Manado, Barta1.com – Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 dibahas ke tingkat lanjut. Pembahasan itu dilakukan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Sulut, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (10/7/2023) lalu. Berjalannya pembahasan, anggota DPRD Dapil Bolmong Raya (BMR), James Tuuk, yang mempertanyakan persoalan aset.
“Saya mau minta penjelasan temuan BPK RI dari hasil audit APBD 2022 sudah sampai dimana. Karena masih ada temuan, salah satunya yang disampaikan di rapat Paripurna adalah aset,” tanya Tuuk kepada Ketua TPAD Provinsi Sulut, Steve Kepel.
Setelah mendengar pertanyaan Tuuk, langsung ditanggapi oleh Kepel. Ia menjawab persoalan temuan APBD tahun anggaran 2022, akan dijawab Kepala Inspektorat Provinsi Sulut, Meiki Onibala.
Di saat bersamaan, Onibala menjawab pertanyaan Tuuk, dan mengatakan kerjasama Inspektorat dan badan keuangan sudah mendekati 90% untuk mensertifikasi seluruh aset-aset di Sulut.
“Kemarin badan keuangan dan kami bertemu serta membicarakan terkait aset-aset bersama KPK agar pencatatannya tidak dobel. Saat ini, kami bersama badan keuangan sangat intens untuk menganggarkan di APBD agar semua aset pemerintah daerah harus terverifikasi,” tegasnya.
Mendengar jawaban Onibala, langsung ditanggapi oleh Tuuk. “Saya mau bertanya lagi, apakah persoalan temuan aset ini bisa selesai di tahun ini,” tanya Tuuk lagi ke Onibala.
Misalnya tanah perangkat daerah dari 237, masih ada 51 bidang yang belum bersertifikat. Kemudian tanah sekolah dari 210, masih ada 12 yang belum bersertifikat. Kendaraan bermotor roda dua maupun empat dari 1.304, masih ada 636. “Nah, saya mau minta kepastian semacam statmen dari Pemerintah, apakah aset-aset yang dicantumkan di sini, bisa selesai di tahun ini atau tidak,” ujarnya.
“Sudah 8 tahun saya menjadi anggota DPRD Sulut, dan 8 tahun juga aset ini bermasalah. Saya cuman mau minta bisa tidak penyelesaiannya aset di tahun ini,” cetusnya.
Onibala kembali menjawab, persoalan yang ditanyakan anggota DPRD Sulut James Tuuk ini harus ada kerjasama dengan BPN, jika tidak ada persoalan lahan, dirinya yakin badan keuangan sudah menganggarkan itu.
“Tetapi arahan dari KPK persoalan aset ini didorong untuk bisa selesai tahun ini dan paling lambat tahun depan,” jawab Onibala ke Tuuk. Sambil Tuuk merespon kembali dengan meminta data aset bermasalah secara tertulis.
Diketahui pembahasan Ranperda APBD tahun anggaran 2022 dibuka langsung oleh ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, dan dihadiri oleh 10 anggota DPRD Sulut secara fisik dan 2 melalui virtual.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post