Manado, Barta1.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Cabang Manado melakukan aksi demonstrasi untuk mendesak pemerintah segera menurunkan kembali harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dinilai sangat krusial terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat.
Aksi demonstrasi tersebut dilakukan pada dua lokasi yakni Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (06/09/2022).
Selain menuntut kenaikan BBM, GmnI Manado turut menyorot berbagai macam ketidakadilan dan ketimpangan yang dialami masyarakat Sulut seperti ketidakmampuan Polresta Manado menekan angka kriminalitas, keterlibatan Polresta Sangihe dalam mengawal PT. Tambang Mas Sangihe (TMS), dugaan terlibatnya pihak kepolisian pada kasus mafia solar dan desakan kepada anggota DPRD Sulut dalam pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Cap Tikus (kearifan lokal), serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat petani Cap Tikus.
Sewaktu di Mapolda Sulut, massa aksi GmnI Manado ditemui oleh Direskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan dan Kasubdit Tipiter Kompol Irwanto beserta para jajaran.
Sebelumnya, Ketua Cabang GmnI Manado Mikael F. Tampi dalam orasinya mengungkapkan, penangkapan terhadap para mafia solar di Sulut masih kepada aktor-aktor lapangan yang bekerja atas perintah. “Banyak diangkat media bahwa bos daripada mafia seperti pemilik SPBU Tambala dengan saksi yang ada mengatakan aksinya atas perintah pemilik SPBU Tambala tersebut, selain itu ada juga yang ramai diperbincangkan sebagai ‘Ratu Solar Sulut’ hingga kini belum tersentuh hukum,” ungkap Alumni Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado ini.
Selain itu, Tampi mengatakan agar kinerja Kapolresta Manado segera dievaluasi terkait angka kasus kriminalitas di Kota Manado yang meningkat pesat dan melakukan upaya-upaya dalam menstabilkan Kamtibmas.
Menanggapi sejumlah tuntutan massa aksi Kombes Pol Gani Siahaan menjelaskan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan sejumlah kasus kiminalitas dengan melakukan patroli di malam hari.
“Ada satu isu lokal dan empat nasional, terima kasih aspirasi ini kami tampung. Saya selaku pejabat utama akan menyampaikan ke pimpinan dan akan kami tindaklanjuti terutama bidang kriminal umum,” jelas Gani.
Setelah itu massa aksi langsung bertolak ke titik kedua yaitu Gedung DPRD Sulut. Sesampai di lokasi massa aksi dihadang oleh puluhan aparat kepolisian yang tengah menjaga di gerbang masuk DPRD Sulut. Sejumlah massa aksi pun kemudian melakukan orasi dan menuntut para anggota dewan segera keluar dari ruangannya dan menemui mereka.
Berselang 45 menit, lima anggota DPRD Sulut keluar, yaitu Melki J. Pangemanan, Billy Lombok, Hendry Walukow, Brian Waworuntu dan Ivan Lumentut untuk mendatangi massa aksi dan terjadi negosiasi yang berakhir dengan dibukanya gerbang, dan diijinkan demonstran masuk ke halaman DPRD Sulut.
Dalam menanggapi sejumlah tuntutan massa aksi, kelima anggota dewan tersebut sepakat jika naiknya BBM akan berdampak negatif pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat, kemudian hal ini akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
Billy Lombok selaku Wakil Ketua DPRD Sulut mengatakan, akan mendorong pemerintah pusat agar melakukan kajian yang baik terhadap imbas naiknya BBM. “Rakyat sedang susah, masih banyak yang bisa dilakukan pemerintah. Anggaran jumbo yang belum mendesak untuk dialihkan pada kebutuhan masyarakat daripada mencabut subsidi BBM,” kata Lombok.
Berikut 11 tuntutan GmnI Manado:
- Menuntut pemerintah RI berdaulat dalam mengambil sikap untuk membeli BBM dari negara produsen minyak termurah demi meringankan beban BUMN
- Mendesak presiden RI untuk menurunkan kembali harga BBM
- Mendesak pemerintah untuk memberantas pemburu rente BBM bersubsidi
- Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyedia dan pendistribusian BBM
- Mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas terkait dengan adanya penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran
- Mendesak DPRD Provinsi Sulut untuk segera mengesahkan Ranperda Legalitas Cap Tikus
- Mendesak pemerintah untuk mengusir PT TMS dari Kabupaten Kepulauan Sangihe karena sudah tidak memiliki legal standing
- Mendesak Polda Sulut untuk mengusut tuntas dan menindak tegas mafia solar yang ada di Sulut
- Mendesak Polda Sulut untuk mengevaluasi kinerja Polresta Manado dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Manado
- Stop kriminalisasi terhadap petani Cap Tikus
- Mendesak Polda Sulut untuk mengehentikan kriminalisasi terhadap masyarakat penolak PT TMS sekaligus mencopot Kapolres Sangihe
Perlu diketahui, aksi demontrasi yang dilakukan berakhir dengan penandatanganan pernyataan sikap oleh kedua belah pihak.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post