Manado, Barta1.com–Peneliti Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Hendra Lumempouw, meminta semua elemen mengawasi proses pengusulan penempatan penjabat sementara yang akan menggantikan petahana di masa kampanye Pilkada serentak di Sulawesi Utara.
Karena itu Hendra mendesak pimpinan eksekutif Sulawesi Utara tidak memanfaatkan peluang-peluang tertentu dengan penempatan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah yang menggantikan petahana di masa kampanye.
Ini menyusul keluarnya surat edaran Mendagri nomor 100.2.1.3/4204/SJ. Edaran tersebut menata kepala daerah atau wakil kepala daerah yang saat ini tengah menjabat dan akan maju kembali pada helatan Pilkada 2024, wajib untuk menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).
“Tahapan Pilkada dari penetapan calon ke kampanye terhitung kasip, karena itu gubernur secara objektif harus segera menentukan dan mengusulkan nama-nama penjabat sementara untuk mengisi posisi incumbent yang ikut pencalonan kepala daerah,” tegas Hendra.
Kajian JPKP dalam pelaksanaan Pilkada sebelum-sebelumnya, penempatan penjabat sementara jadi salah satu anasir dalam grand strategi pemenangan calon. Akibatnya proses berdemokrasi jadi berat sebelah.
“Karena itu proses penempatan penjabat sementara ini harus diawasi bersama,” cetus dia.
Ketua Media Center BeDa (Benny Parasan-Boby Daud), Boy Kussoy menyatakan objektivitas penjabat sementara menunjukkan proses Pilkada Sulut termasuk Manado akan berlangsung dalam asas keadilan tanpa menguntungkan pasangan calon tertentu.
“Apalagi pasangan calon Benny-Boby sudah menggemakan bahwa Pilkada Manado harus netral, memberikan peluang dan kesempatan yang sama pada semua calon yang berkontestasi atau tidak menguntungkan calon tertentu.”
Di sisi lain, dalam sesi konferensi pers usai menyerahkan dokumen syarat pendaftaran calon walikota-wakil walikota, Benny-Boby sangat meyakinkan menjawab berbagai pertanyaan wartawan soal penuntasan ragam masalah di Kota Manado.
“Karena memang keduanya politisi sarat pengalaman yang sudah relatif lama menjadi wakil rakyat Manado di DPRD, sehingga memahami benar apa saja masalah di masyarakat hingga pemerintahan dan tentu punya solusinya,” jelas Boy.
Poin pentingnya adalah, lanjut Boy, calon yang diusung Partai Gerindra dan PAN itu memiliki program-program strategis dan pro kerakyatan. Berbeda dengan pemerintahan saat ini yang menintikberatkan pada pembangunan fisik, Benny-Boby justru menginginkan keberimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan.
Benny dalam konferensi pers menyampaikan bantuan langsung menjadi salah satu sasaran program utama untuk menuntaskan persoalan kesejahteraan masyarakat. Keduanya siap memaksimalkan lagi dana duka, dana lansia, tunjangan rohaniawan, kesejahteraan buruh sampah hingga tunjangan kesehatan.
“Konkretnya yang diajukan adalah program pro kerakyatan, karena untuk apa terus membangun kalau rakyat menangis,” jelas Boy, mengacu penyampaian Benny Parasan.
Kunci kekuatan pasangan BeDa sebut Boy, keduanya merupakan figur multi-kultur. Sehingga mereka mewakili beragam latar belakang dan merupakan representasi warga diaspora di Kota Manado. Keduanya juga dibesarkan di tengah keluarga sederhana sehingga memahami konteks permasalahan sosial.
“Kami bisa katakan Benny dan Boby adalah bagian dari kita semua masyarakat Manado yang datang dari berbagai latar belakang khususnya masyarakat diaspora,” tandas Boy. (**)
Editor:
Ady Putong
Discussion about this post