Manado, Barta1.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (8/8/2023).
Saat pembahasan dimulai berbagai kritikan dilontarkan kepada TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Steve Kepel. Kritikan itu datangnya dari anggota Banggar DPRD Sulut, Ayub Ali. Menurutnya, pihak TAPD kurang bersemangat untuk membahas nasib banyak orang.
“Terus terang sampai saat ini saya kecewa karena undangan berubah-ubah. Mulai jam yang ditetapkan, sesuai dengan undangan yang dikeluarkan oleh Sekwan (Sekretariat DPRD Sulut). Tentunya, Sekwan itu berkoordinasi dengan TAPD. Tidak mungkin sekwan mengeluarkan undangan tanpa berhubungan dengan TAPD,” ungkap Ayub.
Tanpa informasi, menurut Ketua Fraksi Nyiur Melambai ini, bahwa ada kegiatan mendadak atau apa modelnya. Namanya agenda pelantikan di kantor Gubernur, seharusnya tertata dan diagendakan. “Sepertinya TAPD bersama jajarannya tidak mempunyai semangat untuk menjadikan Sulut kedepannya menjadi baik.”
“Ini menjadi tanggungjawab kita bersama. Harus didorong bersama-sama, karena visi dan misi ODSK (Gubenur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw) harus kita hantarkan sampai berakhirnya masa jabatan. Yang sudah tergambar visi dan misinya, itu yang harus menjadi tanggungjawab bersama,” jelasnya.
Maka untuk itu, kata Ayub, TAPD harus mempunyai semangat yang sama dengan ODSK, guna memajukan Sulut. “Sekali lagi, saya kecewa bersama anggota Banggar lainnya. Betapa gampangnya untuk mengubah-ubah jadwal pembahasan. Jika mengubahnya secara gampang, maka pembahasan berkaitan hajat orang banyak pasti di gampangkan. Jangan main-main, berkaitan dengan pembahasan,” pintanya sembari meminta adanya sikap untuk saling menghormati, agar pembahasannya benar-benar secara serius,” tuturnya.
Lanjutnya, sebagai wakil rakyat, dirinya dipilih untuk mengawal angka-angka yang ada di APBD ini. Apakah APBD yang tertata ini, bersama dengan rakyat atau tidak.
“Jangan sampai TAPD hanya mementingkan hal-hal yang temporer. Sehingga, nasib rakyat ditinggalkan. Jika ini terjadi, akan menjadi preseden yang buruk. Maka dari itu, kedepannya saya berharap TPAD bisa berkoordinasi dengan Sekwan,” imbuhnya.
Di sela kritikan itu disampaikan, Steve Kepel, selaku ketua TAPD Provinsi Sulut terlihat mencatat apa yang menjadi masukan dari kader PAN itu. Terpantau Barta1.com, rapat pembahasan KUA dan PPAS tahun 2024 ini. Dipimpin langsung, ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post