Sangihe, Barta1.com – Nelayan di Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, masih menghadapi beragam tantangan dalam sektor perikanan dan kelautan. Persoalan infrastruktur penampungan hasil tangkapan, lemahnya pengawasan kawasan konservasi, hingga tata kelola pariwisata menjadi sorotan utama masyarakat pesisir.
Keluhan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Ikrar Kemitraan Pesisir (Coastal 500) untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 (TPB-14) tentang ekosistem laut, yang digelar Rare Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (30/3/2026).
Dalam forum itu, Kepala Bappelitbangda Sangihe, Ronald Izaak, memaparkan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dari perspektif perikanan dan ekosistem pesisir berkelanjutan. Ia menekankan perlunya integrasi kebijakan lintas sektor guna menjawab tantangan pengelolaan laut di daerah kepulauan.
Paparan tersebut dilanjutkan Kepala Dinas Perikanan Sangihe, Muchaerany Labora, yang menjelaskan strategi pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan. Strategi itu mencakup perlindungan ekosistem laut serta penguatan peran masyarakat melalui program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP).
Namun dalam sesi tanya jawab, suara kritis datang dari Apner Mananggel, tokoh masyarakat mewakili Kampung Mahengetang. Ia mengungkap persoalan klasik yang terus dihadapi nelayan tradisional, yakni ketidakpastian pasar pasca-panen.
“Masalah perikanan di Sangihe adalah ketika selesai melakukan penangkapan, kami bingung menjual atau memasarkan hasil tangkapan itu ke mana,” ujar Apner.
Ia mendorong pemerintah daerah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk menghadirkan solusi konkret. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas penampungan ikan di Dagho agar mampu menyerap hasil tangkapan nelayan secara optimal.
Selain persoalan ekonomi, Apner juga menyoroti keterbatasan dukungan terhadap pengawasan kawasan konservasi. Menurutnya, pemerintah desa selama ini menjadi garda terdepan, namun minim anggaran membuat pengawasan tidak berjalan maksimal.
“Untuk menganggarkan kontribusi bagi pengawasan konservasi sangat sulit. Kami berharap ada solusi alternatif dari pemerintah,” katanya.
Di sisi lain, potensi pariwisata di Tatoareng dinilai belum dikelola secara profesional. Masyarakat berharap adanya dukungan sumber daya manusia yang kompeten agar pengembangan pariwisata sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan.
Pertemuan ini juga diharapkan membuka peluang investasi di sektor perikanan dan pariwisata. Dengan dukungan sistem pemasaran yang lebih baik, nelayan yang masih menggunakan alat tangkap sederhana seperti jaring pemberat batu dan panah diharapkan tetap mampu menopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bappelitbangda Sangihe Ronald Izaak menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memfasilitasi komunikasi antara nelayan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia bahkan mengusulkan penyediaan akses jaringan internet berbasis satelit di wilayah Tatoareng guna mendukung pertemuan daring dengan pemerintah pusat.
“Kami akan siapkan jaringan, termasuk Starlink, agar bisa difasilitasi pertemuan dengan kementerian melalui Zoom,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe bersama jajaran pemerintah daerah, serta 77 kepala desa, 13 lurah, dan 14 camat dari wilayah pesisir. Forum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi bersama bagi keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di Sangihe.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post