Sangihe, Barta1.com – Menyikapi imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, tentang pelaporan dan transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), setiap kepala sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe diminta oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Djoli Mandak untuk dapat bersinergi dengan pemerintah pusat.
Hal demikian terjadi dalam rangka menyambut kebijakan Kementerian Pendidikan RI, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan 50℅ dari total dana BOS tahun anggaran 2020 adalah untuk membayar kesejahteraan guru tidak tetap.
Oleh karena itu menurut Mandak, setiap Kepala Sekolah wajib menjalankan transparansi seperti yang dikehendaki oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Kalau perlu bikin baliho rincian anggaran, seperti ATK berapa, Dana BOS berapa, kegiatan ektrakurikuler berapa, makan minum guru berapa. Dan ini sudah disosialisasikan,” kata Mandak.
Untuk menerima anggaran tersebut Guru Tidak Tetap atau honorer harus memenuhi persyaratan seperti jenjang pendidikan S1, mempunyai NUPTK, terdaftar di Dapodik tahun 2019. “Kalau dulu dana bos di tahun 2019 ke bawah itu hanya 30% untuk honor. Sekarang sudah 50%. Untuk dana bos di hitung dari jumlah siswa. Jadi setengah dari dana bos itu membayar guru tidak tetap,” katanya, Kamis, (13/2/2020).
Peliput : Rendy Saselah
Discussion about this post