Sangihe, Barta1.com – Cukup lama persoalan hasil tangkap perikanan di Kepulauan Sangihe belum terselesaikan hingga hari ini.
Meski begitu terobosan terus diupayakan agar hasil tangkapan nelayan Sangihe mendapatkan pasar yang jelas melalui kualitas hasil tangkap.
Hal inilah mendorong Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan menyambangi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
Dalam kunjunganya ke Jakarta, Senin (18/7/2022) itu dr. Rinny membawa proposal permohonan bantuan fasilitas kelautan dan perikanan untuk masyarakat Sangihe.
Dr. Rinny yang turut didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Andy Silangen, Kadis Kelautan Perikanan Sangihe, Ronald Izak dan Kadis Lingkungan Hidup, Porkius Parera tiba di gedung KKP pada pukul 08.30 WIB dan diterima langsung Sekertaris Dirjen Penguatan dan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PDSPKP) KKP, Machmud, beserta jajarannya.
Pada pertemuan itu dr. Rinny Tamuntuan menyampaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat nelayan Sangihe yang ada di perbatasan Indonesia dan Filipina.
Di antaranya masyarakat nelayan yang terpaksa harus membuang sebagian hasil tangkapan ikan yang gagal dipasarkan karena sudah membusuk akibat tidak adanya cool storage di seputaran Kota Tahuna.
Di hadapan Sekretaris Dirjen PDSKP, Tamuntuan memaparkan tujuh poin permintaan yang sudah sejak lama belum ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketujuh permintaan yang diajukan Pemkab Sangihe itu adalah:
1. Pembangunan Cool Storage atau pabrik es dengan kapasitas besar.
2. Pembangunan Integritit Consueit (ICS).
3. Pembangunan Air Blas Freezer (ABF).
4. Pembangunan Centra Kuliner.
5. Rehabilitasi Pasar ikan Towo’e.
6. Pengadaan Ches free di wilayah-wilayah kepulauan.
7 . Cool Box
Dari tujuh poin yang disampaikan itu, Tamuntuan berkali-kali menyebutkan bahwa penyebab utama para nelayan terpaksa membuang sebagian hasil tangkapan mereka adalah karena sudah membusuk karena tidak adanya cool storage atau pabrik es dengan kapasitas besar di seputaran Kota Tahuna.
“Kami sangat berharap pihak Kementerian Kelautan Perikanan RI secepatnya dapat merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan warga nelayan di daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Filipina,” ujar Tamuntuan, saat menyerahkan proposal kepada Sekertaris Dirjen PDSKP.
Peliput : Rendy Saselah
Discussion about this post