Manado, Barta1.com – Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Gagasan yang disuarakan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ini mendapat respons positif dari sejumlah pimpinan partai politik, termasuk Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.
Namun demikian, rencana tersebut juga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini, tanggapan datang dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Manado (UM Manado), Satrio Lasimpala.
Kepada Barta1.com, Sabtu (17/01/2025), Satrio menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, kualitas demokrasi lokal berpotensi mengalami penurunan.
“Demokrasi yang seharusnya memberi ruang partisipasi luas bagi masyarakat justru bergeser menjadi demokrasi prosedural yang hanya dikendalikan oleh elit politik,” ujar Satrio.
Ia menambahkan, masyarakat selama lima tahun menaruh harapan besar untuk hidup lebih layak, meski dihadapkan pada berbagai kesulitan. Oleh karena itu, hak rakyat untuk menentukan siapa pemimpin yang layak tidak seharusnya dirampas.
“Kepercayaan publik terhadap sistem politik juga bisa melemah. Memang ada beberapa kelebihan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, seperti efisiensi anggaran, berkurangnya potensi perpecahan di masyarakat, serta proses yang lebih cepat. Namun, dampaknya terhadap penurunan kualitas demokrasi tidak bisa diabaikan,” jelasnya.
Menurut Satrio, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berisiko besar terhadap kedaulatan rakyat dan masa depan demokrasi.
“Demokrasi bukan sekadar soal murah dan cepat, tetapi tentang hak dan kedaulatan rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan daerahnya sendiri,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post