Manado, Barta1.com – Aksi mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyampaikan tuntutannya di depan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut, Senin (6/3/2023).
Aksi yang diterima Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay, dan anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan dan Hilman Idrus berlangsung aman dan terkendali dengan pengawalan petugas kepolisian.
Pengurus KNPB David Faluk mengatakan, tuntutan yang disampaikan melalui aksi damai tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti DPRD Sulut agar tidak ada lagi demo-demo selanjutnya.
“12 poin tuntutan kami ini diharapkan mendapatkan perhatian untuk di tindak lanjuti ke pemerintah pusat, dan kami akan memonitornya. Jika tidak kami akan terus melakukan aksi demo yang lebih besar lagi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat papua,” tegas David.
Berikut 12 Poin tuntutan aksi KNPB, yaitu mendorong agar segera diusut tuntas atas kericuhan akibat penembakan yang menewaskan 10 warga sipil di Wamena. Kemudian, mendorong agar dibentuknya tim investigasi independen yang serius dan transparan dalam mengawali dan menangani kasus ini.
Segera usut tuntas dan pecat anggota Polri yang melakukan penembakan salah satu warga sipil di Dogiyai Papua pada tanggal 21 Januari 2023. Jangan sampai kesepakatan, pembayaran atau denda adat yang dilakukan oleh pihak keamanan (TNI/Polri) kepada keluarga korban. Tidak boleh, menggugurkan proses hukum.
“Kami juga menyatakan dengan tegas, pembayaran penembakan nyawa manusia pada tanggal 28 di Wamena itu tidak sesuai hukum adat masyarakat wilayah Lapago. Mereka hanya, membayar versi elite politik lokal dan versi pemerintah setempat, karena nyawa manusia tidak bisa diganti dengan nilai Rupiah. Kemudian, kami meminta pihak korban dan pelaku melakukan kesepakatan seperti tanda bukti, tanda tangan dan materai 10 ribu,” terangnya.
Selanjutnya, meminta aparat keamanan, baik TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghimbau agar segera evaluasi kinerja aparat keamanan di tanah Papua. “Kami menegaskan kepada PJ Gubernur Pegunungan Tengah, Nikolaus Kondomo untuk stop atas nyawa manusia diganti dengan uang. Kami menyatakan, dengan tegas kepada Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua untuk stop mengambil alih tanah adat masyarakat di Wamena,” terangnya.
Begitupun, meminta agar pemerintah RI segera tarik kembali militer organik dan non organik dari teritori west Papua. Negara Indonesia segera membuka ruang dialog untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di atas teritori west Papua, dan negara Indonesia segera membuka akses Jurnalis internasional agar menginvestigasi pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua,” ujarnya.
Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat. Wakil ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay menanggapinya, dan menyampaikan atas nama rakyat Sulut. Pihaknya, akan bersama-sama berjuang terkait aspirasi para mahasiswa. Dia juga, mendukung acara Papua bisa merdeka dari ketidakadilan di dalam wadah NKRI.
“Sebagai bagian dari NKRI, mari kita berjuang bahu-membahu untuk merdeka. Merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari kebodohan dan kemelaratan. Ini adalah perjuangan kita bersama,” jelas Mailangkay.
Politisi Partai Nasdem ini akan segera meneruskan, kepada pemerintah pusat yang ada di pusat sehingga memperhatikan aspirasi ini.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post