BARTA1.COM– TAGULANDANG, nama yang bergaung sebagai sebuah kerajaan maritim kuno di Nusantara yang letaknya di utara Sulawesi. Meski wilayahnya tak begitu luas, kerajaan ini menyimpan sejarah panjang selama 512 tahun.
Jauh sebelum era modern, gugusan pulau ini, yang kini bagian dari Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), merupakan pusat kekuasaan yang tak bisa dipandang remeh.
Kerajaan ini didirikan pada tahun 1570 oleh seorang tokoh legendaris: Ratu Lohoraung.
Eksistensi Tagulandang di mata dunia luar telah tercatat sejak lama. Hanya sepuluh tahun setelah pendiriannya, pada 1580, seorang kartografer (pembuat peta) Eropa bernama Fernao Vaz Durado sudah mencantumkan kerajaan ini dalam peta pelayaran niaga buatannya.
Menariknya, ia mencatat Tagulandang dengan nama Pagincar.
Sepuluh tahun kemudian, sebutan itu berganti lagi. “Dalam catatan eskader Bertholamev Laso tahun 1590, negeri penghasil salak ini ia sebut sebagai Pancare,” ungkap seorang sejarawan lokal.
Tagulandang sendiri dalam tradisi sastra purba Nusa Utara “sasahara”, dikenal dengan nama Mandolokang, sementara pulau Biaro disebut Kolokolo. Nama-nama ini mencerminkan identitas budaya asli yang mendahului penyebutan oleh bangsa Barat.
Namun, para penulis Barat punya nama lain, mulai dari Pangasare, Panggasane, Pangasar, hingga Panguisara.
Mencari data valid tentang pendiri kerajaan, Ratu Lohoraung, adalah tantangan besar. Berbagai sumber historis menyajikan versi yang berbeda-beda, bahkan bercampur dengan legenda. Ada yang menyebut ia adalah putri dari Kerajaan Mangondow, anak dari Raja Mokodompis, dan cucu Raja Binangkang.
Namun, terdapat versi lain. “Lohoraung disebut anak dari datuk Bulango, saudara dekat raja Kerajaan Siau, Lokonbanua II,” ujar seorang penutur kisah. Kontradiksi ini menyulitkan penentuan silsilah resminya.
Yang paling dominan dalam ingatan kolektif masyarakat Tagulandang dan Biaro adalah versi legenda. Ratu Lohoraung dipercaya sebagai makhluk legenda yang memiliki unsur dewi.
Ia dikisahkan datang dari lautan, mengenakan pakaian dari daun-daun kayu, memiliki kesaktian terbang, dan dikenal karena kecantikannya yang luar biasa.
“Bagi kami di sini, Lohoraung itu bukan sekadar ratu biasa. Dia adalah dewi yang menjaga pulau kami, seorang perempuan yang sangat sakti,” kata sumber di Tagulandang
Meskipun Ratu Lohoraung berkuasa dari 1570 hingga 1609, bukti tertulis menunjukkan bahwa Tagulandang sudah eksis jauh sebelumnya.
Sejarawan Adrianus Kojongian mengutip tulisan tertua dari Antonio Pigafetta, sisa awak kapal Ferdinand Magelhaes di bawah Sebastian de Elcano, yang tiba di kepulauan ini pada awal November 1521.
Dalam catatannya, Pigafetta menyebut Raja Tagulandang sebagai Paghinzara yang bernama Babintan.
“Ini menunjukkan Kerajaan Tagulandang sudah berdiri lama, jauh sebelum Ratu Lohoraung,” tegas Kojongian. Meskipun rujukan tentang Raja Babintan ini belum didukung referensi lain, catatan 1521 ini adalah petunjuk kuat usia tua kerajaan.
Pada tahun 1544, kapal penjelajah Spanyol dari armada Ruy Lopez de Villalobos, di bawah Kapten Garcia d’Escalante, tiba di negeri Minanga di Tagulandang. Kepala negeri saat itu, Banbusarribu, bahkan meminta bantuan d’Escalante untuk menaklukkan negeri lain di pulau tersebut.
Kepulauan Tagulandang-Biaro, yang merupakan jalur niaga penting era “Jalur Rempah”, tidak luput dari ancaman. Secara historis, kawasan ini dijadikan tempat persinggahan para Balangingi, sebutan sasahara untuk perompak dari Sulu Mindanao. Mereka kerap berlabuh di teluk Minanga, menunjukkan posisi strategis Tagulandang.
Kerajaan Tagulandang diakui sebagai kerajaan maritim yang besar di utara Sulawesi, dengan kotaraja pertama berpusat di Tulusan.
Cakupan wilayahnya, menurut Adrianus Kojongian meliputi pulau-pulau: Tagulandang, Pasige (Pasigi), Ruang, Biaro, serta pulau-pulau kecil lain seperti Selangka dan Kauhagi.
“Di utara, Tagulandang berbatasan dengan Kerajaan Siau, di timur Laut Maluku, selatan Selat Bangka dan Talise, serta sebelah barat dengan Laut Sulawesi,” jelas seorang peneliti sejarah lokal, menggambarkan posisi geopolitiknya.
Sayangnya, layaknya banyak kerajaan di Sulawesi Utara, Tagulandang di kemudian hari berada di bawah supremasi Kesultanan Ternate sejak abad ke-16. Status ini ditegaskan secara hukum melalui kontrak yang ditandatangani Laksamana François Wittert dengan Ternate pada Juli 1609.
“Kontrak ini secara eksplisit menyebut Pangasare atau Tagulandang sebagai kerajaan yang berada di bawah mahkota Ternate, bersama Sangihe,” kata sejarawan tersebut.
Kontrak 1609 ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh Kompeni Belanda (VOC). Dengan dalih sebagai ‘pelindung’ Ternate—termasuk membantu melawan Spanyol—VOC menggunakan pengaruhnya untuk memonopoli perdagangan dan membangun koloni.
Pendekatan VOC adalah menjalin hubungan persahabatan dan politik dengan penduduk Sangihe dan Tagulandang. Taktik ini memungkinkan Belanda memperkuat cengkeramannya secara bertahap.
Selama 512 tahun berdiri, Kerajaan Tagulandang setidaknya dipimpin oleh 19 orang Raja dan 3 orang Pejabat Raja. Garis suksesi ini berakhir pada masa Raja Willem Philips Jacobz Simbat.
Tahun 1942 menjadi akhir riwayat Kerajaan Tagulandang. “Fasisme Jepang mulai mencengkeram Sangihe Talaud, dan Raja Simbat menjadi korban pertama kekejaman Jepang,” demikian kutipan dari situs Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia.
Setelah itu, pemerintahan Mandolokang beralih ke tangan Jepang, yang kemudian mengangkat Paul Tiendas sebagai Shucekan, menandai tamatnya sebuah era sejarah. (*)
Penulis/Editor:
Iverdixon Tinungki
Discussion about this post