Sangihe, Barta1.com – Wilayah Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam pengawasan peredaran rokok ilegal. Selain berpotensi menjadi jalur masuk barang ilegal, wilayah ini juga menjadi jalur transit ekspor rokok legal dari sejumlah perusahaan di Indonesia menuju Filipina.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Analis Intelijen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, Rendy Satya Padmanaba, dalam kegiatan Sosialisasi Peredaran Rokok Tidak Bercukai dan Cukai Ilegal serta Pertanggungjawaban Tata Kelola Pajak Rokok di Daerah, di Ballroom Tahuna Beach Hotel, Kamis (12/11/2026).
Rendy menjelaskan, terdapat pengiriman rokok untuk keperluan ekspor dari sejumlah perusahaan, terutama yang berasal dari Jawa Timur, dengan tujuan Filipina. Pengiriman tersebut dilakukan secara legal dan dilengkapi dokumen resmi kepabeanan.
“Memang ada ekspor rokok dari perusahaan-perusahaan, terutama dari Jawa Timur menuju ke Filipina, dan itu legal dengan dokumen-dokumen resmi dan kemudian disegel,” kata Rendy.
Ia menjelaskan, dalam proses pengiriman tersebut, rokok dari Bitung dibawa melalui Sangihe untuk kemudian dibongkar di Pelabuhan Petta. Selanjutnya, barang dimuat kembali untuk diteruskan ke Filipina. Meski terdapat aktivitas ekspor legal, Bea Cukai tetap mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang ilegal melalui jalur perairan di wilayah perbatasan tersebut.
Menurut Rendy, pengawasan dilakukan melalui koordinasi sejumlah unit Bea Cukai, termasuk Pangkalan Sarana Operasi Bitung serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Manado dan Bitung. Bea Cukai juga memiliki kantor bantu di sekitar Pelabuhan Tahuna dengan petugas yang bersiaga.
Selain itu, pengawasan dilakukan melalui patroli laut secara terjadwal oleh jajaran Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara. Pengawasan tidak hanya menyasar rokok ilegal, tetapi juga barang lain yang berpotensi masuk secara tidak sah, seperti minuman mengandung etil alkohol (MMEA), sianida, obat-obatan hewan, dan kosmetik.
Rendy menyebutkan, berdasarkan pemantauan Bea Cukai, peredaran rokok ilegal di Sangihe relatif lebih rendah dibandingkan Manado dan wilayah sekitarnya. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya produk tanpa memenuhi ketentuan cukai.
Ia menjelaskan, rokok ilegal dapat dikenali melalui beberapa kategori, antara lain rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan, serta menggunakan kembali pita cukai yang telah dipakai.
Ketidaksesuaian peruntukan, misalnya, terjadi ketika rokok jenis Sigaret Kretek Mesin menggunakan pita cukai untuk Sigaret Kretek Tangan yang memiliki tarif cukai berbeda. Sementara itu, pita cukai asli pada umumnya akan rusak atau robek ketika kemasan rokok dibuka.
Peredaran rokok ilegal, lanjut Rendy, berdampak terhadap penerimaan negara dan daerah. Rokok yang tidak membayar cukai atau menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan dapat mengurangi penerimaan cukai, yang turut menjadi dasar penghitungan penerimaan pajak rokok dan dana bagi hasil.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026, dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, yang dalam kesempatan tersebut diwakili Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Utara, June E. Silangen.
Dalam sambutan Tahlis yang dibacakan June, pemerintah provinsi menekankan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga memengaruhi pelayanan kesehatan dan persaingan usaha.
“Praktik ilegal ini tidak hanya menggerogoti potensi penerimaan negara dan memangkas hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat dan adil di wilayah Sulawesi Utara,” kata Tahlis.
Tahlis juga menekankan pentingnya pengelolaan pajak rokok secara transparan dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa sebagian penerimaan pajak rokok telah dialokasikan untuk mendukung jaminan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan, serta penegakan hukum dan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal.
Dalam sambutan itu disebutkan, 37,5 persen penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Sementara 12,5 persen diperuntukkan bagi penegakan hukum, pencegahan, serta sosialisasi pemberantasan rokok ilegal.
“Setiap rupiah pajak rokok harus terukur dampaknya dan dapat dipertanggungjawabkan secara sah,” ungkapnya.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan posisi geografis Sangihe sebagai daerah perbatasan Indonesia dan Filipina membuat wilayah ini memiliki kerawanan tersendiri terhadap masuknya barang ilegal, termasuk rokok tanpa cukai.
Menurut Thungari, kawasan Marore dan pulau-pulau di sekitarnya perlu mendapat perhatian dalam pengawasan karena berada di wilayah perbatasan. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, peredaran rokok ilegal di Sangihe sejauh ini belum tergolong masif.
Ia meminta para camat, kapitalaung, dan lurah turut membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendukung pengawasan di wilayah masing-masing.
“Peredaran rokok ilegal bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan,” ujar Thungari.
Dalam kesempatan tersebut, Thungari juga menyinggung realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan data Bapenda Sangihe, realisasi hingga triwulan III 2026 mencapai sekitar Rp6,35 miliar.
Ia berharap dana tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara transparan serta akuntabel untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara. Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johanis Pilat, perwakilan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, Kepala Cabang BSG Tahuna Fernando Mamahit, Kepala Kantor BPJS Sangihe Widi Jatmiko, pelaku UMKM, pemilik toko, camat, dan lurah.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post