Manado, Barta1.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara (Sulut) turut ambil bagian dalam aksi serentak WALHI di berbagai daerah di Indonesia untuk menyambut momentum Conference of the Parties (COP31). Aksi tersebut digelar di Pantai Karangria, Manado, Senin (9/11/2026).
Ketua WALHI Sulut, Riedel Pitoy, saat diwawancarai Barta1.com menjelaskan, aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional WALHI yang dilaksanakan secara serentak di 29 daerah dalam rangka menyikapi penyelenggaraan COP31, sebuah konferensi internasional yang membahas berbagai persoalan perubahan iklim.
“Kegiatan diselenggarakan di 29 daerah oleh WALHI, karena ada momentum COP31 (Conference of the Parties), yaitu kegiatan secara internasional yang membahas soal isu perubahan iklim,” ungkap Riedel.
Ia menjelaskan, COP31 tahun ini akan berlangsung di Turki, dengan Indonesia turut mengirimkan delegasi pemerintah. Dalam momentum tersebut, WALHI telah menyerahkan draf tuntutan kepada Pemerintah Indonesia agar sejumlah aspirasi dapat diakomodasi dan menjadi posisi resmi pemerintah, khususnya terkait perlindungan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Menurutnya, masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan kelompok yang selama ini berada di garis depan dalam aksi nyata menghadapi perubahan iklim. Mereka secara langsung menjaga kelestarian hutan, pesisir, serta wilayah kelola rakyat.
“Karena masyarakat adat dan komunitas lokal ini merupakan mereka yang betul-betul bekerja melaksanakan aksi iklim. Mereka yang menjaga hutan, menjaga pesisir, yang sampai hari ini belum ada tindakan tersebut,” jelasnya.
Riedel menambahkan, pembahasan COP31 tahun ini diharapkan lebih menitikberatkan pada implementasi atau pelaksanaan nyata, bukan sekadar menyusun perencanaan maupun melahirkan komitmen baru.
Implementasi Iklim Harus Diukur dari Kondisi di Lapangan
COP31 yang berlangsung pada 9–20 November 2026 mengusung fokus pada implementasi aksi iklim. Namun, WALHI Sulut menilai berbagai persoalan lingkungan di daerah justru memperlihatkan adanya kesenjangan antara narasi pembangunan dan perlindungan ruang hidup masyarakat.
Sejumlah proyek yang mengatasnamakan pembangunan dinilai berpotensi mempersempit ruang hidup warga sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.
Beberapa persoalan yang menjadi sorotan WALHI Sulut antara lain:
Reklamasi pesisir Manado Utara. Proyek reklamasi dinilai meminggirkan nelayan dan dikhawatirkan meningkatkan risiko banjir. Perizinannya pun telah menjadi objek gugatan masyarakat sipil.
TPA Sumompo. Tempat pembuangan akhir ini menerima sekitar 500 ton sampah setiap hari. Selain pernah mengalami kebakaran pada Oktober 2023, warga di sekitar lokasi juga melaporkan adanya gangguan kesehatan, termasuk gangguan paru-paru.
Paputungan dan Pulisan, Likupang Barat. Pembangunan di kawasan KEK Likupang disoroti karena dinilai menghambat akses nelayan ke laut, merampas wilayah kelola rakyat, hingga memunculkan kriminalisasi terhadap petani dan nelayan yang memperjuangkan ruang hidupnya.
Kalasey Dua, Minahasa. Kawasan ini juga menjadi sorotan menyusul penggusuran petani untuk pembangunan Politeknik Pariwisata.
Kepulauan Sangihe. Meskipun masyarakat telah memenangkan putusan PTUN Manado pada 2022 dan izin operasi produksi tambang dicabut, aktivitas tambang ilegal disebut masih berlangsung. Sementara itu, PT TMS menargetkan izin produksi kembali terbit pada Oktober 2026.
Life Beyond Profit dan Recognition First Jadi Pesan Utama
Dalam aksi tersebut, WALHI Sulut mengangkat dua pesan utama, yakni Life Beyond Profit atau kehidupan di atas keuntungan dan Recognition First atau pengakuan terlebih dahulu sebelum berbicara tentang kepemimpinan transformasi.
Kedua pesan tersebut melibatkan sejumlah komunitas yang terdampak investasi pembangunan, investasi pariwisata, serta perampasan ruang hidup. Perwakilan masyarakat dari Sangihe juga turut dihadirkan untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi.
“Artinya, semua isu di Sulut itu berkaitan erat dengan isu yang akan dibahas di COP31 ini,” singkatnya.
Riedel menjelaskan, rangkaian kegiatan hari itu diawali dengan pembentangan spanduk bertuliskan Beyond the Parties dan Recognition First. Selain itu, terdapat pameran karya seni dari Iin Samiadji, panggung musik, serta ruang berbagi cerita secara santai bersama komunitas dan masyarakat sipil.
Lebih jauh, WALHI mendorong pemerintah agar mengedepankan pendekatan nonpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 6.8 Perjanjian Paris. Pendekatan tersebut mencakup pendanaan, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas untuk mengakui serta memperkuat wilayah kelola dan aksi nyata komunitas, bukan semata-mata menjadikan upaya penanganan perubahan iklim sebagai komoditas melalui perdagangan kredit karbon.
WALHI juga mengingatkan, apabila pendekatan tersebut tidak menjadi perhatian pemerintah, narasi dan posisi resmi Indonesia dalam COP31 berpotensi mendapat kritik, baik selama maupun setelah konferensi berlangsung.
Persoalan ini turut menjadi salah satu agenda pembahasan dalam sesi diskusi santai yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Sebentar terakhir akan dilakukan diskusi santai, di mana WALHI Sulut bersama mahasiswa, komunitas, dan jaringan masyarakat sipil,” tuturnya.
Dorong Tuntutan Masyarakat Menjadi Posisi Resmi Indonesia
Menutup keterangannya, Riedel berharap aksi tersebut dapat membawa sejumlah pesan penting kepada masyarakat Sulawesi Utara, sekaligus memperkuat gerakan bersama WALHI se-Indonesia dalam memperjuangkan keadilan iklim dan perlindungan lingkungan hidup.
Ia berharap tuntutan yang disuarakan tidak berhenti sebagai aspirasi dalam aksi, tetapi dapat sampai kepada pemerintah pusat dan menjadi bahan pertimbangan bagi delegasi Indonesia dalam menentukan posisi resmi pada COP31.
“Kiranya semua aksi yang kami lakukan ini bisa tersampaikan ke pemerintah pusat, untuk bisa menjadi hal yang mendorong delegasi Indonesia di COP, untuk menjadikan tuntutan kami itu sebagai posisi resmi,” ujarnya.
Selain itu, ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat jaringan dan solidaritas antarkomunitas, mahasiswa, serta organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan ruang hidup yang berkeadilan.
Dengan demikian, momentum COP31 tidak hanya menjadi ruang bagi negara-negara untuk menyampaikan komitmen perubahan iklim, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendengarkan suara masyarakat yang selama ini berada di garis depan menjaga lingkungan. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post