Kotamobagu, Barta1.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan ini berlangsung di ruang Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kotamobagu, Selasa (26/8/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perkim Alfian Hasan, Asisten III Moh. Agung Adati, Asisten II Adnan Masinae, kepala-?kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan instansi terkait. Bertindak sebagai narasumber utama, Rahfan Mokoginta memberikan penjelasan mendetail terkait aturan terbaru dari pemerintah pusat.
Dalam keterangannya, Rahfan menyebut bahwa sosialisasi ini merupakan langkah cepat Pemkot Kotamobagu menanggapi terbitnya regulasi baru. “Kegiatan hari ini merupakan inisiatif tanpa perencanaan panjang. Karena ada regulasi baru, pemda berinisiatif melaksanakan sosialisasi seperti ini,” ujarnya.
Salah satu poin penting dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 adalah adanya kenaikan batas nilai Pengadaan Langsung (PL) untuk pekerjaan konstruksi. Jika sebelumnya maksimal Rp200 juta, kini batasnya naik menjadi Rp400 juta. Kenaikan nilai ini disebut Rahfan sebagai bentuk penyesuaian kebutuhan pembangunan di daerah.
Meski demikian, Rahfan menegaskan bahwa kenaikan nilai tersebut hanya berlaku untuk pengadaan jasa konstruksi, bukan untuk barang. “Contohnya laptop atau peralatan lain tidak termasuk dalam aturan baru ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa meski Perpres 46/2025 sudah diundangkan sejak 30 April 2025, penerapannya di Kotamobagu direkomendasikan untuk mulai diberlakukan tahun depan. Hal ini karena aturan turunan berupa petunjuk pelaksanaan (juknis) dari pemerintah pusat masih belum diterbitkan.
Rahfan juga menekankan pentingnya sosialisasi ini agar masyarakat dan pemangku kepentingan memahami aturan baru sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap penggunaan anggaran daerah. “Metode pengadaan tetap sama, yang berubah hanya nilai maksimalnya,” ungkapnya.
Dengan adanya sosialisasi ini, Pemkot Kotamobagu berharap para pelaksana teknis di lapangan dapat lebih siap menghadapi perubahan regulasi. Selain itu, keterbukaan informasi ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.
Peliput: Angga Rasid
Discussion about this post