Manado, Barta1.com– Anggota Komisioner KPU Sulawesi Utara, Salman Saelangi menyebut Hoax sering menyerang wilayah logistik. Misinformasi dan disinformasi adalah salah satu tantangan terberat yang rawan mengganggu jalannya tahapan Pemilu 2024.
“Kemarin saja, isu surat suara tercetak dan seterusnya, begitupun dengan kotak suara, itu kan penyebaran informasi hoax,” ungkapnya di hadapan sekitar 100 perwakilan media dan asosiasi media se-Sulut, yang terundang mengikuti sosialisasi tahapan pemilu 2024 di Hotel Mercure Tateli Beach Resort, Sabtu (08/10/2022).
“Negara kita saat ini lagi bertumbuh dan berkembang, kemudian teknologi dan media sosial juga berkembang. kita tidak bisa lepas dari pengaruh media sosial,” lanjut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM ini.
Menurut Salman, beberapa pemilu terkahir ini menjadi objek kerjaan orang yang memproduksi hoax untuk memenangkan kontestan tertentu.
“Masalah ini sudah terjadi di negeri kita, bukan hanya di Amerika saja. Di sini juga sudah terjadi dan sudah ada yang mengambil ruang itu. Saya tidak tahu jika di Sulut sudah ada atau tidak, mungkin sudah ada,” terang Saelangi.
“Sudah ada yang mengerjakan hoax ini di ruang publik, sedangkan KPU secara kelembagaan nasional masih saja mendapatkan serangan itu. Untuk itu, kami perlu menyampaikan di awal proses tahapan pemilu ke teman-teman media, dan mungkin teman-teman media memahami, karena masa kampanye dipotong menjadi 75 hari, dan sangat berkonsekuensi terhadap arus sistem tahapan logistik,” jelas dirinya.
Logistik menjadi wilayah yang rentan dihajar hoax. Hal itu menjadi informasi awal bagi media sehingga dia menyatakan jangan kaget jika ada yang memproduksi informasi bohong nantinya.
“Saya kira ini adalah isu-isu strategis dan hoax adalah salah satu tentangan pada tahapan pemilu,” pungkasnya.
Diketahui, sosialiasi tahapan pemilu 2024, dihadiri dan dibuka langsung oleh Plt ketua KPU Provinsi Sulut, Meidy Tinangon. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Tahapan Pemilu 2024
• Penyusunan peraturan KPU dari 14 Juni 2022 s.d. 14 Desember 2023.
• Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 14 Oktober 2022 s.d. 21 Juni 2023.
• Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dari 29 Juli 2022 s.d. 13 Desember 2022.
• Penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022.
• Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dari 14 Oktober 2022 s.d. 9 Februari 2023.
• Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.
• Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari 24 April 2023 s.d. 25 November 2023.
• Pencalonan Anggota DPD dari 6 Desember 2022 s.d. 25 November 2023.
• Masa kampanye pemilu dari 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024.
• Masa tenang dari 11 s.d. 13 Februari 2024.
• Pemungutan suara 14 Februari 2024.
• Penghitungan suara dari 14 s.d. 15 Februari 2024.
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 15 Februari 2024 s.d. 20 Maret 2024.
• Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK.
• Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari pasca putusan MK.
• Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
• Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024.
• Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota.
Apabila terjadi putaran kedua pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka tahapan penyelenggaraannya akan berlangsung dengan jadwal sebagai berikut:
• Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 22 Maret s.d. 25 April 2024.
• Masa kampanye pemilu dari 2 s.d. 22 Juni 2024.
• Masa tenang dari 23 Juni s.d. 25 Juni 2024.
• Pemungutan suara pada 26 Juni 2024.
• Penghitungan suara dari 26 s.d. 27 Juni 2024.
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 27 Juni s.d. 20 Juli 2024.
• Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK.
• Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari pasca-putusan MK.
• Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Discussion about this post