Jakarta, Barta1.com – Jumlah keluarga penerima manfaat pendampingan usaha dalam program Reforma Agraria meningkat 26 persen dalam setahun terakhir.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, jumlah penerima naik dari 28.100 kepala keluarga (KK) pada periode Oktober 2024–Oktober 2025 menjadi 35.500 KK pada Oktober 2025–Oktober 2026.
Direktur Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN, Embun Sari, mengatakan pendampingan usaha merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan tanah hasil redistribusi dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
“Fasilitas pendampingan usaha masyarakat meningkat dari 28.100 kepala keluarga (KK) pada periode Oktober 2024–Oktober 2025 menjadi 35.500 KK pada periode Oktober 2025–Oktober 2026,” kata Embun dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Menurut Embun, Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada sertifikasi dan redistribusi tanah, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat.
Melalui pendampingan usaha, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi dari tanah yang dimiliki. Dengan demikian, tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan, tetapi juga menjadi modal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
Selain memperkuat pendampingan usaha, ATR/BPN juga mendorong penguatan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada 2026.
Embun menyebut regulasi tersebut menjadi landasan hukum untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk persoalan koordinasi lintas sektor.
“Disahkannya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada tahun 2026 menjadi landasan hukum penting untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat, khususnya petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi lemah lainnya,” ujarnya.
Melalui regulasi tersebut, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan lebih terintegrasi, baik dalam penataan aset maupun penataan akses.
Penataan aset mencakup pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan. Sementara penataan akses diarahkan pada pemberdayaan ekonomi agar masyarakat penerima manfaat dapat mengoptimalkan tanah yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan.
Editor: Rendy Saselah
Discussion about this post