Manado, Barta1.com – Persoalan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menjadi sorotan dalam Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar di Kantor DPD RI Sulawesi Utara (Sulut), Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang dipimpin oleh Dr. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P. tersebut melibatkan puluhan jurnalis di Sulawesi Utara. Sarasehan mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Ketatanegaraan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Kedaulatan Rakyat”, dengan menghadirkan Dr. Markus Daud Ferry Liando, S.IP., M.Si. sebagai narasumber.
Dalam sesi diskusi, sejumlah pertanyaan mengemuka, terutama menyangkut kedudukan dan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Ferry menjelaskan bahwa persoalan kewenangan DPD RI memang menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, DPD RI jangan sampai hanya diposisikan sebagai lembaga pelengkap dalam sistem parlemen Indonesia.
“Penanggap tadi mempersoalkan tentang kewenangan DPD RI. Itu menjadi harapan agar DPD tidak hanya menjadi pelengkap. Mengapa demikian? Karena memang konstitusi kita mengatur seperti itu. Dahulu terjadi perdebatan, di mana kewenangan DPD dan DPR RI tidak boleh sama. Jika hal itu terus diperdebatkan, bisa saja pembahasannya tidak pernah selesai dan tidak menghasilkan apa-apa,” ungkapnya.
Lanjut Ferry, hal paling mendasar sebenarnya terletak pada pemberian kewenangan kepada masing-masing lembaga.
“Misalnya saya dan Dessy, sama-sama manusia dan diciptakan oleh Tuhan. Kita setara, tetapi memiliki kewenangan yang berbeda,” jelasnya.
Ia mengatakan, DPD RI dan DPR RI sama-sama merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan terlibat dalam proses pembentukan undang-undang. Namun, kewenangan keduanya diatur secara berbeda.
“Kalau Tuhan mengizinkan adanya amandemen kelima, Sulut bisa membuat semacam policy paper atau naskah kebijakan. Paling tidak, DPD itu bisa menjadi penyeimbang,” ujarnya.
Menurut Ferry, keberadaan lembaga penyeimbang sangat penting untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu kekuatan politik. Ia menilai, kondisi demokrasi menjadi tidak sehat apabila tidak terdapat mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang berjalan secara efektif.
“Kalau tidak ada penyeimbang, bisa terjadi super power atau kekuatan tunggal. Sekarang sudah terjadi kekuatan tunggal, sudah terjadi monopoli kekuasaan. Akibatnya, apa saja yang diinginkan bisa terlaksana karena tidak ada penyeimbang. Saya sampaikan, dalam lembaga legislatif, kalau penyeimbang tidak ada, itu tidak sehat bagi pengambilan keputusan politik,” tegasnya.
Ia juga menyinggung berbagai keputusan politik yang mendapat penolakan dari masyarakat hingga memunculkan aksi demonstrasi. Menurutnya, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi mereka.
“Demo itu kan terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan yang tidak diterima. Mengapa demikian? Karena monopoli kekuasaan terjadi. Apa saja yang diinginkan bisa menjadi keputusan karena tidak ada penyeimbang,” tuturnya.
Ferry berharap mekanisme keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi dapat terus diperkuat. Ia juga menyoroti tidak adanya batas maksimal dalam pembentukan koalisi politik yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi dalam melihat kondisi demokrasi saat ini.
“Tidak sehat demokrasi kita kalau tidak ada yang mengontrol. Oleh karena itu, DPRD seharusnya menjadi salah satu jawaban untuk memberikan kontrol. Di sana, misalnya, bisa dipertanyakan mengapa undang-undang ini dibuat,” tambahnya.
Ia kemudian menyinggung sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat sebagai salah satu contoh pembagian kewenangan antar lembaga dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
Lebih lanjut, Ferry mengatakan bahwa dalam kondisi ketika aturan hukum dan konstitusi telah menetapkan pembagian kewenangan masing-masing lembaga, upaya penguatan peran DPD RI tetap perlu diperjuangkan melalui jalur konstitusional.
Menurutnya, DPD RI bersama MPR RI memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan rakyat, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta memperkuat persatuan bangsa. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan.
Sementara itu, Stefanus B.A.N. Liow menjelaskan bahwa kehadiran DPD RI merupakan bagian dari perubahan sistem ketatanegaraan setelah era reformasi. Sebelum perubahan tersebut, tidak ada lagi keterwakilan daerah atau golongan yang dipilih melalui DPRD sebagaimana mekanisme sebelumnya.
Ia menjelaskan, melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 2001, lahirlah DPD RI. Selanjutnya, pada Pemilu 2004, anggota DPD RI mulai dipilih langsung oleh rakyat bersama anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota.
“Di Sulut ketika itu ada Bapak Marhany Pua yang menjadi peserta pemilu. Anggota DPD RI dari setiap provinsi memiliki jumlah perwakilan yang sama, yakni empat orang, terlepas dari banyak atau sedikitnya jumlah penduduk. Ini berbeda dengan DPR RI yang jumlah keterwakilannya disesuaikan dengan jumlah penduduk,” tuturnya.
Stefanus juga menjelaskan bahwa proses pencalonan sebagai anggota DPD RI tidaklah mudah. Salah satu persyaratannya adalah mengumpulkan dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang selanjutnya harus melalui proses verifikasi sesuai dengan ketentuan jumlah dukungan.
Terkait kewenangan DPD RI, ia mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam konstitusi dan diperkuat melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, menurutnya, perjuangan saat ini tidak hanya berfokus pada penguatan kewenangan, tetapi juga bagaimana mengoptimalkan kewenangan yang sudah dimiliki.
“Kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dan disampaikan oleh Bapak Ferry, termasuk penguatan melalui keputusan MK. Sehingga, sampai saat ini kita tidak terus-menerus mengejar penguatan kewenangan, tetapi bagaimana mengoptimalkan kewenangan yang ada di DPD RI,” jelasnya.
Stefanus, yang akrab disapa Stefa, turut memaparkan berbagai kerja politik yang dilakukan DPD RI, baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI.
Ia mengatakan, komunikasi dan berbagi informasi dengan kalangan wartawan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban moral dan politik atas tugas yang dijalankannya sebagai senator yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara.
“Sebagai anggota DPD RI, melalui teman-teman wartawan, ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik tentang apa yang saya kerjakan sebagai senator atau representasi daerah Provinsi Sulut. Sebab, kalau saya menyampaikan langsung kepada masyarakat, tentu jangkauannya tidak akan menyeluruh,” tambahnya.
Pada prinsipnya, lanjut Stefanus, DPR RI dan DPD RI sama-sama memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama pemerintah, sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.
“Dan kami, sesuai amanat undang-undang, diberikan penekanan pada urusan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta pengelolaan ekonomi lainnya,” jelasnya.
Ia juga memaparkan mekanisme keterlibatan masing-masing lembaga dalam pembahasan Prolegnas. Pemerintah atau Presiden diwakili Menteri Hukum, DPR RI melalui Badan Legislasi, sedangkan DPD RI melalui Panitia Perancang Undang-Undang.
“DPD tidak boleh diabaikan. Keterlibatan DPD dalam proses yang menjadi kewenangannya harus diperhatikan karena hal tersebut merupakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang,” tegasnya.
Begitu pula dalam pembahasan terkait otonomi daerah, termasuk pembentukan daerah otonom baru. Menurut Stefanus, setiap proses pembentukan daerah otonom baru harus disertai kajian dan pertimbangan dari DPD RI sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan konstitusional lembaga tersebut. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post