Manado, Barta1.com – Pasal 98 tentang pendanaan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi salah satu pembahasan serius dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (17/11/2026).
Sorotan kali ini datang dari Prof. Julyeta Paulina Runtuwene yang menilai rumusan Pasal 98 mengenai pendanaan masih terlalu umum dan belum mengatur secara terperinci kebutuhan pembiayaan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
Menurut Prof. Paulina, pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan secara memadai, dengan memperjelas berbagai kebutuhan layanan yang harus menjadi prioritas.
“Dalam rangka penyelenggaraan P3A ini bersumber pada APBD yang dialokasikan secara memadai, misalnya pembiayaan pelayanan UPTD PPA, untuk rumah aman, untuk shelter, untuk pendampingan korban, untuk pelayanan perempuan. Artinya, terlalu polos pasal ini,” ungkap Prof. Paulina yang akrab disapa Prof. Paula.
Ia menegaskan, Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak perlu memuat ketentuan pendanaan yang lebih jelas, sehingga alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung layanan bagi perempuan dan anak, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan.
“Harus dipertegas dalam Perda ini, sehingga ketika mendapatkan alokasi dana, semuanya jelas diatur. Harus ada layanan bagi perempuan korban, misalnya korban kekerasan perempuan dan lain-lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Paula mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada kebutuhan operasional dinas, tetapi harus memperhatikan kebutuhan layanan yang mendesak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Jangan sampai Dinas mendapat sekian ratus, untuk operasional dan lain-lain. Apakah itu urgent? Kita harus memperjelas dalam Perda ini, karena ini pasal terpendek, tetapi sangat berpengaruh. Harus berdasarkan sesuatu yang urgent,” jelasnya.
Ia kembali menekankan pentingnya memperjelas substansi Pasal 98 tentang pendanaan agar tidak hanya menjadi ketentuan umum tanpa penjabaran yang konkret.
“Ini penegasan untuk Pasal 98 tentang pendanaan. Ini terlalu polos. Bolehkah disampaikan dengan apa yang saya sampaikan tadi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala UPTD PPA Provinsi Sulut, Marsel Silom, SE, menjelaskan bahwa rumusan dalam aturan yang ada saat ini memang masih menyebutkan ketentuan pendanaan secara umum.
Menurutnya, masukan yang disampaikan Prof. Paulina sejalan dengan kebutuhan untuk memperjelas substansi pasal tersebut, sehingga pengaturannya lebih spesifik dan mudah diterapkan.
“Hanya tersirat atau secara spesifik, makanya apa yang direspons ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Paulina. Paling tidak, bunyi pasal diperjelas. Tadi pula sudah ada narasi yang disiapkan, apakah dibuka menjadi ayat 1, 2, dan 3,” jelasnya.
Hal tersebut kemudian ditanggapi Ketua Pansus Ranperda PPA, Pricylia Rondo. Ia menyebutkan bahwa apa yang disampaikan Prof. Paulina perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan rumusan pasal.
Pricylia juga mengusulkan agar Dinas P3A menyusun rumusan yang tidak sekadar bersifat umum, tetapi memuat penjelasan lebih terperinci mengenai penggunaan dan peruntukan anggaran.
Dengan demikian, ketentuan pendanaan dalam Pasal 98 diharapkan dapat memiliki landasan pengaturan yang lebih jelas, terutama dalam menjamin tersedianya anggaran untuk berbagai kebutuhan pelayanan dan perlindungan perempuan serta anak. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo


Discussion about this post