Hey, Kota Manado! Sudah Siapkah Kamu Tenggelam Abadi?

Oleh: Agnes Elfer

Memasuki bulan “–ber”, Pantai Malalayang tampil dengan nuansa baru dan Kota Manado tampak bersemangat menantikan polesan duit Negara. Buah reklamasinya, Malalayang Beachwalk, sudah bersiap menyambut masyarakat, sementara reklamasi tahap II seluas 3,5 hektar sementara digarap. Sambil menanti mall dan hotel baru yang akan menempati lahan-lahan buatan tersebut, kita bisa berlari-lari atau jalan sehat sambil teriak-teriak di pinggir pantai.

Memasuki bulan “–ber”, saya jadi teringat kenangan tempo doeloe… Semangat masyarakat Sulut di akhir tahun menanti Santa Klaus mengetuk pintu sambil membawa hadiah; menanti kapan kita menjajaki Pasar 45 dan pulang sumringah membawa baju baru untuk hari raya. Saya tahu Anda, sama seperti saya, menyambut Desember dengan hati yang berdebar-debar!

Kini, debaran kita nampaknya bertambah. Sembari berdebar menyambut liburan panjang, kita juga sementara mendetakkan keresahan yang sama: menanti angka-angka kematian dan kerusakan materiil yang melonjak akibat amukan alam setelah reklamasi ini rampung. Namun, barangkali oleh sebagian besar masyarakat dan jajaran pemerintah, hal ini nampak belum dilirik sebagai masalah krusial, seolah semesta akan pulih dengan sendirinya begitu Joy To The World berkumandang.

Tiba-tiba, saya jadi ingin turut berteriak di pinggir Malalayang Beachwalk. Siapa tahu teriakan saya melantang hingga ke nurani sebanyak mungkin hati:

“Hey, KOTA MANADO! Sudah siapkah kamu terendam kembali?”

Beberapa hari belakangan, saya mengikuti serangkaian kegiatan unjuk rasa penolakan reklamasi kawasan Pantai Malalayang melalui media online. Para seniman melantunkan sajak-sajak duka akan pembunuhan terumbu karang dan kematian biota laut. Masyarakat adat turun ke jalan, mengadu pada langit tentang sumber hidup mereka yang tertimbun demi kokohnya fondasi mall-mall baru. Akademisi sudah lama memberi peringatan ancaman terhadap lingkungan, meski suara mereka telah jauh berjarak dengan kebijakan-kebijakan politik.

Yang membuat saya terkekeh sinis dalam kasus ini ialah ketika membaca kedatangan mahasiswa menemui wakil rakyat, membawa kajian dan menyuarakan aspirasi. Meski bersusah payah menunjukkan kajiannya, mereka malah diminta berganti “kacamata” supaya melihat kesejahteraan dari pandangan ekonomi dan pariwisata oleh anggota dewan yang terhormat. Sungguh, dahi saya berkerut melihat betapa sempitnya pandangan yang jelas tidak solutif tersebut.

Apa mungkin lensa “kacamata” wakil rakyat kita yang salah ukuran?

Apakah kerugian sektor perikanan yang pertama terdampak dari reklamasi ini tidak dianggap sebagai sebuah kerugian ekonomi?

Bagaimana bisa resiko bencana alam akibat reklamasi tidak turut serta dilihat sebagai sebuah kerugian ekonomi ketika anggota dewan tersebut mengenakan “kacamata” ekonomi dan pariwisatanya sendiri?

Tidak etis bukan jika mahasiswa mesti mendiktekan pada mereka kerugian ekonomi (tentu sudah termasuk pariwisata) para nelayan, pengusaha, dan masyarakat umum akibat reklamasi yang semrawut?

Lebih tidak etis lagi jika mahasiswa mesti menggurui anggota dewan yang terhormat tentang hubungan reklamasi dengan bencana alam dan dampaknya terhadap ekonomi kerakyatan, seolah mereka tidak tuntas mempelajari hal itu di bangku sekolah. Saya jadi khawatir, jangan-jangan pemahaman ekonomi yang dimaksud perwakilan rakyat kita hanya mementingkan ekonomi kapitalis ala Barat dibanding ekonomi kerakyatan yang jelas diamanatkan Pancasila. Kalau demikian adanya, mungkin lebih baik kalau Dewan Perwakilan Rakyat berganti jadi Dewan Perwakilan Kapitalis saja, bukan?

Ah! Semestinya adik-adik mahasiswa yang berdemo saat itu datang membawa layar tancap! Nonton bareng kompilasi video banjir rob dan banjir bandang yang pernah memporak-porandakan Manado bersama para anggota DPRD supaya ukuran lensa kacamata mereka mengalami penyesuaian perhitungan yang pas! Niscaya, anggota dewan kita akan mampu mengaitkan hal-hal sederhana ini dengan tepat dan mampu menempatkan posisi yang tepat: mewakili kepentingan rakyat yang membutuhkan keterwakilan mereka, ketimbang sibuk meminta mahasiswa berganti kacamata.

