Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak efektif dan tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Dalam rapat bersama Komisi III DPRD Sulut, Rabu (6/08/2025), Liputo menyoroti pembangunan pasar-pasar yang kini terbengkalai karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Contohnya pasar yang dibangun di depan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Manado. Bayangkan saja, siapa yang mau berjualan di dekat TPA? Sampai sekarang tidak ada yang berjualan di sana. Jaraknya sekitar empat kilometer dari rumah saya, dan kondisinya sangat menyedihkan,” tegas Liputo.
Ia menyayangkan dana negara yang sudah terlanjur digunakan namun hasilnya tidak dimanfaatkan masyarakat. “Kasihan itu uang negara, uang rakyat. Ini harus jadi perhatian ke depan agar tidak terulang,” tambahnya.
Selain soal pasar, Liputo juga menyoroti ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Ia mencontohkan pembangunan sekolah di Minahasa Utara (Minut) yang fasilitasnya tergolong lengkap, namun muridnya tidak sebanyak yang diharapkan.
“Di SMA 1 Kalawat misalnya, kita baru saja bangun sekolah rakyat dengan fasilitas luar biasa. Tapi kenyataannya, muridnya tidak sesuai ekspektasi. Ini harus jadi evaluasi. Bangun sekolah itu bukan hanya soal fisik, tapi juga memperhatikan data penduduk dan jumlah calon siswa,” ujarnya.
Liputo juga menyoroti kondisi pendidikan di Manado Utara, yang menurutnya sangat tertinggal.
“Di wilayah Manado Utara, jumlah penduduknya lebih dari 100 ribu sekian, tapi tidak ada SMA dan SMP negeri di sana. Anak-anak terpaksa harus sekolah ke selatan kota. Biaya transportasi jadi kendala, dan belum tentu mereka bisa masuk sekolah juga,” katanya prihatin.
Ia juga mengusulkan agar pembangunan tidak hanya berdasarkan pada usulan dari daerah, tapi juga harus melalui kajian kebutuhan yang objektif.
“Daerah terluar seperti Talaud kadang tidak sempat mengusulkan, tapi justru merekalah yang paling membutuhkan. Pemerintah harus proaktif memverifikasi kebutuhan di daerah-daerah seperti itu,” pungkas politisi PKS tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis, Kres Kuswara, menyampaikan bahwa pada tahun ini tidak ada proyek pembangunan baru.
“Dari 17 program yang ada, semuanya hanya bersifat rehabilitasi. Tidak ada pembangunan baru,” ujar Kres singkat. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post