Jakarta, Barta1.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menindaklanjuti 596 dari total 611 pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres.
Sementara itu, 15 pengaduan lainnya masih dalam proses penanganan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, mengatakan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti tersebut setara dengan 94,67 persen dari keseluruhan laporan yang diterima sejak saluran pengaduan itu dibuka.
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67 persen,” ujar Uunk seusai mengikuti rapat.
Ia menjelaskan, penanganan pengaduan dilakukan sesuai dengan jenis persoalan yang dilaporkan masyarakat. Aduan terkait standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dapat langsung dikoordinasikan dengan kantor pertanahan setempat untuk memperoleh respons.
Sementara itu, pengaduan yang berkaitan dengan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat.
Salah satu langkah penyelesaian yang ditempuh ATR/BPN adalah mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui mediasi. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui proses peradilan.
ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) untuk menindaklanjuti pengaduan yang belum terselesaikan. Upaya tersebut dilakukan di tengah kendala akses terhadap situs pengelolaan pengaduan yang saat ini masih dalam pemeliharaan sistem.
Di sisi lain, ATR/BPN membuka saluran komunikasi tambahan melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang mulai berjalan sejak 1 Oktober 2026.
Melalui siaran langsung di akun TikTok ATR/BPN, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan berkonsultasi mengenai persoalan pertanahan secara langsung. Layanan tersebut dibuka setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 09.00–11.00 WIB.
Uunk mengatakan, pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui program tersebut cukup beragam, termasuk persoalan pengurusan tanah milik warga negara Indonesia yang telah lama tinggal di luar negeri.
“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung.
Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tuturnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno, dan dihadiri perwakilan kementerian serta lembaga Kabinet Merah Putih.
Dalam kegiatan itu, Uunk didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry.
Editor: Rendy Saselah
Discussion about this post