Manado, Barta1.com – Aktivis lingkungan sekaligus perajin, Iin Samiadji, turut mengambil bagian dalam memeriahkan agenda Conference of the Parties (COP31) yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara (Sulut) di Pantai Karangria, Manado, Senin (9/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Iin menghadirkan sejumlah karya seni kreatif berbahan dasar sampah. Karya-karya itu menampilkan beragam bentuk, mulai dari wajah orang utan, tokoh-tokoh perjuangan, hingga berbagai satwa endemik.
“Dalam aksi ini saya memeriahkan dengan beberapa hasil karya seni dari sampah. Ada yang berwajah orang utan, para tokoh perjuangan, serta hewan endemik lainnya. Ini merupakan bagian dari edukasi kepada publik bahwa sampah bisa diolah menjadi karya seni, sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan dan mengingat kembali para tokoh pejuang,” ungkap Iin kepada Barta1.com.
Tidak hanya memamerkan karya seni, Iin juga turut mengisi panggung musik yang disediakan panitia. Ia membawakan sejumlah lagu ciptaannya sendiri yang mengangkat keresahan terhadap berbagai persoalan lingkungan.
“Saya menyanyikan lagu Laut Butuh Cinta Bukan Sampah, Reklamasi Bukan Solusi, Tambang Go to Hell, serta Kami Masih Ada. Semua lagu ini merupakan ciptaan saya yang mewakili keresahan terhadap lingkungan yang terus dihancurkan demi keuntungan jangka pendek, sekaligus membangkitkan budaya perlawanan untuk menjaga lingkungan dalam jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Iin, kegiatan tersebut merupakan agenda yang sangat baik karena melibatkan berbagai undangan, masyarakat, termasuk komunitas yang terdampak langsung, terutama masyarakat pesisir.
Ia menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami persoalan lingkungan, terlebih dalam merespons COP31 maupun krisis iklim yang semakin memprihatinkan.
“Semoga apa yang dibuat dan digelar WALHI Sulut bisa menjadi rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, persoalan yang disuarakan ini sering kali diabaikan hingga saat ini,” ucapnya.
Iin pun mengajak seluruh pihak untuk bersatu, tidak berhenti menyuarakan kepedulian, serta terus mengambil tindakan nyata dalam menjaga lingkungan.
“Mencintai lingkungan bukan karena agenda global COP31, tetapi karena semua penjahat lingkungan pun bersatu. Panjang umur perjuangan,” tambahnya.
WALHI Sulut Suarakan Persoalan Lingkungan dari Tapak
Sementara itu, Direktur WALHI Sulut, Riedel Pitoy, menjelaskan bahwa WALHI Sulut bersama komunitas terdampak, jaringan organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa menggelar aksi kampanye bertajuk “Dari Tapak ke COP31” di Daseng Karangria, Kecamatan Tuminting, Manado Utara.
“Aksi ini diselenggarakan serentak dengan pembukaan COP31 di Antalya, Turkiye, serta mendahului penyampaian posisi negara pada 11–12 atau 17–18 November 2026,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut bertujuan mendorong pemerintah agar menjadikan tuntutan WALHI dan komunitas terdampak sebagai bagian dari posisi resmi Indonesia dalam COP31.
Pesan utama yang diusung dalam kampanye ini adalah “Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now” atau mengutamakan kehidupan di atas keuntungan serta mengakui hak-hak masyarakat sekarang juga.
Implementasi Harus Diukur dari Kondisi di Lapangan
Menurut Riedel, COP31 berlangsung pada 9–20 November 2026 dengan fokus pada implementasi, bukan lagi sekadar membangun komitmen baru.
Namun, di Sulawesi Utara, sejumlah proyek yang mengatasnamakan pembangunan justru dinilai mempersempit ruang hidup masyarakat dan meningkatkan kerentanan terhadap dampak krisis iklim.
Beberapa persoalan yang menjadi sorotan WALHI Sulut di antaranya:
– Reklamasi pesisir Manado Utara. Proyek ini dinilai meminggirkan nelayan dan dikhawatirkan meningkatkan risiko banjir. Izinnya pun digugat oleh masyarakat sipil.
– TPA Sumompo, Kota Manado. Tempat pembuangan akhir tersebut menerima sekitar 500 ton sampah setiap hari. TPA ini pernah mengalami kebakaran pada Oktober 2023, sementara warga sekitar melaporkan adanya gangguan paru-paru.
– Paputungan dan Pulisan, Likupang Barat, Minahasa Utara. Pembangunan di kawasan KEK Likupang disebut menghalangi akses nelayan ke laut, merampas wilayah kelola rakyat, hingga memicu kriminalisasi terhadap petani dan nelayan yang memperjuangkan ruang hidupnya.
– Kalasey Dua, Kabupaten Minahasa. Wilayah ini juga menjadi lokasi penggusuran petani untuk pembangunan politeknik pariwisata.
