Negara seharusnya mengembalikan kejayaan masa lalunya di bidang kelautan dan perikanan bukan malah hadir mendegradasi realitas sosial orang pulau dengan pendekatan eksploitatif perusahaan tambang.
Sedari masa lampau, tak ada catatan tentang tambang emas di Pulau Sangihe. Kecuali di era modern lahirnya tambang-tambang kecil yang dalam bahasa aparat biasanya disebut dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Meski begitu, dirunut jauh ke belakang bahwa simpul peradaban kejayaan bangsa Sangihe pada umumnya terletak pada sumber daya perikanan dan kelautan. Ini fakta sejarah sekaligus fakta geografis dimana Sangihe adalah daerah kepulauan yang tergolong sebagai pulau kecil dengan luas 73.698 hektar berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2014.
Beberapa tahun terakhir ini geliat ekspor perikanan di Kepulauan Sangihe bergerak cukup signifikan. Wahyu Haris, PT. Jasindo Sentosa Mandiri (pihak pengelolah sentra perikanan di Sangihe yang terletak di Kampung Dagho Kepulauan Sangihe) mengakui dari ratusan ton ikan yang diekspor kadangkala daya tampung sentra perikanan Dagho yang hanya berkapasitas 6-7 ton, tidak mempu menampung hasil tangkapan nelayan yang ada di Sangihe. “Daya tampung hanya mampu 6-7 ton sedangkan tangkapan nelayan bisa sampai 20-26 ton. Namun begitu, kedepannya akan dibangun pabrik es dan air blass freezer, Agustus mendatang bangunan itu akan segera terealisasi. Dan tahun 2021, akan ada bangunan tambahan baru untuk menampung hasil tangkap nelayan Sangihe,” (wawancara 5 Juni 2020).
Adapun tahun 2020 lalu geliat ekspor hasil perikanan ke manca negara menggunakan lebel Sangihe telah dimulai. Dibukanya Direct Call Manado-Jepang yang diinisiasi oleh Bea Cukai Manado, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tahuna, Ikatan Pengusaha Perikanan (IPP) Sulawesi Utara, bekerja sama dengan Dinas Kelautan Perikanan Sulut, telah melakukan launching perdana pada 23 September 2020.
Peluang ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan mengirim sebanyak 106 kg dan 50 kg ikan layang pada Selasa (6/10/2020) melalui Tahuna, Manado, dan Jepang dengan lebel Sangihe. Tercatat sejak Januari hingga Mei 2020 pihak PT. Jasindo Sentosa Mandiri sudah mengekspor ikan ke sejumlah negara diantaranya, Taiwan, Thailand, Korea dan Singapura sebanyak 230 ton.
Data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tahuna dari tahun 2018 hingga 2019 menunjukkan bahwa tuna merupakan komoditi paling besar jumlahnya. Tahun 2019 jumlah ikan tuna yang terkirim dari Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 744.614 kg. Tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus ikan Tuna yang terkirim tercatat 174.492 kg yang terdiri dari 152.627 kg tuna utuh dan 21865 kg tuna loin.
Sedikit fakta di atas memberikan penggambaran bahwa potensi perikanan di Kepulauan Sangihe cukup menjanjikan. Laut adalah rumah yang senantiasa menyediakan segala sumber dayanya untuk dikelola dengan keberanian dan kejujuran berdasar realitas hidup bahwa Sangihe adalah bangsa maritim yang besar.
Hal ini juga ditopang oleh sejarah kebudayaannya. Bahwa sejak lampau orang Sangihe adalah pengarung yang handal. Mereka punya catatan sejarah perdagangan masa lampau. Terlebih khusus aktivitas lintas batas dengan Mindanao Filipina yang memiliki faktor genealogi yang tidak bisa dipungkiri dengan kepulauan Sangihe.
Inilah perlintasan sejarah yang perlu dipahami secara mendalam. Negara seharusnya mengembalikan kejayaan masa lalunya di bidang kelautan dan perikanan bukan malah hadir mendegradasi realitas sosial orang pulau dengan pendekatan eksploitatif perusahaan tambang.
Sektor pertanian di kepulauan Sangihe juga tak ketinggalan geliat programnya di hari ini. Meskipun 93 % wilayah kepulauan ini adalah laut namun sebuah pendekatan pemerintah daerah “Dua Hari Tanpa Makan Nasi” perlu diapresiasi dalam rangka memberi stimulus peran para petani untuk menguatkan ketahanan pangan lokal.
Dalam catatan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe, sedikitnya ada 11 kecamatan yang telah menggarap lahan perkebunan, termasuk 6 kecamatan yang masuk wilayah izin produksi PT. Tambang Mas Sangihe. Sementara itu data produksi tanaman lokal melalui Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kepulauan Sangihe, dari beberapa kelompok tani (Poktan), di bulan Agustus 2020 produksi tanaman Cabai mencapai 4,5 ton, tanaman Tomat 3,2 ton, tanaman talas 300 kg, dan Ubi Kayu dikisaran 150 kg.
