Manado, Barta1.com – Nota kesepakatan terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2023 telah ditanda tangani Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen dan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (9/8/2022).
Penandatanganan itu dilaksanakan melalui rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Sulut, dan terbuka untuk umum. Setelah penandatangan, Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen memberikan kesempatan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey memberikan sambutan. “Mari kita dengarkan sambutan dari Gubernur Sulut,” ungkapnya.
Pada sambutannya, Dondokambey menyampaikan ucapan terimakasihnya dan apresiasi kepada Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus penandatangan nota kesepakatan terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2023.
“Bapak-ibu hadirin yang saya hormati, dengan diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2023 ini. Kami berkomitmen untuk mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat, dan itu disambut baik oleh DPRD Sulut, yang kemudian memberikan masukan, rekomendasi, sekaligus koreksi dan kritikan yang membangun kepada kami. Kemudian, menyempurnakan setiap kekurangan yang ada,” terangnya.
“KUA dan PPAS yang kita sepakati bersama ini, nantinya menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di setiap perangkat daerah di tahun anggaran 2023, termasuk sebagai acuan penyusunan RK perangkat daerah,” imbuhnya.
Ia menambahkan, perlu dipahami arah kebijakan pembangunan di tahun 2023 adalah meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan.
“Aktualisasi dari berbagai program di tahun 2023 nanti, kirannya mampu mewujudkan beberapa koreksi ekonomi makro Provinsi Sulut, antara lain pertumbuhan ekonomi berkisaran 5 sampai 5,7 %,” terangnya.
Kemudian, inflasi dapat dikendalikan dari angka 3 Plus mines 1%. PDB perkapita dapat mencapai Rp. 60 Juta rupiah. Indeks pembangunan manusia meningkat hingga pada angka 74%, tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan sampai pada kisaran 6,6% sampai 6,5%. Angka kemiskinan dapat diturunkan sampai pada titik 5,93%. Indeks rasio pada kondisi yang baik diangka 0,55%.
“Perioritas pembangunan dalam upaya-upaya mencapai target kebijakan daerah, menjadi target kita bersama. Kita harus berupaya secara berama-sama, oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang telah mengkritisi dan menyempurnakan isi KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2023. Untuk itu, saya mengajak seluruh stakeholder pembangunan di daerah ini, untuk bisa berjuang dan mengawal pembangunan di Sulut, untuk capaian serta dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” cetusnya.
Setelah mendengarkan sambutan dari Gubernur Sulut, langsung ditanggapi kembali oleh ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen. “Dengan ditanda tanganinya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2023, perkenankan kami mengucapkan penghargaan dan terimakasih kepada Gubernur Sulut yang telah hadir, dan menyampaikan sambutan dalam rapat Paripurna hari ini,” tutur Silangen.
Lanjutnya, diucapkan terimakasih kepada Wakil Gubernur Sulut, rekan-rekan dan pimpinan anggota DPRD Sulut, pejabat, sekretaris daerah Provinsi Sulut, serta jajaran yang hadir. “Hadirin dan undangan sekalian atas kehadiran di rapat Paripurna ini hingga selesai, kami ucapkan banyak terimakasih,” pungkasnya.
Tampak hadir pada paripurna itu sebanyak 24 anggota DPRD Sulut, sedangkan pihak eksekutif hadir pula Sekprov Sulut, Praseno Hadi beserta jajarannya.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post