Manado, Barta1.com – Sejumlah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan keringanan kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat pandemi Corona.
“Surat permohonan sudah kami terima. Dan betul adanya sebagaimana yang kami sampaikan di depan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Sulut 2019,” ujar Dirut Bank Sulut Go (BSG), Jefry Dendeng, Jumat (24/4/2020).
Perlu dijelaskan kembali bahwa ASN tidak masuk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020, sebagaimana ditegaskan Kepala Otoritas Keuangan, Bimbo Santoso.
Kemudian ditegaskan lagi oleh Kepala Otoritas Keuangan BSG, Mahlut. Ia menegaskan hal yang sama dengan Santoso. “Sedangkan bank harus bekerja sesuai aturan atau payung hukum yang ada. Jika payung hukumnya tidak ada, tentu tidak bisa kita lakukan dan apabila hal dipaksakan akan terjadi permasalahan likuiditas di BSG,” kata dia.
Lanjut Jefry, jika likuiditas kita berkurang akan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Ketika tingkat kesehatan bank turun maka akibatnya para pemegang dana yang menempatkan dananya di BSG akan menarik semua dananya. “Kita bisa banyangkan dana di Bank Sulut Go 75% adalah dana masyarakat dan 25% milik Pemerintah daerah (Pemda), ketika 75% ini tiba-tiba ditarik akibat masalah likuiditas dan kemudian banknya menurun, maka akan berbahaya bagi bank ini.
“Saya juga mengerti dengan kondisi ASN yang terdampak terhadap Covid-19. Kami sudah berusa bagaimana mencari jalan agar bisa memenuhi permohonan yang dimintakan ASN. Akan tetapi dari hasil kajian kami, memang tidak bisa. Kalaupun diizinkan harus menunggu dari pihak OJK,” ujarnya.
“Jika diizinkan keringanan kredit bagi ASN pastinya 3 bulan berjalan BSG akan bangkrut,” tambah dia.
Ketua Pansus LKPJ 2019, Rocky Wowor mengatakan pihaknya akan mendiskusikan bersama anggota pansus. “Nantinya kami akan merekomendasikan ke Pemprov Sulut guna mencari jalan keluar untuk kebaikan bersama,” kata Rocky.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post