Manado, Barta1.com – Pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) Regional Mamitarang, terletak di Ilo – Ilo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (16/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut, Henry Rondonuwu, dimintai penjelasan oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, terkait penambahan anggaran pada UPTD Persampahan.
Henry menjelaskan, dalam catatan anggaran, alokasi untuk UPTD Persampahan mengalami penambahan sebesar Rp1,595 miliar dari anggaran awal Rp1,704 miliar.
Penjelasan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari anggota Banggar DPRD Sulut, Amir Liputo. Ia mempertanyakan kepastian pengoperasian tempat TPA Mamitarang, mengingat anggarannya telah dibahas sejak APBD induk.
“Di anggaran induk kita pernah bahas ini, Bapak Sekprov. Sekarang mesti ditambah. Yang menjadi pertanyaan, ini sudah diserahterimakan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi, itu pertama,” ungkapnya.
Amir juga mengingatkan bahwa tempat pembuangan sampah di Sumompo sudah lama tidak dapat digunakan karena adanya pemblokiran oleh masyarakat. Hingga kini, persoalan tersebut masih dalam tahap negosiasi.
“Dengan anggaran di induk dan di penyesuaian masih ada. Kami memohon jaminan dari Dinas PUPR, kapan ini mau dipergunakan. Jangan lupa Mamitara ini bukan hanya menampung sampah dari Manado, melainkan Mamitara merupakan singkatan dari Manado, Minahasa, Minahasa Utara, dan Kota Bitung. Kami mohon kepastiannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat melakukan kunjungan ke kementerian, pihaknya melihat bahwa sejak awal proyek tersebut memang telah menghadapi sejumlah persoalan. Karena itu, ia meminta penjelasan mengenai status penyerahan aset sekaligus kepastian waktu pengoperasiannya.
“Mohon maaf, karena musim hujan begini, jangan coba-coba bermalam di daerah Utara. Pasti bau sampah itu dari arah Sumompo sampai di Boulevard Maasing dan sangat menyengat. Kami mohon ini dapat segera ditangani,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Galang, menjelaskan bahwa pihaknya telah membahas kebutuhan anggaran tersebut bersama Kepala Dinas PUPR dan UPTD Persampahan.
Menurut Tahlis, pada APBD induk telah dialokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar lebih, sementara kebutuhan operasional hingga Desember mencapai lebih dari Rp5 miliar.
“Benar, di induk sudah ada satu koma sekian dan kebutuhannya itu Rp5 miliar lebih sampai bulan dua belas. Kami sampaikan bahwa kondisi keuangan tidak mencukupi sampai bulan dua belas, dikalkulasi sampai bulan sembilan. Jadi ketambahan Rp3,3 miliar dari kebutuhan Rp5 miliar lebih. Mungkin Bapak Kadis salah mempersepsikan, yang saya lihat seperti itu. Namun, ketika DPRD mendorong penambahan anggaran, tidak masalah, itu lebih baik. Akan tetapi, untuk saat ini anggarannya tidak bisa digunakan,” jelasnya.
Tahlis juga mengungkapkan bahwa pihaknya pernah melakukan simulasi pengoperasian tempat pembuangan sampah tersebut. Dalam simulasi itu, tipping fee atau biaya layanan pembuangan sampah yang akan dihitung berdasarkan volume sampah yang masuk dan dibayarkan ke kas Pemerintah Provinsi Sulut.
“Berapa banyak volume sampah yang masuk, itu yang dibayarkan ke kas Pemprov Sulut, karena Manado sudah mendesak sekali. Nah, ini masih satu kali simulasi. Kalau sudah oke dan tidak ada lagi komplain dari masyarakat, kita langsung operasional,” ungkapnya.
Ia menegaskan, saat ini proses sosialisasi kepada masyarakat masih terus berjalan. Sementara terkait penyerahan atau serah terima fasilitas kepada Pemerintah Provinsi Sulut, menurutnya, hal tersebut tidak menjadi persoalan utama.
“Yang terpenting sosialisasi,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo


Discussion about this post