Manado, Barta1.com – Usai berita Kota Manado dinilai miskin terekstrem dari 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara (Sulut). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya membuat klarifikasi melalui akun sosial media, dengan memohon maaf atas kekeliruan penyampaian data pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama komisi I DPRD Provinsi Sulut hari Selasa, (14/10/2025).
Klarifikasinya itu, kemudian menjadi sorotan anggota Komisi I DPRD Sulut, Henry Walukow. Menurutnya, permohonan maaf yang disampaikan oleh Bappeda Sulut terkait dengan adanya kekeliruan data saat RDP bersama Komisi I DPRD Sulut, menjadi salah satu pertanyaan serius di setiap awal rapat.
“Keteledoran Bappeda Sulut dalam penyajian data, akhirnya mengakibatkan kekeliruan data, sehingga menyampaikan klarifikasi yang mirisnya disampaikan melalui media sosial,” tegas anggota Fraksi Demokrat Sulut itu.
Lanjut dia, data yang diminta saat RDP sangat penting agar dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat.
“Pandang enteng. Makanya data asal-asal,” tegas HW, Kamis, (16/10/2025) saat diinformasikan terkait postingan permohonan maaf Bappeda Sulut di sosial media.
Menurut dia, Bappeda telah menyampaikan data yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya pada forum resmi di DPRD Sulut, menunjukkan kinerja Bappeda yang buruk.
“Kesalahan data. Ya, ini cerminan bagaimana kinerja Bappeda Sulut,” singkat Henry.
Permasalahan data dari di setiap SKPD seperti itu, belakangan ini marak terjadi saat RDP di DPRD Sulut dengan berbagai alasan klasik yang akan disampaikan.
Bahkan sebelumnya, di Komisi III DPRD Sulut, persoalan data dari SKPD perna menjadi perdebatan yang sangat alot hingga memicu amara sekretaris komisi III kalan itu. (*)
Editor : Meikel Pontolondo
Discussion about this post