– Kepulauan Sangihe. Meskipun masyarakat telah memenangkan putusan PTUN Manado pada 2022 dan izin operasi produksi tambang dicabut, aktivitas tambang ilegal disebut masih berlangsung. Sementara itu, PT TMS menargetkan izin produksi kembali terbit pada Oktober 2026.
“Pola yang sama terus berulang. Ruang hidup nelayan, petani, masyarakat adat, dan komunitas lokal (MAKL) ditukar dengan proyek bisnis tanpa pengakuan terhadap peran mereka dalam menjaga kawasan pesisir, laut, dan hutan,” tuturnya.
Pengakuan Hak Masyarakat Harus Didahulukan
WALHI mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan nonpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 6.8 Perjanjian Paris. Pendekatan ini mencakup pendanaan, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas untuk mengakui wilayah kelola serta aksi iklim yang dilakukan komunitas, bukan sekadar menjadikan lingkungan sebagai komoditas melalui perdagangan kredit karbon.
Jika tuntutan tersebut diadopsi, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas implementasinya setelah COP31. Sebaliknya, apabila tidak diakomodasi, WALHI akan terus mengkritisi narasi pemerintah selama maupun setelah pelaksanaan COP31.
Riedel menegaskan, keberhasilan COP31 sebagai forum implementasi harus diukur berdasarkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“COP31 disebut sebagai forum implementasi, bukan lagi soal komitmen, maka ukurannya ada di tapak. Di Sulut, nelayan kehilangan akses ke laut, petani digusur, warga sekitar TPA Sumompo menghirup udara tercemar, dan Sangihe terus diincar industri tambang. Semua atas nama pembangunan dan investasi. Padahal, masyarakat adat dan komunitas lokal adalah penjaga laut, pesisir, dan hutan yang sesungguhnya, tetapi peran mereka belum diakui negara,” terangnya.
Ia menambahkan, pengakuan terhadap hak masyarakat bukanlah hadiah, melainkan hak yang seharusnya dipenuhi negara. Pemerintah memiliki ruang melalui pendekatan nonpasar Pasal 6.8 Perjanjian Paris, bukan hanya berorientasi pada perdagangan kredit karbon.
“Aksi ini kami lakukan sebelum Indonesia menyampaikan posisinya, supaya suara dari tapak ikut membentuk sikap resmi negara. Jika tuntutan diadopsi, kami akan menagih implementasinya. Jika tidak, kami akan terus melawan narasi yang menutupi kenyataan di lapangan. Utamakan kehidupan di atas keuntungan, akui hak-hak masyarakat sekarang juga,” tegas Riedel.
Di tempat yang sama, aktivis perempuan Sasa Petahiang menyampaikan pentingnya memperkuat solidaritas antarlembaga, organisasi, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
Menurutnya, kebersamaan tersebut perlu terus dijaga agar setiap elemen dapat saling mendukung dalam memperjuangkan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di wilayah masing-masing.
Pameran Kreatif hingga Kampanye Publik
Rangkaian aksi “Dari Tapak ke COP31” diisi dengan sejumlah kegiatan, antara lain pemaparan mengenai COP31 dan tuntutan WALHI, berbagi cerita bersama perwakilan komunitas, pembentangan spanduk, pembuatan mural, pameran karya kreatif, serta pengambilan video dan wawancara langsung untuk kebutuhan kampanye.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan YLBHI-LBH Manado, Yayasan Suara Nurani Minaesa, sejumlah organisasi mahasiswa seperti PMII, HMI, GMKI, Gusdurian, IMM, dan lainnya.
Hadir pula Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi Manado Utara, komunitas PAJAKAT, warga TPA Sumompo, Solipetra, serta perwakilan masyarakat Sangihe yang berada di Manado.
Beri Ruang bagi Suara Komunitas dan Orang Muda
Staf Kampanye WALHI Sulut, Septian Putra, menjelaskan bahwa kampanye tersebut tidak hanya mengangkat isu COP31, tetapi juga menjadi ruang bagi komunitas di Sulawesi Utara untuk menyampaikan langsung pengalaman dan persoalan yang mereka hadapi.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari kalangan orang muda dan organisasi mahasiswa di Sulut.
“Kampanye ini tidak hanya bicara soal COP31. Kami ingin cerita dari komunitas di Sulut, mulai dari nelayan, petani, sampai warga di sekitar TPA, didengar langsung melalui suara mereka sendiri, bukan lewat pihak lain. Karena itu, ada kegiatan berbagi bersama komunitas, pembuatan video, dan wawancara yang akan kami sebarkan kepada publik. Kami berterima kasih kepada orang muda dan organisasi mahasiswa di Sulut yang mendukung penuh kegiatan ini,” kata Putra.
Menurutnya, kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam aksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perubahan iklim dan ruang hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab kelompok tertentu, melainkan urusan seluruh generasi.
“Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu iklim dan ruang hidup adalah urusan semua generasi,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post