Hal ini kemudian dikuatkan oleh kunjungan Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Komunikasi Pembangunan Pertanian, Yesiah Ery Tamalagi, pada November 2020 silam. Di Sangihe Tamalagi membangun diskusi dengan pengusaha kopra putih yang pejualannya menembus pasaran internasional. kemudian turun langsung menemui masyarakat petani untuk mencarikan solusi terkait serangan hama terhadap tanaman cabai dan tomat, hingga mendeteksi persoalan-persoalan lain yang kerap ditemui petani. Dirinya menegaskan sudah menjadi kewajiban instansi pertanian menjalankan komintmen Kementerian Pertanian untuk wajib hadir bagi petani.
“Apalah artinya gedung-gedung dan fasilitas megah, kalau petani tidak bisa didampingi. Pertanian itu ada di sawah, ada di kebun, ada di ladang. Karena itu jangan pernah berfikir bahwa pertanian itu adalah sebuah gedung dan birokrasi yang bertele-tele. Ayo kita bantu para petani. Jadi persoalannya itu ada di lapangan bukan di belakang meja. Itu yang harus sama-sama kita lakukan. Dengan makin banyak kita turun lapangan, kita makin tahu kenyataannya,” kata dia ketika membangun diskusi dengan awak media di Kepulauan Sangihe waktu itu.
Dari sedikit informasi di atas memberi pembuktian bahwa menghadirkan perusahaan tambang dalam wujud PT. Tambang Mas Sangihe melalui wilayah izin usaha produksi 42.000 hektar melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah pengingkaran atau pendegradasian realitas kehidupan masyarakat Sangihe yang notebennya hidup di atas keberlimpahan sumber daya kelautan dan pertanian.
Sebagaimana Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, telah mengeluarkan Izin Usaha Produksi (IUP) bernomor 163.K/MB.04/DJB/2021 kepada PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) dengan luas konsesi sebesar 42.000 hektar di pulau Sangihe yang luas wilayahnya hanya 73.698 hektar. Kontrak karya generasi keenam ini mendapat izin selama 33 tahun sampai tahun 2054 bercokol di pulau Sangihe.
Hal ini kemudian bertolak belakang dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang tegas mengatur bahwa pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Sedangkan pulau Sangihe hanya berukuran 737 Km2, atau 73.698 hektar.
Di dalam PT. Tambang Mas Sangihe sendiri, 70 % sahamnya merupakan milik Baru Gold Corporation yang sebelumnya bernama East Asia Minerals, yakni sebuah perusahaan publik asal Kanada yang bergerak di bidang pertambangan mineral di Indonesia. Sedangkan 30 % sisanya merupakan saham gabungan dari 3 perusahan asal Indonesia.
Seruan menolak PT. Tambang Mas Sangihe oleh Gerakan Masyarakat Sipil Save Sangihe Island
Pada 3 April 2021 di Pelabuhan Tua Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dideklarasikan gerakan Save Sangihe Island di dalamnya melebur 27 organisasi sosial masyarakat. Deklarasi dibuka dengan menyanyikan lagi indonesia raya, orasi kebudayaan dan lingkungan, prosesi adat menahulending (berdoa) dan diakhiri dengan penandatanganan petisi kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Acara yang diselenggarakan dengan protokol Covid-19 itu tujuannya adalah menolak PT. Tambang Mas Sangihe beroperasi di Kepulauan Sangihe dengan satu alasan bahwa Pulau Sangihe adalah pulau kecil yang dilindungi undang-undang.
Bagi sejumlah tokoh penggerak Save Sangihe Island ini adalah bentuk ketidak-adilan yang diterima oleh masyarakat yang ada di daerah perbatasan Indonesia-Filipina. Gerakan Save Sangihe Island merinci alasan penolakannya berdasar pada, Sangihe adalah pulau kecil, kemudian terdapat dua gunung api aktif, satu di atas permukaan laut dan dua terdapat di bawah laut.
Hal ini kemudian juga menjadi ancaman, sebab di masa lalu pergerakan lempeng tektonik akibat semburan gunung berapi pernah mengakibatkan Tsunami yang cukup dasyat. Hal ini kemudian dikhawatirkan berdampak pada penggunaan sistem pertambangan terbuka yang akan dilakukan oleh PT. Tambang Mas Sangihe.
Di sisi lain hal ini juga dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dasyat, sebab salah satu wilayah yang masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Tambang Mas Sangihe adalah hutan lindung Sahendarumang yang saat ini menjadi sumber hidup beberapa kecamatan mendapatkan air bersih.
“Gerakan Save Sangihe Island adalah sebuah perjuangan untuk menghindarkan pulau yang kami cintai jangan sampai dirusak. Kami menegaskan komitmen akan menggalang dukungan semua stakeholder utama, bahwa tanah ini harus dihindarkan dari kehancuran. Tanah ini indah, subur, kaya, meskipun kecil tidak boleh ada orang yang dirusak oleh aktivitas perusahaan tambang,” kata Jull Takaliuang salah satu penginisiasi gerakan penyelamatan Pulau Sangihe.
Penulis : Rendy Saselah
Discussion about this post