Sitaro, Barta1 — Sudah berjalan hampir 8 bulan insentif aparat kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro dipotong guna pelayanan kesehatan lewat program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun hingga kini belum memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan aparat kampung justru bermasalah.
Hal ini diungkapkan sejumlah aparat kampung yang ada di wilayah Siau, dimana insentif yang bersumber dari Dana Desa (Dandes) tersebut sudah dilakukan pemotongan sejak delapan bulan lalu. Namun sangat disayangkan ketika diperhadapkan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan malah ditolak oleh pihak rumah sakit.
“Kami tanya kenapa ditolak, menurut pihak rumah sakit belum ada pembayaran atau penyetoran selama beberapa beberapa bulan ini sebagai anggota BPJS Kesehatan,” keluh sejumlah aparat kampung di Siau yang meminta namanya jangan ditulis, baru-baru.
Pemerintah daerah sendiri melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sitaro, Marlon B Dalentang ketika ditemui Barta1 di ruang kerjanya membenarkan adanya pemotongan yang sudah berjalan selama delapan bulan.
“Iya benar ada pemotongan dan itu merupakan program pemerintah untuk aparat kampung,” kata Dalentang.
Hanya saja, hingga saat ini masih banyak aparat kampung yang belum memahami program BPJS Kesehatan meskipun sudah dilakukan sosialisasi secara rutin kepada mereka.
“Dan masih banyak berkas-berkas yang belum dilengkapi oleh aparat kampung, sementara tidak sedikit berkas yang harus dientry nantinya, sehingga memakan waktu lama,” tutur Dalentang.
Selain itu, menurut Dalentang kurangnya pemahaman aparat kampung menjadi kendala atau permasalahan dalam proses pelayanan yang dimaksud.
“Seperti halnya sampai dengan saat ini masih ada aparat kampung yang tidak beralih dari program BPJS gratis yang bersumber dari APBD, serta ada juga aparat kampung masih menggunakan BPJS mandiri, jadi permasalahannya ada pada mereka,” tanda dia.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Albert Christian, saat dikonfirmasi di kantornya mengakui, kendala yang dihadapi adalah meng-entry berkas-berkas yang ada, sebab ada sekitar 400-an aparat kampung yang dilayani BPJS Kesehatan.
“Tapi sampai dengan saat ini masih banyak berkas yang belum masuk ke kami. Mengenai informasi pembayaran yang belum dilunasi, kami hanya menindaklanjuti sesuai dengan bukti bayar yang disodorkan oleh kampung. Sebab dari 100 lebih kampung di Sitaro baru 10 kampung yang memasukan bukti bayar,” terang Christian.
Apabila aparat kampung mengalami kendala atau masalah terkait dengan pelayanan kesehatan, agar dapat berkoordinasi dengan PMD ataupun dengan BPJS.
“Nanti dari sini kami bisa bijaksanai agar yang bersangkutan mendapat pelayanan. Sebab ada beberapa kemungkinan sehingga tidak dilayani, misalnya seperti penggunaan kartu BPJS mandiri serta tidak pahamnya aparat kampung,” jelas dia, seraya berharap aparat kampung proaktif dalam pengurusan berkas.
Peliput: Stenly Rein Mes Gaghunting
Discussion about this post