Manado, Barta1.com — Usai melaksanakan kegiatan reses pada masing-masing daerah pemilihan (Dapil), anggota DPRD Sulawesi Utara akhirnya melaporkan hasil jaring aspirasinya. Dari laporan tersebut bisa terpantau sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan pemerintah daerah tahun ini
Dalam rapat paripurna perdana 2020 yang dilakukan Selasa (07/01/2020) di gedung rakyat DPRD Provinsi Sulut, bergantian legislator masing-masing Dapil membacakan laporan resesnya di hadapan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Selain melaporkan aspirasi masyarakat, rapat itu turut membahas laporan alat kelengkapan dewan.
Politisi PKS Amir Liputo yang didaulat membacakan temuan untuk Dapil Manado, umumnya meminta pembenahan serta pembangunan infrastruktur penunjang untuk masyarakat. Tak kurang itu, ada juga permintaan menambah tenaga kesehatan di pulau-pulau depan Kota Manado.
“Warga Dapil Nusa Utara meminta meminta pembangunan pelabuhan di Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Puskesmas di Tamako dan akses penghubung di Kampung Pintareng,” timpal Winsulangi Salindeho, politisi senior Golkar mewakili masyarakat Sitaro, Sangihe dan Talaud.
Demikian pula dengan laporan dari Dapil lainnya, kebanyakan berbicara infrastruktur yang harus ditambah. Fabian Kaloh misalnya, mewakili warga Minut dan Bitung, menyampaikan kebutuhan drainase agar pembangunan jalan tol tidak menimbulkan banjir di pemukiman warga.
“Dari hasil laporan kita ini ke depannya bisa lebih baik lagi,” ungkap Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw.
Wagub Steven Kandouw mengapresiasi kinerja DPRD Provinsi Sulut. Esekutif menurutnya sangat terbantu dengan kinerja legislatif.
“Saya mengundang esalon 1 hingga 3 pada rapat paripurna, sekiranya apa yang menjadi laporan dan keluhan dari hasil reses agar segera ditangani secepat mungkin,” ucap Steven.
Namun sebelum aspirasi masyarakat ini terealisasi, patut diingat Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Steven Kandouw sudah duluan sukses melakukan pembenahan infrastruktur di Sulawesi Utara. Olly juga piawai memainkan lobi-lobi anggaran dengan pemerintah pusat sehingga bisa menghadirkan berbagai mega-proyek.
Sebut saja Jalan Tol-Manado Bitung yang diharapkan selesai sebelum keduanya menuntaskan masa jabatan medio tahun ini. Akses itu nantinya memangkas waktu tempuh cukup signifikan antara Manado dan Bitung. Bila waktu tempuh antara kedua kota tersebut melalui jalan arteri berkisar 1,5-2 jam, maka waktu tempuh melalui Jalan Tol Manado-Bitung hanya sekitar 30-45 menit
Tol Manado-Bitung juga menjadi akses perekonomian utama di Sulawesi Utara. Artinya mobilitas berbagai kegiatan ekonomi akan semakin dinamis menuju ke Bitung yang memiliki pelabuhan ekspor-impor terbesar di daerah ini.
Prestasi teranyar Olly dan Steven adalah menjadikan Likupang di Minahasa Utara sebagai kawasan pariwisata super prioritas. Hingga 2019 lalu investasi yang akan masuk ke kawasan ekonomi khusus ini membilang nilai ratusan miliar rupiah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut membantu dengan penyediaan infrastruktur penunjang seperti jalan dan jembatan. Lewat Balai Pelaksana Jalan Nasional XV Sulut-Gorontalo, kementerian membangun 2 ruas paket penunjang KEK Likupang. Ruas pertama adalah jalan penyambung Kota Bitung dan Likupang sepanjang 7,9 Kilometer dengan nilai kontrak Rp 58,21 miliar. Paket berikutnya adalah rehabilitasi dan pelebaran jalan serta jembatan di Likupang senilai Rp 41,72 miliar.
Baca Juga: Menanti Racikan Menteri Pariwisata Baru di KEK Likupang
Tapi terlepas dari prestasi ini, aspirasi warga Minahasa Utara yang meminta penambahan guru di Desa Kalinaun dan Wori, seperti membuka kecemasan bagaimana masalah pendidikan menjadi momok menyakitkan bagi rakyat Sulawesi Utara. Infrastruktur pendidikan boleh-boleh saja terus bertambah, tetapi pemerintah provinsi juga perlu menjadikan kualitas pendidikan sebagai pekerjaan rumah (PR) yang harus diseriusi tahun ini.
Untuk diingatkan, pada 2019 Sulut menempati peringkat 32 pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk SMA/SMK, dari 34 provinsi. Jebloknya kualitas pendidikan tersebut masih dicari solusinya hingga sekarang.
Tak hanya hasil ujian siswa, karena mengacu pada data 2017 yang dipaparkan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulut, Florens ST Panungkelan SE. MPd, mengungkap dengan gamblang keterbatasan jajaran kepala sekolah, pengawas dari dinas pendidikan hingga segenap guru yang nilai rata-rata kompetensinya belum bisa melewati indeks rata-rata nasional.
Baca Juga: Bartagrafis: Astaga, Kepala Sekolah se-Sulut di Bawah Rata-rata…
Relatif memiriskan datang dari kalangan kepala sekolah. Pihak yang memimpin sebuah unit sekolah ini memiliki rerata kompetensi 54,98, sementara nilai nasional ada di angka 56,37. Untuk itu, Para Kepsek di Sulut berada di peringkat 20 nasional. Sementara jauh di atasnya, peringkat pertama adalah Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai rata-rata 61,47.
Untuk pihak pengawas pendidikan di Sulut, juga bernasib sama dalam rata-rata nilai kompetensi nasional dengan kalangan Kepsek. Mendarat di posisi ke-21 se-Indonesia, pengawas Sulut mengantongi nilai kompetensi 53,98 atau di bawah nilai rata-rata kompetensi pengawas nasional di angka 55,26. Memang tak banyak provinsi yang bisa melewati angka terakhir itu, salah satu di antara mereka adalah DI Yogyakarta dengan nilai tertinggi 60,44.
Sedangkan nilai rata-rata kompetensi guru, menurut Florens, Sulawesi Utara berada di poin 51,65. Angka itu terpaut cukup jauh dengan nilai rerata nasional 56,69 dan menempatkan Sulut di posisi 25 se-Indonesia. Lagi-lagi Provinsi DI Yogyakarta berada di posisi paling atas dengan nilai rata-rata 67,02.
“Data ini sudah lama kami distribusikan ke sekolah-sekolah dengan harapan menjadi bahan evaluasi bersama menuju pada perubahan kualitas pendidikan di daerah yang kita cintai ini,” kata Florens. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post