Manado, Barta1.com – Dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (27/10/2025), anggota DPRD Sulut Amir Liputo menyampaikan interupsi kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Interupsi tersebut menyoroti kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan berat.
“Saya mengapresiasi kerja pemerintah daerah. Luar biasa, meski APBD kita sedang dalam tekanan sangat berat karena kehilangan hampir Rp600 miliar,” ujar Amir dalam rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD Sulut.
Namun, lanjut Amir, di tengah situasi sulit tersebut, Gubernur tetap berkomitmen menjaga stabilitas fiskal daerah. Sebagai anggota Badan Anggaran, Amir menyampaikan beberapa usulan untuk memperkuat posisi keuangan pemerintah provinsi.
“Saya berharap Bapak Gubernur dapat memperjuangkan agar fiskal kita lebih longgar. Perhatian terhadap gaji ASN dan tunjangan memang kabar baik, tetapi kita juga harus berpikir keras tentang sektor mana yang bisa dilakukan efisiensi,” jelasnya.
Amir kemudian menyoroti poin keempat terkait penghapusan dana bantuan pusat, khususnya mekanisme intersep DAU (Dana Alokasi Umum) akibat kewajiban pembayaran pinjaman kepada PT SMI untuk proyek infrastruktur strategis.
“Kami berharap Bapak Gubernur bisa mengusulkan secara resmi melalui DPRD Sulut agar dilakukan reschedule atau penjadwalan ulang pembayaran utang. Ini praktik lazim dalam sistem akuntansi, terutama saat pendapatan daerah turun drastis, ketika adanya Covid-19” katanya.
Amir menghitung, tahun ini Pemprov Sulut memiliki kewajiban sebesar Rp200 miliar. Jika dilakukan penjadwalan ulang, maka ruang fiskal sebesar nilai tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk program strategis daerah.
“Dengan adanya reschedule utang, program-program prioritas Gubernur dalam RPJMD bisa lebih tercapai. Mudah-mudahan pembahasan APBD 2026 akan lebih longgar,” tambahnya.
Amir menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen membayar utang sesuai jadwal hingga 2029, namun dengan harapan adanya kelonggaran satu tahun agar ruang fiskal bisa bernapas lebih lega.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus memberikan apresiasi atas masukan tersebut.
“Terima kasih atas sarannya. Kita tidak berjalan sendiri. Ada instansi vertikal disebelah kiri dan Forkompimda dibaguan kanan, mereka akan ikut menopang. Saya melihat banyak program kementerian yang akan turun di Sulut pada 2026, sesuai dengan rencana di KUA dan PPAS,” ungkap Gubernur.
Yulius juga menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan lembaga keuangan.
“Kita malu kalau tidak membayar utang. Jangan sampai mereka enggan lagi meminjamkan kepada kita. Tapi jangan khawatir, hasil lobi-lobi saya di kementerian menunjukkan banyak anggaran vertikal akan turun ke Sulut,” katanya optimistis.
Menurut Gubernur, meski APBD berkurang sekitar Rp500 miliar, bantuan dari program vertikal justru mencapai lebih dari Rp1,2 triliun, baru satu instansi, belum lainnya.
“Jadi, saya tidak khawatir. Kita tetap optimistis dan fokus pada konsep KUA-PPAS 2026,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post