Manado, Barta1.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, mempertanyakan keberadaan anggaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sudah tidak lagi aktif bekerja, namun anggarannya masih tercantum dalam APBD.
Hal tersebut disampaikannya saat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (16/11/2026).
“Mohon pertanyaan saya dijawab, berkaitan dengan anggaran yang sudah tertata, namun orangnya dinilai sudah tidak bekerja lagi,” ungkap Henry.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Galang, menjelaskan bahwa data kepegawaian P3K telah berbasis data (database), sebagaimana halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Artinya, jumlah anggaran yang disiapkan untuk gaji P3K itu berdasarkan database. Anggaran tersebut muncul karena jumlah pegawai yang telah disetujui sebagai P3K. Sama seperti PNS yang memiliki NIP, P3K juga memiliki nomor induk,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila seorang P3K diberhentikan, anggaran gajinya memang masih dapat tercatat dalam APBD yang telah ditetapkan. Namun, pembayaran gaji kepada yang bersangkutan tidak dapat lagi direalisasikan.
Menurut Tahlis, pemerintah saat ini tengah melakukan proses penertiban terhadap data kepegawaian P3K. Ia menegaskan, ketentuan disiplin yang berlaku bagi PNS juga diterapkan kepada P3K, termasuk sanksi bagi pegawai yang tidak masuk kerja selama batas waktu tertentu.
“Bisa saja dari Biro Organisasi, pada awalnya sudah menerapkan aturan yang ada karena yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi. Namun, anggarannya sudah terlanjur tertata dalam APBD induk atau APBD perubahan. Sehingga, anggarannya masih ada, tetapi orangnya sudah diberhentikan. Anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan dan nantinya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA),” terangnya.
Lebih lanjut, Tahlis menegaskan bahwa pembayaran gaji kepada P3K yang sudah tidak aktif bekerja dapat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika hal itu terjadi, dana yang telah dibayarkan harus dikembalikan.
“Biasanya pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap proses pembayaran tersebut. Pimpinan unit kerja yang diharuskan mengembalikan jika terjadi kekeliruan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kekeliruan pembayaran mungkin saja terjadi dalam kondisi tertentu, misalnya pegawai diberhentikan pada bulan berjalan, tetapi gajinya telanjur dibayarkan. Setelah diketahui pada bulan berikutnya, Badan Keuangan akan segera melakukan penahanan pembayaran gaji kepada yang bersangkutan.
“Jika ada kekeliruan, mungkin hanya satu bulan karena yang bersangkutan diberhentikan hari ini, tetapi gaji sudah terlanjur dibayarkan dan baru diketahui bulan berikutnya. Biasanya Badan Keuangan akan segera melakukan penahanan gaji kepada yang bersangkutan,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo


Discussion about this post