Manado, Barta1.com – Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut (Sulawesi Utara), Reza Dotulung dimintai penjelasan oleh anggota Badan Anggaran DPRD Sulut, Ayub Ali Albugis, terkait capaian penaggulangan kemiskinan di Sulut.
Dotulung menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulut dari tahun 2016 di angka 71. Sedangkan di akhir tahun 2022, IPM mencapai angka 74, kemudian untuk presentase penduduk miskin di tahun 2016 ada di angka 8,34 persen.
“Dengan menggunakan garis kemiskinan Rp 427.000 rupiah per bulan, sesuai dengan angka kemiskinan BPS tahun 2022, presentase penduduk miskin turun menjadi 7,28 persen. Atau terjadi penurunan, sekitar 0,49 persen,” jelas Dotulung di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, dari dini rasio, terkait dengan pemerataan pendapatan dari tahun 2016 di angka 0,386 turun menjadi 0,365. Jadi secara sekilas bisa dilihat bahwa program dan upaya pemerintah provinsi Sulut sudah on the track. “Namun, kami tidak menutup diri dari pandangan kritis. Ada beberapa capaian yang masih belum dicapai, misalnya terkait dengan stunting, Kemudian akses sanitasi dan indeks infrastruktur. Akan tetapi, kami akan terus berupaya, terutama di dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” cetusnya.
Meski begitu, Albugis menyebutkan sesuai dengan data yang diterima, anggaran APBD tahun 2022 dengan angka Rp 1 triliun ada 3 sasaran dalam menanggulangi kemiskinan. Kemudian sasaran yang paling penting adalah kantong kemiskinan. Dengan 35 program apakah TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sudah berbangga menurunkan angka kemiskinan cuman nol koma. Apakah ini bentuk dari keberhasilan daripada penyusunan anggaran ini. Apakah ini menggembirakan bagi masyarakat miskin, bagi saya ini belum,” tegas Albugis.
Mungkin anda bergembira, kata Albugis, pada saat pelaporan diterima oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tetapi rakyat miskin belum merasakan anggaran Rp 1 triliun ini mengena sasaran, karena hari ini masih ada masyarakat miskin makan satu kali sehari.
“Coba tanyakan kepada wakil rakyat kita yang ada di dapilnya masing-masing, apakah menggembirakan dengan angka yang anda tetapkan sebesar Rp 1 triliun, namun tidak mengena sasaran dari 35 program yang ada. Ini harus menjadi catatan bagi anggota Banggar, bahwa angka 1 triliun ini tidak kecil untuk 35 program, yang seharusnya angka 1 triliun ini ditetapkan pada perioritas utama sesuai dengan wilayah dan kondisi, daripada masing-masing daerah,” terang anggota Fraksi Nyiur Melambai ini.
Ia menambahkan apa yang pernah disampaikan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) itu benar, tetapi Bappenas melihat itu secara nasional, bukan dilihat dari kebutuhan yang ada di Sulut. Maka dari itu, dirinya berharap TPAD Provinsi Sulut, dalam rangka memperbaiki dan menata angka kemiskinan ini menjadi perioritas utama, bukan hanya untuk memperbanyak program, kemudian dibagi rata, sehingga angkanya menjadi kecil, terus bagaimana menurunkan angka kemiskinan jika pembagiannya menjadi kecil.
“Sekali lagi, angka kemiskinan yang turun nol koma, bagi saya ini bukan sebuah keberhasilan dalam penataan APBD,” pungkasnya.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post