Oleh: Iverdixon Tinungki
Di Rote Sawangan, Minahasa, Senin, 30 Maret 2026, di bawah gazebo dengan latar lanskap estetik Kawasan Gereja YHS, Nusa Utara menjadi diksi yang mengandung rasa pilu, dan udara Minahasa terasa lebih dingin bagi mereka yang datang dari kepulauan.
Sementara di tengah riak ombak yang menghantam tebing-tebing Sangihe, Sitaro, dan Talaud, terselip kecemasan akan hari esok yang kian samar dalam renungan.
Irwan Hasan, seorang tokoh Nusa Utara sekaligus ekonom dan Pastor, duduk dengan raut wajah yang dalam. Baginya, kebijakan efisiensi pemerintah pusat bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup warga di beranda depan NKRI ini.
“Bagaimana mungkin kita bicara kesejahteraan jika napas ekonomi daerah dipangkas hingga ke sumsumnya?” ucap Irwan memantik diskusi terbatas sejumlah aktivis Nusa Utara yang hadir kala itu.
Bayangkan sebuah kabupaten seperti Talaud yang harus kehilangan Rp172 miliar dalam sekejap. Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang semula diproyeksikan Rp695 miliar di tahun 2025, terjun bebas menjadi Rp522 miliar pada 2026.
Di wilayah yang 90 persen denyut nadinya bergantung pada kucuran dana pusat, pemotongan 24,8 persen adalah sebuah hantaman telak bagi daya beli masyarakat kecil.
Ketimpangan itu nyata saat melihat pundi-pundi asli daerah. PAD Talaud hanya mampu menyuntik sekitar Rp43 miliar hingga Rp47 miliar per tahun—angka yang tak cukup untuk menambal lubang besar kebutuhan publik. Di Sitaro, kondisinya lebih getir dengan PAD yang hanya bertengger di angka Rp27,19 miliar.
Aktivis perbatasan Jim R Tindi, yang turut mengamati fenomena ini, memberikan peringatan keras.
“Ketika DAK fisik dipotong setengahnya, itu sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah,” ungkap Jim. Infrastruktur bukan sekadar beton, melainkan akses bagi anak sekolah dan jalur distribusi ikan para nelayan.
Kini, warga di perbatasan Indonesia-Filipina itu harus bersiap menghadapi kemungkinan terpahit.
Pemangkasan anggaran layanan publik berisiko meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar jurang kesenjangan.
“Efisiensi pada dana transfer daerah perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan lemahnya kapasitas fiskal kami,” tambah Irwan dengan nada getir.
Di celah diskusi, cahaya senja di Rote Sawangan seolah merefleksikan wajah Nusa Utara yang kian pucat. Tanpa strategi yang matang, kebijakan hemat ini dikhawatirkan akan memicu gejolak sosial dan ekonomi yang lebih serius di wilayah terdepan.
***
Di tempat lain, angin perubahan dari Jakarta berhembus kencang hingga ke pelosok Sitaro dan Sangihe, namun membawa hawa pengetatan yang mencekik.
Pemerintah pusat telah mengetuk palu efisiensi: anggaran TKD nasional dipangkas 24,8 persen. Bagi daerah yang belum mandiri secara fiskal, kebijakan ini ibarat menavigasi kapal besar di atas hamparan karang yang tajam.
Pemerintah pusat pernah berdalih bahwa penurunan transfer ini dibarengi dengan kenaikan belanja pemerintah pusat di daerah.
“Manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah,” klaim Menteri Keuangan dalam sebuah konferensi pers. Namun, di lapangan, realitasnya tak sesederhana penjelasan di podium Jakarta.
Pemerintah Kabupaten Sangihe kini terpaksa melakukan langkah ekstrem untuk menjaga stabilitas APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp855 miliar. Salah satu langkah paling mencolok adalah pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen.
“Kami harus memastikan bahwa setiap rupiah yang ada benar-benar menyentuh kebutuhan publik,” tegas salah satu otoritas daerah itu dalam laporan evaluasinya.
Tak hanya itu, pola kerja aparatur pun berubah. Work From Anywhere (WFA) dan patroli penggunaan listrik di perkantoran menjadi pemandangan baru demi menghemat tiap sen anggaran operasional.
