Manado, Barta1.com – Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki pulau terbanyak, yakni 287 pulau dengan 59 diantaranya berpenghuni. Wilayah administrasi Sulut terbagi 4 Kota dan 11 Kabupaten, dengan 1.664 desa dan kelurahan. Dari beberapa pulau itu, ada dua kecamatan khusus, yaitu Marore di Kabupaten Sangihe dan Miangas di Kebupaten Talaud menjadi titik pos lintas batas negara dengan Filipina.
Pulau Marore dan Miangas hanya berjarak sekitar 40 Mil dari Filipina, atau lebih dekat ketimbang jarak menuju ibukota Sulut di Manado, yang berjarak 206 mil laut. Wilayah ini merupakan kawasan khusus perbatasan atau Check Point’ Border Crossing Area. Pulau Marore dikenal sebagai kecamatan khusus, yang memiliki penduduk 845 Jiwa. Sedangkan Kecamatan Khusus Miangas memiliki penduduk 678 jiwa.
Bukan hanya tampal batas dan jumlah penduduk yang ingin penulis tuliskan. Melainkan, hubungan masyarakat Marore-Miangas dengan Filipina, yang sudah terjalin baik sejak dahulu, baik melalui perdagangan hingga hubungan perkawinan. Berjalannya waktu, terjadi perjanjian antara Indonesia dan Filipina di tahun 1975, dan dibentuknya Border Crossing Station (BCS) atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di 2 Kecamatan Khusus, yakni Marore Kabupaten Sangihe dan Miangas Kabupaten Talaud. Indonesia memiliki perjanjian atau agreement dengan Filipina untuk menempatkan personel di masing-masing negara.
Berjalannya waktu, BCS/PLBN di dua kecamatan khusus ini, menjadi perhatian dikarenakan fasilitas yang sudah tidak memadai untuk dimanfaatkan. Alokasi anggaran untuk perbaikan pun, hingga saat ini tidak ada kejelasan. Hal itu, disampaikan langsung oleh Herol Kawoaan, anggota Komisi I DPRD Sulut, Ruang Komisi I DPRD Sulut, Selasa (01/11/2022).
Menurut Kawoaan, Badan Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (RI), sudah menganggarkan perbaikan untuk BCS/PLBN di tahun 2020-2021. Namun, belum terlaksana dan pending, dikarenakan dana tersebut di Refocusing akibat pandemi Covid-19.
“Kami meminta pihak Badan Pengelola Perbatasan RI, untuk bisa menganggarkan perbaikan atau rehabilitasi BCS/PLBN di Marore dan Miangas. Tetapi, apa daya. Yang disampaikan oleh pimpinan dan jajaran Badan Pengelola Perbatasan RI, bahwa tahun 2022 belum ada anggaranya, dan mereka tidak bisa menjamin untuk tahun depan tertata anggaranya,” jelas anggota legislatif dapil Minahasa-Tomohon ini.
Ia menambahkan, akan terus berusaha, agar pos BCS/PLBN ini akan mendapatkan anggarannya. “Kami Komisi I DPRD Sulut, dekat-dekat ini akan mengunjungi langsung BCS/PLBN tersebut, dan kemudian akan bertemu Kembali dengan Badan Pengelola Perbatasan RI,” terangnya.
Permintaan anggaran untuk perbaikan BCS/PLBN, dilakukan juga oleh Kadis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulut, Jeti Pulu. “Sampai saat ini, kami terus mengejar anggaran untuk perbaikan BCS/PLBN ini. Kirannya, bisa dialokasikan anggaran di tahun 2023 ini. Karena bangunan sudah tidak memadai. Khusus, BCS/PLBN di Marore harus dibangun baru. Lahannya juga sudah ada,” cetusnya.
“Kemarin kami sudah melakukan kegiatan akbar, yang merupakan gerakan pembangunan terpadu perbatasan, yang dibuat selama 3 hari di Provinsi Sulut. Kegiatan itu, dihadiri oleh Menkopolhukam dan Kemendagri. Mereka juga sudah melihat secara langsung keadaan BCS/PLBN ini,” imbuhnya.
Sebelum mereka turun ke lokasi perbatasan, pihaknya (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulut) sudah menyurat ke Badan Nasional pengelola perbatasan RI dan Kemendagri. “Isi surat yang kami serahkan, ialah permintaan pembangunan BCS/PLBN yang baru,” tuturnya.
“Oleh pak Mendagri, selaku ketua PNBP, merespon baik syarat kami dengan menyurat langsung ke Kementrian PUPR. Kemudian, setelah kegiatan gerakan pembangunan terpadu perbatasan di bulan Mei. Kami perkuat lagi dengan surat susulan ke Kementrian PUPR secara langsung. Saat ada kegiatan di Lombok, baru-baru ini. Kami mengecek langsung di Badan Perencanaan PUPR, hasilnya belum tertata anggaran di tahun ini,” cetusnya.
Bukan itu saja, perjuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulut tidak sampai disitu. Mereka, berkunjung kembali ke PUPR. Kali ini, ke bidang Infrastruktur. Tetapi, mendapatkan hasil yang sama, yakni belum tertata anggaran hingga tahun 2023.
“Mungkin suara kami belum didengar, tetapi ketika bapa-ibu Komisi I DPRD Sulut bisa berkunjung ke sana. Mungkin, bisa memperkuat maksud dan tujuan kami. BCS/PLBN ini sangat penting, dalam meningkatkan ekonomi bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” imbuhnya.
Fasilitas BCS/PLBN ini juga, menjadi perhatian Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Restuardy Daud. Menurutnya, ada dua aspek pendekatan dalam pembangunan perbatasan. Pertama, aspek ketahanan dan keamanan (Hankam).
“Aspek hankam ini lebih kepada pendekatan security. Bagaimana kita membangun ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan. Hal ini untuk memperkuat positioning kita di wilayah teritori maupun yuridiksi. Kita mempertegas pertahanan dan keamanan. Sarana prasarana hankam di Pulau Miangas sudah tersedia, ada POSAL, PAM perbatasan yang secara reguler bergantian ditugaskan di Pulau Miangas,” ucapnya, Kamis (26/5/2022).
Sedangkan aspek kesejahteraan yakni, pemerataan pembangunan. Menurut Restu, dalam kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP Tito Karnavian bersama sejumlah perwira tinggi TNI-Polri ke Pulau Miangas, salah satu yang menjadi perhatian adalah BCS yang ada di Pulau Miangas.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah BCS yang ada di Pulau Miangas. Pemerintah mendorong untuk segera dilakukan perbaikan terhadap sarana prasarana BCS tersebut karena kita punya perjanjian atau agreement dengan Filipina untuk menempatkan personel di masing-masing negara,” pungkasnya.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post