Sangihe, Barta1.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat pra-evaluasi capaian program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati pada Jumat, (11/7/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Michael Thungari dan didampingi Sekretaris Daerah Harry Wolf, serta dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe.
Dalam forum tersebut, masing-masing OPD diminta mempresentasikan capaian kerja mereka jelang 100 hari pemerintahan Thungari–Bulahari berjalan. Namun, hasil pemaparan menunjukkan bahwa sejumlah OPD dinilai belum mencapai target yang telah ditetapkan. Bupati Michael Thungari pun menyampaikan evaluasi terbuka dan menegaskan komitmen untuk menilai kinerja secara objektif.
“Kepala perangkat daerah bisa cepat menyesuaikan. Seratus hari ini akan berakhir pada tanggal 1 Agustus. Saya ingin semua kinerja dilaporkan ke asisten dan hal-hal penting kita publikasikan ke publik,” tegas Thungari dalam pernyataannya.
Thungari menyebut, semangat kerja antar-OPD tidak merata. Ada yang aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan inovasi, namun ada pula yang hanya hadir tanpa kontribusi berarti.
“Ada yang semangat melakukan tupoksinya, memberi inovasi dan kreativitas. Ada yang cuma melaksanakan fungsi dan tugasnya. Bahkan ada yang datang, diam, dan tidak melakukan apa-apa,” kata Thungari.
Bupati juga menegaskan bahwa evaluasi dilakukan tanpa sentimen politik maupun pertimbangan kedekatan personal. Ia menilai semua kepala perangkat daerah berdasarkan kinerja nyata, dan hasil evaluasi 100 hari akan menjadi dasar rotasi jabatan pasca-20 Agustus.
“Kami pastikan tidak ada sentimen politik. Setelah tanggal 20 Agustus nanti, kinerja akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan rotasi jabatan ke depan, termasuk menindaklanjuti LHP BPK,” ujarnya.
Thungari juga menyoroti beberapa kepala dinas yang dinilai pasif, baik karena merasa aman dengan posisi jabatannya selama dua tahun, atau karena alasan keterbatasan anggaran. Ia menegaskan bahwa kepala daerah tetap memiliki kewenangan mengevaluasi dan memberikan sanksi, termasuk pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi yang tidak perform.
Rapat evaluasi ini menjadi penanda bahwa Pemerintah Kabupaten Sangihe di bawah kepemimpinan Thungari–Bulahari akan menempuh jalur tegas dan objektif dalam menilai kinerja birokrasi. Evaluasi enam bulan mendatang akan menjadi momen penting untuk melihat arah kebijakan kepegawaian dan reformasi birokrasi di Sangihe.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post