Manado, Barta1.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Royke Anter, menyampaikan kebingungannya terhadap laporan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Daerah yang disampaikan kepada Komisi III DPRD.
“Saya ingin menanggapi soal sengketa tanah garapan ini, kemudian sejauh mana progresnya, apakah sudah terealisasi atau belum sama sekali? Demikian juga dengan program peningkatan sarana dan prasarana yang anggarannya sebesar 17 milair sekian. Apa saja kegiatan yang dimaksud dalam anggaran ini?” tanya Royke kepada Kepala Dinas Perkimtan Daerah Sulut, Alex Watimena.
Ia menyoroti ketidakjelasan pelaporan program yang mencakup 15 paket kegiatan. Menurutnya, laporan yang disampaikan terlalu umum dan tidak spesifik.
“Jangan membuat pelaporan yang bersifat keseluruhan seperti ini. Jadi bingung untuk mengetahui rinciannya,” ujarnya.
Royke menegaskan pentingnya data yang lengkap dan detail agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan optimal.
“Saya kira perlu disiapkan data yang lengkap. Jika datanya jelas, kami tidak perlu terlalu banyak bertanya. Bahkan kalau perlu, data itu dijelaskan satu per satu di TV supaya kami bisa mendapat gambaran lengkap. Kalau sudah jelas dibuat di sini, kami bisa langsung datang melihat ke lokasi,” lanjutnya.
Ia mengaku tidak bermaksud menekan pihak dinas, namun berharap ke depannya penyajian data dilakukan dengan lebih baik.
“Maaf, ini bukan bermaksud mendikte atau menekan Bapak Kadis. Intinya, kami berharap data yang disiapkan ke depannya lebih lengkap dan mudah dipahami agar kami tidak perlu repot-repot bertanya,” tegasnya.
“Usulan saya, sebaiknya ada data yang lengkap yang disampaikan kepada kami, khususnya anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulut,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkimtan Sulut Alex Watimena bersama jajarannya tampak mencatat semua masukan yang disampaikan. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post