Kerutan di dahi saya belum juga kendur sebab setelah memikirkan argumentasi anggota DPRD kita yang absurd, kebingungan saya semakin bertambah manakala melihat jejak-jejak pelanggaran AMDAL yang terlalu kentara dalam video reklamasi pun berita-berita.

Mungkinkah Pemerintah Kota dan para investor tidak melihat dan mengkaji semua yang saya dan masyarakat lain lihat dan pikirkan?

Saya sempat heran mengapa masih ada investor yang mau membangun di kawasan Malalayang pasca banjir rob yang masuk sampai ke dalam mall tempo hari. Biasanya investor akan memilih lokasi yang relatif aman dari bahaya loh. Investasi kok di tempat yang jelas sudah langganan bencana? Meskipun terheran-heran, hal ini jelas bukan prioritas dalam artikel yang saya tulis. Kerusakan terumbu karang adalah salah satu hal yang paling tersorot dalam kecemasan saya. Namun, meski Pemerintah dan pengusaha kita mengetahui hal tersebut, pembangunan tetap berjalan.

Apa mereka menganggap terumbu-terumbu karang yang hancur itu seperti hiasan aquarium saja yang kehancurannya toh bisa digantikan dengan bangunan-bangunan modern nan cantik dipandang? Entah!

Saya akan sangat heran jika pertanyaan yang saya lontarkan tersebut terjawab “Iya!” di kemudian hari. Saya pikir, sangat tidak wajar jika masyarakat harus membisikkan ingatan sejarah kepada Pemerintah Daerah ketika Kota Manado pada tahun 2009 menjadi Tuan Rumah Pelaksana World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative Summit. Sungguh tidak pantas pula jika rakyat mesti mengeja untuk apa konferensi-konferensi dunia itu digelar.

Lagipula, masa’ sih tidak ada tim kajian lingkungan yang berbisik kepada Pemerintah kita tentang manfaat terumbu karang yang bisa menahan hantaman ombak-ombak besar dan menjaga eksistensi biota laut? Sungguh aneh, tapi mungkin nyata loh, bestie…

Saya ingat dulu sering prihatin melihat banjir bermeter-meter tingginya terjadi di kota-kota besar dan merasa bersyukur karena hal itu tidak menimpa Kota Manado. Namun, bencana-bencana yang dulunya hanya sebatas tontonan di TV, sekarang sudah di depan mata. Tragedi banjir bandang dan longsor 2014 juga banjir rob 2021 di Sulawesi Utara sudah lebih dari cukup membuktikan dampak terburuk dari sebuah reklamasi yang selalu diklaim demi “kesejahteraan rakyat”.

Saya bukannya menolak kemajuan ekonomi dan pariwisata. Namun, untuk apa semua hal itu dilakukan kalau kajian AMDAL-nya serampangan? Untuk apa rakyat dibikin terkesima di hadapan kesejahteraan semu, di mana setiap penghujung tahun sebagian masyarakat harus ketiban bencana? Cobalah Bapak-Bapak Walikota dan Wakil Walikota merenung: rakyat mana sih yang benar-benar sejahtera kalau setiap akhir sampai awal tahun tempat usaha dan rumahnya kemasukan air (atau malah hancur), mobil dan motornya terseret banjir, anak-anaknya kena penyakit kulit dan beberapa tewas mengenaskan ditarik arus air?

Saya pikir masyarakat juga sudah mulai sadar bahwa perubahan iklim sedang terjadi, meski cukup banyak yang bingung untuk mendetailkan proses perubahan yang dimaksud. Secara ringkas, untuk menjelaskan perubahan iklim, saya akan memparafrasekan pandangan Dr. Roxy Koll (ahli iklim) dalam artikelnya di New York Times berjudul The Monsoon is Becoming More Extreme. Yang terjadi pada iklim saat ini adalah terakumulasinya kelembaban di atmosfer akibat udara panas. Kondisi lembab tersebut bisa bertahan lebih lama sehingga membuat musim kering menjadi lebih panjang (ini bisa membuat stok air tanah menipis bahkan habis). Namun, ketika musim kering tersebut usai, musim hujan juga datang untuk membersihkan kelembaban sekaligus dalam waktu yang “singkat”. Yang dimaksud “singkat” ialah hujan tersebut harusnya turun bertahap selama beberapa bulan (ingat dulu di sekolah kita belajar musim hujan bisa 2-3 bulan), tapi sekarang hujan (dengan volume air yang meningkat) hanya turun dalam beberapa jam atau beberapa hari secara non-stop.

