SANGIHE, BARTA1.COM – Ratusan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (2/2/2026). Mereka memprotes wacana perubahan skema pembagian jasa pelayanan BPJS di Rumah Sakit Daerah (RSD) Liun Kendage yang dinilai merugikan tenaga kesehatan serta berpotensi mengganggu pelayanan medis.
Dalam pembacaan tuntutan, dr. Ceni Polakitang memaparkan kronologi persoalan yang dihadapi para nakes. Ia menyebut krisis bermula sejak Agustus 2025 ketika rumah sakit mengalami kekurangan obat. Sebulan kemudian, Dewan Pengawas rumah sakit menggelar rapat bersama tenaga kesehatan dan mengusulkan penurunan persentase pembagian jasa pelayanan menjadi 70–30 persen, dari skema sebelumnya 50–50 persen sesuai Peraturan Bupati.
Menurut tenaga kesehatan, alasan penurunan tersebut untuk menutup defisit anggaran dan kekurangan obat. Namun melalui rapat internal, para nakes menyepakati langkah efisiensi lain, di antaranya penyesuaian pembagian jasa BPJS menjadi 48–52 persen, penundaan pembayaran jasa bulan November, serta penghematan operasional rumah sakit.
Kesepakatan itu telah dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Sangihe pada Oktober 2025. Meski demikian, kekurangan obat masih terjadi pada November. Tenaga kesehatan kemudian berinisiatif mengumpulkan donasi untuk membeli obat-obatan darurat. Kondisi berangsur membaik setelah BPJS membayarkan klaim tertunda pada Desember 2025 yang menutup sebagian kekurangan obat.
Persoalan kembali mencuat pada awal Januari 2026. Para nakes mendengar adanya rapat internal tertutup antara dewan pengawas dan manajemen rumah sakit tanpa melibatkan tenaga kesehatan. Dalam rapat tersebut muncul wacana baru penurunan pembagian jasa pelayanan menjadi 40–60 persen bahkan 30–70 persen.
“Kami menolak jika jasa pelayanan kembali dipangkas. Apalagi ada rencana menggunakan dana BPJS untuk membayar perhitungan unit cost dari pihak swasta sekitar Rp100 juta. Menurut kami, dana itu lebih dibutuhkan untuk pengadaan obat yang sampai sekarang masih kurang,” kata dr. Ceni.
Dalam aksi itu, tenaga kesehatan menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka meminta pembagian jasa pelayanan BPJS tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya sesuai Perbup, menolak menjadikan jasa pelayanan sebagai satu-satunya sumber menutup defisit, serta mendesak agar dana BPJS diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak seperti pengadaan obat.
Mereka juga menuntut kesetaraan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) paramedis rumah sakit dengan paramedis puskesmas serta perlindungan dari rotasi pegawai yang dinilai merugikan pelayanan.
Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe, Herry Wolf, yang hadir menemui massa aksi menyatakan persoalan tersebut pada dasarnya berada di ranah eksekutif. Namun, ia menilai DPRD tetap perlu mendengar langsung aspirasi tenaga kesehatan sebagai bagian dari masyarakat.
“Ini masalah manajemen rumah sakit. Pada prinsipnya Bupati dan Wakil Bupati akan memberikan solusi terbaik terhadap metode pelayanan, baik yang dikeluhkan para nakes maupun oleh masyarakat,” ujarnya.
Rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sangihe, Risal Paul Makagansa, menghasilkan sejumlah kesimpulan. DPRD meminta tambahan penghasilan paramedis RSD Liun Kendage disesuaikan dengan TPP paramedis puskesmas, pengaturan jasa tenaga kesehatan tetap mengacu pada Perbup yang berlaku, serta memberi kesempatan kepada direktur rumah sakit yang baru untuk melakukan pembenahan manajemen.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post