Manado, Barta1.com — Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara terlihat melakukan pengukuran lahan di kawasan Taman Budaya, Rike, Manado, pada Rabu sore, 1 Oktober 2025.
Aktivitas tersebut memunculkan kegelisahan di kalangan seniman Sulawesi Utara, menyusul isu bahwa kawasan tersebut akan dialihfungsikan menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Kalau benar akan dijadikan SPBU, ini adalah musibah kebudayaan. Tempat di mana karya dan kebudayaan tumbuh, sekarang hendak dijadikan tempat isi bensin,” ujar Aldes Sambalao, salah satu seniman teater terkemuka Sulut yang turut memantau lokasi.
Taman Budaya Sulut bukan sembarang ruang. Sejak diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Prof. Dr. Fuad Hasan, pada 8 Januari 1987, kawasan ini menjadi pusat pertemuan lintas disiplin seni—dari teater, tari, musik, hingga seni rupa.
“Dulu, hampir tiap minggu ada latihan, diskusi, atau pementasan. Taman Budaya ini rumah kami,” tutur seniman senior lainnya, Eric Dajoh.
Puncak kejayaan Taman Budaya terjadi pada 2016 saat menjadi tuan rumah Temu Taman Budaya se-Indonesia. Kegiatan berskala nasional itu menghadirkan ratusan seniman dari seluruh nusantara untuk berpentas, berdiskusi, hingga mengeksplorasi kekayaan budaya Sulawesi Utara.
Namun sejak 2017, fungsi Taman Budaya menurun drastis. Setelah perubahan struktur organisasi Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut, status Taman Budaya diturunkan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setingkat eselon III menjadi seksi eselon IV.
Kala itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sulut, Ferry Sangian, memerintahkan seluruh staf Taman Budaya untuk pindah ke kantor Dinas di Jalan WR Supratman. Alasannya, Taman Budaya dinilai tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejak itu, kawasan tersebut dikosongkan.
“Semua peralatan seperti sound system, kursi, dan alat-alat kesenian berpindah, banyak juga yang hilang. Seperti dijarah,” ungkap sumber kuat.
Kini, kondisi fisik Taman Budaya memprihatinkan. Bangunan rusak, ditumbuhi tanaman liar, dan nyaris tak lagi dikenali sebagai pusat aktivitas budaya.
Tanpa tempat berkesenian yang layak, para seniman terpaksa berjuang sendiri. Seniman teater berlatih di sekolah-sekolah, seniman tari membuka sanggar di rumah, dan perupa memamerkan karya di kafe atau hotel. Musik tradisi seperti kolintang dan bambu pun kesulitan berkembang.
Isu alih fungsi Taman Budaya menjadi SPBU memperburuk luka lama. Gerakan Seniman Sulut (GEMAS) menyatakan penolakan keras dan menuntut pemerintah segera mengembalikan fungsi budaya dari kawasan tersebut.
“Sudah terlalu lama kami dipinggirkan. Kami tidak menolak pembangunan, tapi bukan dengan mengorbankan ruang budaya kami,” tegas para seniman yang bergabung dalam GEMAS, seraya menambahkan, pembangunan SPBU di lahan itu hanya menunjukkan prioritas yang salah dari pemerintah.
GEMAS juga menuntut agar Gedung Kesenian Pingkan Matindas dikembalikan fungsinya sebagai ruang pertunjukan publik. Gedung ini sebelumnya juga dialihfungsikan untuk kegiatan non-seni dan kini tidak bisa lagi diakses oleh seniman.
“Kami melihat ada keberpihakan pemerintah terhadap sektor lain seperti olahraga, tetapi seni selalu menjadi pelengkap. Padahal seni dan budaya adalah penopang jiwa masyarakat,” lanjut mereka, padahal dalam sejarah, seni selalu menjadi bagian penting dari peradaban.
Saat ini, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus telah menunjukkan komitmennya terhadap kebudayaan melalui revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara dengan anggaran Rp15 miliar. Para seniman berharap langkah serupa juga dilakukan untuk Taman Budaya dan Gedung Kesenian Pingkan Matindas.
“Jika itu dilakukan, maka Gubernur akan dikenang sebagai pemimpin yang peduli dan membela peradaban,” tutup GEMAS. (**)
Editor:
Ady Putong
Discussion about this post