Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo, menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tanggung jawab bersama, termasuk anggota DPRD.
“Seingat saya, dalam pembahasan LKPJ, ada tiga poin utama penyebab PAD kita tidak tercapai. Ini sudah dibahas dan disepakati bersama dengan Bapenda untuk ditindaklanjuti tahun ini agar PAD bisa tercapai, bahkan melampaui target. Saya masih ingat betul catatannya,” ujar politisi PKS itu dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Rabu (23/07/2025).
Amir menjelaskan, alasan pertama tidak tercapainya target PAD adalah karena banyaknya STNK yang belum dilaporkan. “Blangko harus segera tersedia. Kami ingin tahu sekarang, sejauh mana progresnya?” tegasnya.
Poin kedua, menurutnya, adalah minimnya anggaran pendukung untuk kegiatan sweeping atau penertiban, yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Tahun 2024 bahkan hanya sekali dilakukan sweeping. Lalu sekarang, apa progres nyatanya?” sambungnya.
Masalah ketiga, lanjut Amir, adalah keterlambatan penetapan wajib pajak, khususnya pada objek-objek pajak baru yang regulasinya sudah ada. “Contohnya PT Conch, MSM, KSM atau apa nama lainnya. Penagihannya lambat. Ini masalah serius,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ia juga mengkritisi sikap pesimis dalam penyusunan perubahan anggaran. “Kalau pendapatan dianggap pesimis, lalu bagaimana bisa optimis menaikkan PAD? Kalau ingin naik, maka harus disupport. Harus ada hukum positif yang benar-benar dijalankan,” tegasnya.
Amir menyoroti kondisi di lapangan yang memprihatinkan. “Ibu Inggrid dan Ibu Cindy bisa membuktikan, Samsat kita di lapangan sangat terbatas, tapi dari sumber inilah pendapatan utama berasal. Dan justru mereka yang kadang bisa melampaui target. Artinya potensi itu ada!”
Ia menilai penambahan target PAD sebesar Rp1-5 miliar masih realistis. “Minimal Rp3 miliar pun masih logis. Apalagi dengan adanya program pemutihan pajak. Menurut catatan saya, Bapak June E. Silangen bilang 70% wajib pajak belum menyetor dan belum bisa ditagih karena kendala operasional.”
“Bayangkan, 70% itu mayoritas kendaraan roda dua. Kalau kita beri insentif bagi pemungut, berapa banyak potensi yang bisa kita tarik? Masih ada 6 bulan ke depan. Apakah semua kegiatan strategis ini sudah direncanakan?” tanya Amir.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, langsung memberikan respons singkat:
“Kita break dulu minum kopi. Sekprov dan Bapenda terbuka saja.”
Tanpa menunggu persetujuan peserta, ia langsung mengetuk palu tanda skorsing rapat. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post