Manado, Barta1.com – Persoalan penganggaran rehabilitasi Lapangan KONI dan pembangunan tahap kedua kolam renang menjadi sorotan dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Anggota Banggar DPRD Sulut, Amir Liputo dan Royke Roring, bersama Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, mempertanyakan perhatian pemerintah provinsi terhadap pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah. Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (16/11/2026).
Amir Liputo mengawali sorotannya dengan mempertanyakan anggaran rehabilitasi Lapangan KONI dan pembangunan tahap kedua kolam renang yang disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut, Henry Rondonuwu.
“Tadi Pak Kadis menyebut adanya rehabilitasi Lapangan KONI serta kolam renang tahap dua. Ini memang penting, tetapi di antara hal-hal penting lainnya, kami ingin mengingatkan bagaimana dengan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Sulut,” ungkap Amir.
Ia mengaku tidak mendengar adanya alokasi anggaran untuk pembangunan maupun perbaikan irigasi pada tahun 2027.
Bahkan, menurutnya, persoalan irigasi sudah berulang kali disampaikan masyarakat, tetapi belum mendapatkan perhatian anggaran yang memadai.
“Bahkan kalau mau kunjungan Komisi III bersama Bapak RoR untuk membicarakan irigasi, sekarang sudah tidak pergi. Mau ke sana kami sudah malu. Bolak-balik masyarakat mengusulkan, tetapi sampai hari ini tidak ada anggaran,” ujarnya.
Amir memahami bahwa penyusunan RAPBD merupakan kewenangan Gubernur yang selanjutnya dibahas bersama DPRD. Karena itu, tentu ada pertimbangan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Lapangan KONI dan sejumlah fasilitas lainnya.
Namun, ia menegaskan bahwa DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan irigasi yang dinilai mendesak.
“Kalau irigasi ini tidak segera diperbaiki, kerusakannya bukan lagi hanya membutuhkan anggaran Rp10 sampai Rp20 miliar. Biayanya bisa jauh lebih besar. Karena itu, kami memohon penjelasan dari Pak Kadis PUPR. Dalam pembahasan di Komisi III, kami sudah mempertanyakan hal ini dan saat itu beliau menggambarkan bahwa ada anggaran untuk irigasi. Di mana keberpihakan kita dalam penganggaran ini?” tutur kader PKS tersebut.
Senada dengan Amir, anggota Banggar Royke Roring turut mempertanyakan apakah pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk daerah irigasi di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
“Jika sudah dianggarkan, tidak masalah. Tetapi kalau belum, perlu diketahui bahwa ketahanan pangan kita bergantung pada apa yang ada di Bolmong Raya. Jika irigasinya tidak kita tata dengan baik, tentu ketahanan pangan kita akan terganggu,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Sulut, Henry Rondonuwu, menjelaskan bahwa anggaran untuk irigasi sebenarnya sudah dialokasikan dalam anggaran awal, khususnya untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan pada 12 daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulut.
“Sebagai informasi, anggarannya Rp400 juta ke bawah untuk operasi dan pemeliharaan,” jelas Henry.
Ia melanjutkan, untuk rehabilitasi jaringan irigasi, pihaknya telah mengusulkannya melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi Daerah.
Namun, penjelasan tersebut langsung ditanggapi Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen. Ia mengingatkan bahwa Kepala Dinas PUPR sebelumnya pernah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas persoalan petani pengguna air.
Menurut Fransiskus, DPRD telah beberapa kali melakukan kunjungan lapangan dan menemukan kondisi irigasi yang membutuhkan penanganan segera, salah satunya Daerah Irigasi Moyag di Kota Kotamobagu.
Ia menyebutkan, jaringan irigasi tersebut sebelumnya mampu mengairi sekitar 2.200 hektare sawah. Namun, akibat kerusakan yang terjadi, luas lahan yang kini dapat teraliri air secara efektif hanya tersisa sekitar 1.000 hektare.
“Kalau kita menganggarkan perbaikan irigasi itu, sebenarnya hanya membutuhkan sekitar Rp2,5 miliar. Tetapi kalau sampai jebol di bagian bawah, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai ratusan miliar,” tegasnya.
Ia pun meminta agar perbaikan irigasi Moyag benar-benar menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi.
“Bayangkan saja, dari 2.200 hektare, sekarang tinggal sekitar 1.000 hektare yang bisa diairi. Ini benar-benar harus menjadi prioritas, khususnya irigasi Moyag di Kota Kotamobagu,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Henry kembali menjelaskan bahwa rehabilitasi irigasi Moyag telah diusulkan melalui mekanisme Inpres Irigasi Daerah.
“Sebagai informasi, ada lima usulan kami yang sudah lolos verifikasi tahap awal dan akan dilanjutkan ke tahap kementerian melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA). Mudah-mudahan lima daerah irigasi tersebut bisa lolos, salah satunya Moyag,” jelas Henry.
Namun, jawaban tersebut belum sepenuhnya meyakinkan Amir Liputo. Ia mengingatkan bahwa usulan rehabilitasi irigasi sudah beberapa kali disampaikan, tetapi belum juga terealisasi.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya mengandalkan harapan agar usulan tersebut disetujui pemerintah pusat.
“Ini kan baru usulan. Mohon maaf sekali lagi kepada Pemprov Sulut. Daripada membuat kolam renang, ini lautan besar untuk berenang. Kolam ini belum terlalu prioritas,” sindir Amir.
Ia bahkan secara terbuka mempertanyakan besaran anggaran yang disiapkan untuk rehabilitasi kolam renang tersebut.
“Sebaiknya anggaran yang ada ini diarahkan ke irigasi. Saya mau tanya dahulu, untuk perbaikan kolam renang berapa?” tanyanya.
Henry pun langsung menjawab bahwa anggaran rehabilitasi kolam renang tersebut mencapai Rp11 miliar.
Mendengar angka tersebut, Amir kembali mendorong pimpinan DPRD agar lebih serius memperjuangkan persoalan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi.
Ia mengungkapkan, selama bertahun-tahun menjadi anggota DPRD, sejak rambutnya masih hitam hingga kini memutih, dirinya sudah berulang kali memperjuangkan rehabilitasi irigasi melalui pemerintah pusat. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
“Saya sudah bertahun-tahun di dewan, sejak rambut hitam hingga memutih. Berulang kali memohon ke pusat untuk rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi kurang berhasil. Apalagi kalau kita masih terus berharap,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Henry kembali memaparkan sejumlah alokasi anggaran untuk penanganan irigasi pada tahun anggaran 2027.
Untuk Daerah Irigasi Moyag di Kota Kotamobagu, anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,5 miliar. Sementara itu, Bendungan Dulangon di Lolak dialokasikan Rp2 miliar, Bendungan Moyag di Kecamatan Kotamobagu Timur sebesar Rp1,5 miliar, dan Buyat di Kecamatan Kotabunan sebesar Rp1,5 miliar.
Selain itu, terdapat sejumlah alokasi untuk jaringan daerah irigasi (DI), yakni DI Ranopolai Rp.700, DI Ranoyapo Rp1,018 , Lolak Rp985 juta, serta DI Bokotuntung Bolmong Rp865 juta. Pemerintah juga mengalokasikan Rp1 miliar untuk pembangunan jalan inspeksi Noongan.
Mendengar pemaparan tersebut, Amir kembali memberikan tanggapan. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, baru enam dari sepuluh daerah irigasi yang mendapatkan alokasi anggaran. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo

Discussion about this post