Contoh: peristiwa banjir bandang di Manado 2014 terjadi akibat hujan lebat tanpa jeda selama 3 hari 3 malam melanda Tondano dan beberapa daerah Minahasa (saya ingat jelas durasi hujan ini karena waktu itu saya tinggal di sana), membuat debit air meningkat drastis dan tidak mampu ditampung bendungan. Akhirnya, karena tidak kuat lagi menampung volumenya, pintu air bendungan dibuka dan dengan segera air tersebut mengalir ke sungai-sungai menuju ke laut di Kota Manado. Sayangnya, dengan banyaknya pembangunan fisik yang memperkecil badan sungai, diperparah dengan bibir pantai yang sudah direklamasi berhektar-hektar, membuat air tidak bisa dilepaskan ke laut dan malah berkumpul di titik-titik terendah di dalam Kota. Air bah ini menghantam pemukiman warga dan dengan cepat menghancurkan apapun yang dilewatinya, serta menyeret siapapun yang tidak kuat menahan terjangannya.

Contoh yang saya paparkan ini barulah peristiwa hujan yang terjadi selama 3 hari. Silakan bayangkan seberapa parah konsekuensi yang tertanggung kepada masyarakat Kota Manado jika hujan terjadi selama lebih dari 3 hari.

Mungkin beberapa orang akan memasrahkan bencana ini sebagai Takdir Yang Mahakuasa. Sesungguhnya, Tuhan tidak pantas disalahkan atas kebodohan manusia!

Ada pula yang bakalan menganggap ini kesalahan merata seluruh umat manusia di dunia dengan dalil sederhana “Ini karena masih banyak orang suka membuang sampah sembarangan!”. Percayalah, membuang sampah pada tempatnya tidak akan cukup untuk dijadikan solusi.

Kebijakan politik yang berpihak pada kesejahteraan dan keselamatan bumi dan manusia adalah solusi paling rasional untuk berdamai dengan alam. Salah satu kebijakan yang jadi sorotan utama dalam bahasan ini adalah dengan menghentikan atau setidaknya meminimalisasi reklamasi (apalagi reklamasi yang jelas merusak ekosistem laut). Proyek reklamasi yang serampangan dan terus diperluas ditambah perubahan iklim global tak terhindarkan menjadi sumber utama mengapa setiap tahun bencana alam di Kota Manado semakin parah.

Bertanding dengan kondisi alam hanya bisa dilakukan dengan dua pilihan hasil: (A) manusia mau menyesuaikan atau (B) kalah melawan alam, yang berarti kita mengundang kematian ke pintu rumah kita. Tidak mungkin manusia “menguasai” alam dengan terus membangun secara serampangan. Oleh sebab itu, kebijakan politik yang jelas membahayakan lingkungan harus mendapat kritik keras dari kita semua dan Pemerintah mestinya menghentikan kegiatan reklamasi (atau kegiatan lain) yang jelas merusak alam.

Saya ingat dulu mama saya bercerita bahwa di belakang kompleks SMA Katolik Rex Mundi, pantai sudah terlihat jelas. Namun, sekarang pesisir pantai “dikorupsi” rupanya menjadi kawasan perbelanjaan yang panjang dan menawan, meski banyak toko yang tutup (atau mungkin tidak laku disewa). Jadi, bayangkan saja sudah seluas apa reklamasi di Kota Manado.

Saya sadar, reklamasi di Kota Manado adalah proyek yang sudah lama dimulai sehingga tentu tidak adil jika Pemerintah yang sekarang disalahkan sepenuhnya. Namun, jika hari ini Pemerintah masih mengizinkan proyek reklamasi yang baru terus berjalan dan tutup mata dengan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi serta ancaman bencana jangka panjang yang menanti, maka Pemerintah sendirilah yang menuntun Kota Manado untuk tenggelam di kemudian hari dan menjadi pembunuh atas banyaknya nyawa secara perlahan.

Buat masyarakat Manado dan siapapun yang membaca tulisan ini, mari kita kritik, kritik, dan terus kritik kebijakan politik Pemerintah yang dapat merugikan kehidupan kita bersama. Jangan menunggu sampai Kota kita tercinta terendam, terendam, lalu tenggelam baru kemudian kita sadar tentang bahaya-bahaya kerusakan lingkungan. Telat, coy!

Semoga kelak saya atau Anda tidak perlu berteriak di pinggir Malalayang Beachwalk:

“Hey, KOTA MANADO! Sudahkah siapkah kamu tenggelam abadi?”

Terlalu mengerikan peristiwa ini, bahkan untuk sekadar dibayangkan dalam pikiran.

Sebagai penutup, boleh lah ya kalau saya mau minta tolong para pembaca untuk memperhatikan dan memperingatkan saya jika ada kata-kata kasar dalam tulisan ini.. Saya hanya ingin menghindari potensi dipidanakan. Masa’ saya sudah capek menyusun kritik dalam tulisan ini, tapi nanti yang viral malah pidana karena pencemaran nama baik. Duh! Semoga saya selamat dari Pasal 310 ya, bestie… Mana saya bukan privilege kid pulak!

* Agnes Elfer, perempuan asal Kota Manado saat ini menyelesaikan studi magisternya di Universitas Negeri Malang.