Manado, Barta1.com — Legislator dari daerah pemilihan Singkil-Mapanget mempertanyakan pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat, yang hingga saat ini realisasinya belum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Manado.
“Perlu kami pertanyakan saat ini pada Dinas Perkim menyangkut program penyediaan air bersih dan pengembangan kinerja air minum di Kecamatan Singkil yang hingga saat ini belum nampak. Padahal sudah diusulkan sejak APBD perubahan 2018 lalu,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syarifudin Saafa.
Dia mengemukakan masalah tersebut dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Manado Bersama Tim TAPD Pemerintah Kota Manado, beragenda Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019 di Ruang Paripurna dewan kota Sabtu (03/08/19)
Syarifudin terlihat nampak kesal. Dia mengaku tersinggung karena pembahasan sejak tahun lalu sia-sia. Karena itu sepatutnya usulan tersebut terakomodir dalam anggaran perubahan tahun ini.
“Saya minta diprioritaskan di wilayah saya khususnya Singkil I dan Singkil II, karena tidak dijangkau oleh PDAM berhubung wilayahnya adalah daerah pengunungan, anggaran kan tidak besar kurang lebih 300 juta,” kata dia
Hal yang sama dikatakan oleh legislator dari Partai Nasdem Arthur Rahasia, juga dari Singkil-Mapanget. Aspirasi warga menurutnya diteruskan oleh anggota dewan di forum anggaran bersama pihak eksekutif. Instansi terkait dimintanya fokus pada penacapaian tujuan, mengingat apa yang mereka sampaikan merupakan kebutuhan masyarakat.
Sedangkan politisi PDIP Jonas Ronny Makawata yang bermukim di Kecamatan Singkil, mengatakan aspirasi rakyat agar pemerintah menyediakan air bersih jangan hanya sekadar wacana tanpa realisasi.
“Harapan masyarakat tidak akan terwujud jika pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya,” tandas Roma Jo, sapaan akrabnya.
Kepala Dinas Perkim Manado Deasy Lumowa yang diwawancarai barta1 menyangkut program penyediaan air bersih khususnya di Singkil II, mengaku belum bisa menentukan waktu pembangunan infrastruktur ini.
“Selaku dinas yang terkait memohon maaf kepada para legislator di dapil Singkil yang sudah memperjuangkan aspirasi rakyat dan semoga kami bisa secepatnya merealisasikan sambil menunggu pergeseran anggaran perubahan, mengenai waktu pelaksanaan kami belum bisa memastikan,” kata Deasy. (*)
Peliput: Albert P. Nalang
Discussion about this post