Talaud, Barta1.com – Kabupaten Kepulauan Talaud kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ya, dalam acara penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2018, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Senin (27/05/2019).
Hasil LHP yang diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba kepada Pelaksana Tugas (Plt) Petrus Simon Tuange.
Hal ini merupakan torehan prestasi bagi kabupaten yang terletak di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, hal ini merupakan sabetan untuk ketiga kalinya secara beruntun.
Namun di balik torehan prestasi ini, Tuange menanggapinya secara santai dan tanpa banyak komentar. Itu bertalian dengan permasalahan yang menimpa daerah akibat ditangkapnya Bupati Sri Wahyumi Manalip oleh KPK RI.
“Masyarakat Talaud maupun seantero NKRI tahu kejadian yang menimpa Talaud beberapa pekan silam. Kalau pun hari ini Talaud menerima predikat WTP yah berarti BPK punya indikator tersendiri dalam menilainya. Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak,” ucap Tuange dengan singkat.
Penerimaan LHP ini dihadiri Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba, bupati/walikota se-Sulut, serta beberapa pejabat dari Kabupaten Kepulauan Talaud diantaranya, Ketua DPRD Max Lua, Sekretaris Daerah Adolf Binilang dan Inspektur Moody Gumansalangi.
Peliput : Evan Taarae
Discussion about this post