian dari pihak PT. Pelangi Sulut, maka mereka akan melanjutkan aksinya terus hingga tuntutan hak-hak mereka direalisasikan oleh pihak PT Pelangi Sulut.
Menanggapi hal itu Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sangihe, Rizaldy Paparang, Selasa (19/3/2019) mengatakan sebenarnya Komisi B DPRD telah melayangkan undangan ke PT Pelangi Sulut yang rencananya akan digelar rapat dengar pendapat umum tetapi pihak PT Pelangi Sulut belum bisa hadir, hingga dijadwalkan ulang. Menurut Paparan jika nantinya pihak PT. Pelangi Sulut tidak mengindahkan surat dari DPRD maka pihaknya akan bekerjasama dengan instansi vertikal.
“Sesuai dengan tata tertib DPRD ketika kami melakukan panggilan tidak datang, kami meminta bantuan dari instansi vertikal (Kepolisian) untuk melakukan panggilan secara paksa,” kata Paparang.
Lanjut dia melirik surat yang dilayangkan karyawan PT Pelangi Sulut, menurutnya sudah sangat jelas ada perjanjian kesepakatan antara pihak karyawan dan karyawati pekerja PT Pelangi Sulut. Di dalamnya tercantum sekitar 18 item permohonan yang sudah disepakati manajemen PT Pelangi Sulut.
“Tetapi batas waktu yang diberikan teman teman pekerja tanggal 15 Maret. Sampai lewat 15 Maret tidak ada realisasi. Makanya mereka melayangkan surat ke DPRD,” kata dia.
“Kami juga dari Komisi B mencari solusi terbaik. Karna jujur masalah listrik pertama kita akan melaksanakan ujian nasionalkan, baru kita akan masuk pemilihan dalam waktu dekat. Tanggal 25 kalau dia mati total semua tidak kerja. Bisa rame ini,” pungkas Paparang. (*)
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post