Manado, Barta1.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Vonny Paat, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di hadapan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut, Andra Mawuntu. Evaluasi tersebut berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Sulut, Senin (2/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Vonny menyoroti sejumlah lokasi penerima bantuan RTLH yang hingga kini belum juga rampung, di antaranya di wilayah Kakas, Kaweng, dan Toliang.
“Saya menerima aspirasi di dua lokasi, namun sampai sekarang belum juga selesai. Dari tanggal 14 Februari 2026, Dinas meyakini pekerjaan ini bisa diselesaikan?” tanya Vonny.
Pertanyaan tersebut langsung ditanggapi oleh PLT Kadis Sosial, Andra Mawuntu. Ia menjelaskan bahwa sejak Desember 2025, pihak Dinas Sosial telah secara intens turun ke lapangan untuk memantau progres pembangunan.
“Izin Ibu Ketua, sejak Desember 2025 Dinas Sosial rutin turun ke lapangan. Termasuk kemarin, saya turun langsung ke Kaweng bersama Toliang untuk melihat kondisi pembangunan,” ujar Andra.
Ia menambahkan, pembangunan RTLH di Kaweng mungkin akan selesai pada pekan ini, begitu pula dengan di Toliang.
Namun, pernyataan tersebut langsung mendapat respons tegas dari Vonny. “Jangan pakai kata ‘mungkin’, Pak,” tegasnya. Andra pun menegaskan kembali, “Hari Sabtu saya turun langsung, Ketua.”
Vonny kemudian menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa turunnya Kepala Dinas ke lokasi tidak lepas dari desakan dirinya. Ia mengaku telah mengejar penyelesaian persoalan ini sejak dua minggu sebelumnya, namun belum melihat adanya progres berarti.
“Kasihan masyarakat, Pak. Jangan sampai kejadian seperti yang dialami Pak Pierre di Tulap. Ada Warga rumahnya sudah diperiksa dan diarahkan untuk dibongkar, tapi tidak kunjung dibangun kembali hingga pemilik rumah meninggal dunia. Ini sangat berdosa Bapak ,” jelas Vonny.
Ia menambahkan, rumah lama telah dibongkar, sementara pemilik rumah akhirnya meninggal dunia dan keluarga hanya tinggal di bawah atap terpal pasca pembongkaran tersebut.
“Tiga minggu lalu saya sudah melakukan kroscek ke Dinas Sosial. Kondisinya masih sama. Material bangunan hanya diletakkan begitu saja di Kakas. Ini menjadi tanggung jawab Dinas Sosial,” tegasnya.
Menurut Vonny, dari total 55 unit RTLH yang dianggarkan, hanya 14 unit yang selesai hingga akhir tahun anggaran, itupun melalui sejumlah addendum.
“Memang benar ada pihak ketiga, tapi seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Dinas Sosial. Belum lagi soal KUBE, kalau tidak ditelepon, bantuan itu tidak akan dibawa. Padahal sudah ada berita acara. Setelah ditelepon baru dibawa,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bantuan KUBE berupa tenda yang hanya diserahkan tiangnya saja tanpa terpal. “Katanya memang seperti itu bantuannya. Saya ingat ada seorang ibu yang meminta tanda tangan penerima tertanggal 24, tapi sampai akhir tahun barangnya tidak ada. Masyarakat sampai mengejar ke lurah. Ini masuk akal? Bahkan berita acara ditandatangani kosong,” ujarnya.
Vonny mengaku sangat kecewa dengan minimnya inisiatif dari Dinas Sosial. Menurutnya, jawaban yang diberikan hanya sebatas “siap, Ibu”, tanpa realisasi nyata di lapangan.
“Itu tahun 2025. Saya mohon Pak Kadis jangan ulangi di tahun 2026. Jangan mempersulit masyarakat. Rumah sudah dibongkar sebelum Natal, sampai Natal tidak diperbaiki, dan akhirnya mereka harus menumpang tinggal di birman,” terangnya.
Saat aspirasi tersebut disampaikan, PLT Kepala Dinas Sosial Sulut, Andra Mawuntu, bersama jajarannya terlihat menganggukkan kepala serta mencatat setiap masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post