Manado, Barta1.com – Mewakili Dapil pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR), Yusra Alhabsy meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk memperhatikan aspirasi yang didapatkan dari hasil reses, dan mengutamakan pokok-pokok pikiran (pokir-pokir) dari setiap anggota DPRD untuk segera direalisasikan di tahun yang berjalan ini.
“Di BMR aspirasi yang sering kami dapatkan dan sudah berkali-kali kami sampaikan ke Pemprov Sulut berkaitan dengan pertanian dan perkebunan,” ungkap Alhabsy di rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan reses I masa persidangan kedua tahun 2023, Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, beberapa waktu lalu.
Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Demokrat ini meminta, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut Steve Kepel untuk bisa membuat nomenklatur untuk akses jalan-jalan perkebunan. Agar masyarakat, bisa merasakan kebijakan dari Pemprov Sulut.
“Di lapangan itu, sering berbenturan. Dimana ini tidak ada mata anggaranya. Sehingga tidak bisa masuk. Kedua, pada reses ini kami tidak sekedar melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tetapi kami juga melaksanakan fungsi pengawasan,” terangnya.
Tidak sedikit, kata Alhabsy, bantuan Pemprov Sulut dengan anggaran yang begitu besar tidak tepat sasaran. “Kami temui bantuan untuk nelayan. Yang mendapatkan, bukan seorang nelayan. Bahkan kejadian ini terus berulang-ulang terjadi,” ujarnya.
“Untuk petani kata James Tuuk yang mendapatkan bantuan hanya satu sampai dua orang petani saja. Padahal bantuan ini, untuk banyak petani. Kirannya Dinas terkait dan Sekprov untuk bisa memperkuat pengawasannya. Agar, anggaran yang diturunkan ini tidak mubasir. Apalagi di daerah kami, BMR,” katanya.
Alhabsy mendorong, pihak Pemprov Sulut untuk bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan koordinasi secara intens. Agar permasalahannya, tidak terjadi lagi.
“Kemudian, terkait pokok pikiran kami kirannya diposisikan secara prioritas. Agar bisa diaktualisasikan dalam APBD kita. Jika pokok pikiran kami bisa diakomodir, maka pembahasan Bandan Anggaran (Banggar) tidak perlu berlama-lama. Tidak ada interupsi yang berlebihan di ruang ini nantinya,” katanya.
Setelah mendengar hasil reses dari dapil BMR, langsung ditanggapi oleh Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. “Terima kasih yang terhormat Yusra Alhabsy yang sudah menyampaikan hasil reses dari dapil BMR. Kiranya ini diperhatikan dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Penyampaian aspirasi Alhabsy yang kemudian dikuatkan oleh Silangen, langsung disambut baik Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diwakili oleh Sekprov Sulut Steve Kepel.
“Terkait dengan aspirasi masyarakat kami sadari dan tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah daerah dan DPRD Sulut masih memiliki keterbatasan yang menyebabkan semua kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi,” sambut Kepel.
Sehingga, sambung Kepel, perlu memperhatikan kembali skala prioritas berdasarkan aspek disparitas kebutuhan, kemampuan, dan kepasitas pemerintah daerah untuk memenuhinya. “Dengan komitmen yang sama, dan kerja bersama. Sangat meyakini, bahwa setiap tahap kebutuhan masyarakat dapat kita penuhi,” pungkasnya.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post