Di sisi lain, defisit Rp53,45 miliar pada semester pertama 2025 menjadi pengingat betapa rapuhnya fondasi keuangan daerah jika hanya mengandalkan transfer pusat.
Irwan Hasan melihat fenomena ini sebagai alarm bagi otonomi daerah.
“Banyak pemerintah daerah kesulitan mengalokasikan duit untuk belanja modal. Dampaknya, kepala daerah mungkin mengambil opsi menaikkan pajak rakyat,” jelasnya.
Ini adalah pilihan sulit antara menyelamatkan kas daerah atau membebani punggung warga.
Di tengah himpitan itu, Kabupaten Sitaro mencoba mengoptimalkan potensi sumber daya ikannya yang sudah mencapai 94,19 persen untuk mendongkrak PAD. Namun, seperti di Kabupaten Talaud dan Sangihe, transformasi ekonomi memerlukan waktu, sementara pemotongan anggaran terjadi seketika.
Disiplin fiskal ketat kini menjadi “kitab suci” baru di kantor-kantor bupati. Program-program produktif yang berdampak langsung pada masyarakat dipaksa menjadi prioritas utama, sementara proyek-proyek fisik non-esensial harus rela masuk kotak simpanan.
***
Dalam sebuah frasa yang tajam, forum dikskusi yang dipantik Irwan Hasan ini, menggambarkan jalan-jalan di pelosok Nusa Utara dan sector perikanan adalah urat nadi kehidupan. Namun, ketika Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dipangkas sebesar Rp18,3 triliun secara nasional, urat nadi itu terancam tersumbat.
Di Kabupaten Kepulauan Talaud, penurunan TKD sebesar Rp172 miliar bukan sekadar angka statistik; itu berarti jembatan yang mungkin batal dibangun dan aspal yang gagal diperbaiki.
Kondisi fiskal di sebagian besar daerah perbatasan memang memprihatinkan. Mayoritas kabupaten di sana belum mandiri dan sangat bergantung pada pusat.
“Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berfokus pada pengurangan belanja, tetapi memastikan setiap rupiah memberikan dampak maksimal,” ungkap Mantan legislator Talaud Jekmon Amisi, SH., menanggapi situasi ini.
Ketimpangan infrastruktur antara pusat dan daerah terdepan berisiko kian melebar. Jika anggaran pendidikan dan kesehatan ikut terpangkas, akses masyarakat terhadap layanan berkualitas akan menjadi barang mewah.
Di Sangihe, fokus kini beralih pada pembayaran utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) di tengah tekanan anggaran yang luar biasa.
Irwan Hasan dalam diskusi itu menekankan bahwa pembangunan di perbatasan memiliki dimensi keamanan nasional.
“Jangan sampai efisiensi ini justru memperlemah ketahanan kita di beranda depan karena infrastruktur yang terbengkalai,” tuturnya dengan nada waspada.
Opsi digitalisasi birokrasi mulai dilirik sebagai solusi efisiensi jangka panjang. Penggunaan teknologi diharapkan mampu memangkas biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Namun, infrastruktur digital sendiri memerlukan investasi awal yang tidak sedikit di wilayah kepulauan.
Ketidakpastian ini juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan daerah. Meski gaji PPPK diupayakan tetap aman, bayang-bayang pemutusan hubungan kerja bagi tenaga honorer non-PNS terus menghantui.
“Yang kami takutkan adalah penurunan daya beli drastis yang bisa menyeret sektor UMKM ke dalam resesi lokal,” ungkap Irwan Hasan.
Kini, Nusa Utara berada di persimpangan jalan. Antara mengikuti titah penghematan pusat atau mencari celah inovasi untuk terus membangun di tengah keterbatasan.
Satu yang pasti, masyarakat perbatasan tak boleh menjadi korban dari angka-angka yang dipangkas di meja perundingan Jakarta.
Namun di penghujung diskusi, Irwan Hasan, menyatakan sangat percaya pada kepedulian Presiden RI Prabowo Subianto dan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, atas nasib daerah perbatasan.
“Pasti ada langkah-langkah strategis dari pemerintah pusat dan provinsi dalam mengantisipasi masalah dampak efisiensi bagi 3 kabupaten di daerah perbatasan ini,” ungkapnya optimis. (*)
Discussion about this post