BARTA1.COM– Pusat pemerintahan di Tulusan baru saja ditinggalkan ketika Raja Musa Philips Jacobus—sang pemula dinasti Jacobz—memindahkan singgasana ke Buhias pada 1820.
Di bawah bayang-bayang pepohonan kelapa, Tagulandang bukan sekadar pulau kecil di Nusa Utara; ia adalah fragmen kekuasaan yang tertata.
Musa, putra Raja Kiria, memimpin sebuah negeri yang oleh E. de Waal digambarkan memiliki struktur sosial yang kuat, lengkap dengan para “budak negeri” dan dayang-dayang dari kalangan ningrat yang bertugas menjaga kesakralan tradisi.
Estafet kekuasaan itu mengalir seperti sungai yang tenang di bawah marga Jacobz. Dari Musa ke Johanis Philips Jacobz Amberi, lalu melompat ke saudaranya, Frans Philips Jacobz Kumbea.
Namun, di tangan Raja Lucas Philips Jacobz Tuwonbange-lah, wajah Tagulandang benar-benar bersentuhan dengan gurita birokrasi Barat.
Tanggal 2 September 1854 menjadi saksi naiknya Lucas, seorang pemimpin yang harus menyeimbangkan antara kedaulatan leluhur dan tuntutan Residen Manado.
Di Manado, pada 12 November 1860, Lucas menandatangani dokumen yang mengubah segalanya. “Kontrak itu terdiri dari 27 pasal yang mengatur hubungan dan kewajiban raja serta mantrinya,” ungkap sejarawan Adrianus Kojongian.
Melalui goresan pena itu, Tagulandang secara resmi diakui sebagai milik Belanda. Raja bukan lagi penguasa absolut; ia adalah mitra yang bisa dipecat oleh pemerintah Hindia-Belanda jika melanggar ketentuan rijksgrooten.
Birokrasi ini bukan sekadar urusan posisi, melainkan juga angka-angka yang kaku. Sejak Januari 1861, tiap kepala rumah tangga wajib menyetor pajak satu gulden per tahun.
Jika kantong kering, hasil bumi menjadi taruhannya. “Pajak dapat dibayar tunai atau diganti minyak, tripang, karet, kakao, hingga kopi,” tambah Kojongian.
Raja sendiri mendapat jatah 3/10 dari total pajak sebagai insentif, sebuah sistem yang membuat roda pemerintahan terus berputar di bawah pengawasan ketat residen.
Namun, kejayaan material ini dibarengi dengan perkembangan intelektual. Di era Lucas, sekolah-sekolah Gubernemen mulai menjamur di Tagulandang, Haas, dan Minanga. Guru-guru seperti A. Mattheus dan J.M. Lalongkang mendidik puluhan murid di bawah pengawasan para pendeta Jerman.
Tagulandang saat itu adalah negeri yang sedang bertransformasi dari kerajaan tradisional menjadi entitas administratif modern yang teratur.
Bahkan, pengaruh Tagulandang meluas hingga ke Pulau Karakelang di Talaud. Negeri Pulutan dengan raja-raja kecilnya berada di bawah pengaruh dinasti ini. Di sana, politik kekuasaan menjadi rumit karena Siau juga mencoba menancapkan kuku.
Lucas Jacobz harus mengelola diplomasi antar-pulau ini dengan saksama, memastikan panji-panji kerajaannya tetap berkibar di tengah persaingan antar-penguasa lokal.
Meskipun pemerintahan Lucas berakhir tragis dalam bencana, warisan birokrasi yang ia bangun tidak hilang.
Setelah masa transisi oleh Jogugu Christijan Mattheosz, klan Jacobz kembali melalui Laurens Philips Jacobz Karangtang pada 1879.
“Pada masa itu, pemerintah Belanda bahkan memberikan gaji sebesar 1.150 gulden setiap bulan kepada raja,” catat sejarah, menandakan betapa pentingnya posisi dinasti ini bagi stabilitas kolonial.
Pemerintahan dinasti ini ditutup secara singkat oleh Raja ke-14, Nicodemus Jacobz Kalandang, yang hanya sempat bertakhta selama tujuh bulan pada 1885.
Meski singkat, dinasti Jacobz telah berhasil memahat nama mereka dalam sejarah sebagai keluarga yang membawa Tagulandang melewati transisi zaman yang paling menentukan, antara tradisi kerajaan dan administrasi modern. (*)
Penulis/Editor:
Iverdixon Tinungki
Discussion about this post