Lembayung senja merebak di Lembah Kathmandu saat ribuan anak muda Nepal memenuhi jalanan. Mereka datang bukan sekadar untuk memprotes larangan media sosial yang diumumkan pemerintah. Mereka melawan sesuatu yang lebih besar: ketidakadilan, nepotisme dan wajah korupsi yang selama bertahun-tahun membelenggu negeri Himalaya itu.
Di tengah kepulan asap dari gedung parlemen yang terbakar, dan suara teriakan yang berpadu dengan tembakan aparat, sejarah justru lahir. Nepal, negeri berpenduduk 30 juta jiwa yang diapit dua raksasa Asia—India dan Tiongkok—menyaksikan momentum yang tak pernah dibayangkan sebelumnya: naiknya seorang perempuan ke kursi perdana menteri.
Namanya Sushila Karki. Mantan hakim agung yang dikenal tegas dan antikorupsi itu dilantik Presiden Ramchandra Paudel sebagai perdana menteri sementara. Langkah ini diumumkan hanya beberapa jam setelah parlemen resmi dibubarkan, dan jadwal pemilu ditetapkan pada 5 Maret mendatang.
Awalnya, gejolak ini hanya tampak sebagai “protes Gen Z”. Pemerintah melarang platform media sosial, memicu amarah generasi muda yang menganggapnya sebagai bentuk perampasan kebebasan berekspresi. Namun, seperti api yang menyambar ladang kering, protes itu berkembang menjadi gerakan yang lebih luas: menolak ketidakadilan sosial, mengutuk korupsi, dan menantang oligarki politik.
Di berbagai sudut kota, gedung-gedung pemerintah dilalap api. Kediaman politisi papan atas menjadi sasaran. Bahkan, lembaga tinggi seperti Mahkamah Agung ikut terbakar. Para pengunjuk rasa juga menyerbu penjara, membebaskan lebih dari 12.500 tahanan.
Catatan resmi kepolisian menyebut setidaknya 51 nyawa melayang dalam kerusuhan ini: 21 di antaranya pengunjuk rasa, sembilan tahanan, tiga polisi, dan 18 warga sipil lainnya.
Sejak awal pekan lalu, Kathmandu bagai kota perang. Tentara mengambil alih keamanan nasional. Jalanan dipenuhi kendaraan lapis baja dan jam malam diberlakukan. Namun, semakin keras aparat menekan, semakin besar pula gelombang perlawanan.
Hingga akhirnya, pada Jumat (12/09/2025) malam yang penuh ketegangan, Presiden Paudel mengambil langkah dramatis: membubarkan parlemen, menunjuk Karki sebagai perdana menteri sementara, dan menetapkan pemilu baru.
Sushila Karki: Figur di Tengah Badai
Bagi banyak rakyat Nepal, nama Sushila Karki bukanlah sosok asing. Ia pernah mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Mahkamah Agung Nepal pada 2016–2017. Reputasinya sebagai figur antikorupsi menjadikannya simbol harapan baru di tengah kekacauan.
Di pelantikannya, Karki tampil sederhana. Namun, sorot matanya tegas ketika ia bersumpah akan memimpin transisi menuju pemilu yang damai. Upacara itu dihadiri tidak hanya pejabat negara, tetapi juga perwakilan pemuda yang sebelumnya berhari-hari tidur di jalanan.
Bagi banyak perempuan Nepal, Karki bukan hanya perdana menteri. Ia adalah simbol bahwa sejarah bisa berubah. UNICEF bahkan menyebut pengangkatannya sebagai “inspirasi bagi anak-anak perempuan” yang selama ini tumbuh dalam budaya patriarki yang kuat.
Generasi perempuan muda kini melihat sesuatu yang nyata: bahwa kursi kekuasaan tidak hanya milik laki-laki. Bahwa seorang perempuan bisa berdiri di garis depan, bahkan di tengah krisis paling kelam dalam sejarah politik Nepal.
Tidak bisa dipungkiri, generasi muda Nepal adalah katalis di balik perubahan ini. Mereka, yang sering dicap apatis, justru menjadi barisan terdepan dalam mengguncang politik negeri Himalaya.
Bagi mereka, media sosial bukan sekadar hiburan. Itu adalah ruang hidup, sarana mengorganisir diri, dan panggung untuk menyuarakan aspirasi. Ketika ruang itu dirampas, mereka memilih turun ke jalan, menghadapi gas air mata dan peluru karet.
Dunia pun menoleh. PBB segera mengeluarkan pernyataan dukungan melihat gerakan publik yang sebegitu kuat menginginkan perubahan. Hanna Singer Hamdy, Koordinator Residen PBB di Nepal, menegaskan lembaganya berdiri bersama rakyat Nepal dalam perjuangan mereka menuju transparansi, keadilan dan akuntabilitas.
Badan-badan internasional seperti UNICEF, UNDP, UN Women, hingga UNFPA menyampaikan ucapan selamat atas penunjukan Karki. Mereka menekankan pentingnya tata kelola inklusif, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan pemuda.
Meski demikian, jalan menuju pemilu Maret tidak akan mulus. Ribuan keluarga masih berkabung atas korban yang jatuh. Ribuan tahanan masih berkeliaran setelah kabur dari penjara. Dan bayangan intervensi pihak luar dalam kerusuhan membuat situasi keamanan tetap rapuh.
Namun, di tengah reruntuhan gedung parlemen dan asap hitam yang belum sepenuhnya sirna, ada secercah harapan. Harapan bahwa Nepal bisa bangkit dengan wajah baru, dengan generasi muda sebagai penopang, dan dengan seorang perempuan di pucuk kepemimpinan.
Seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang ikut dalam protes menggambarkan momen ini dengan sederhana.
“Kami kehilangan banyak teman, tapi kami juga mendapatkan sesuatu yang berharga: bukti bahwa suara kami bisa mengubah negeri.”
Kalimat itu mungkin merangkum esensi dari apa yang sedang terjadi di Nepal: pergulatan panjang antara luka dan harapan, antara darah yang tumpah dan demokrasi yang lahir kembali.
Kini, semua mata tertuju pada 5 Maret. Hari itu akan menjadi ujian besar—bukan hanya bagi Karki, tetapi juga bagi seluruh bangsa Nepal. Apakah negeri di kaki Himalaya ini mampu menata ulang sistem politiknya? Atau, apakah protes Gen Z hanya akan dikenang sebagai letupan singkat yang gagal mengubah struktur kekuasaan?
Yang jelas, Nepal telah mencatat sejarahnya. Di tengah kobaran api, asap, dan teriakan protes, lahirlah pemimpin perempuan pertama. Dari jalanan yang penuh darah dan air mata, muncul simbol baru keberanian dan perubahan.
Dan mungkin, di balik semua itu, generasi muda Nepal telah memberi pelajaran berharga kepada dunia: bahwa demokrasi bukan hanya kata-kata dalam konstitusi, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan, bahkan dengan risiko nyawa. (**)
Editor:
Ady Putong
Discussion about this post