DPRD Sulawesi Utara telah memparipurnakan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022, Selasa (19/10/2021). Rapat di ruang paripurna itu dihadiri pimpinan eksekutif; Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, dan Sekretaris Provinsi Edwin Silangen
“Kesepakatan KUA/PPAS APBD tahun anggaran 2022, berdasarkan peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD bahwa kebijakan umum APBD perioritas serta plafon anggaran sementara yang dapat persetujuan bersama, akan ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut dalam rapat paripurna ini,” jelas Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen yang duduk didampingi Victor Mailangkay dan Billy Lombok selaku wakil ketua.
Olly dalam sambutannya mengatakan, penyelengaraan rapat paripurna hari ini, sekaligus atas peran penandatangan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022.
“Kami berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat didalamnya untuk mencukupi kebutuhan. Dan, komitmen ini disambut baik oleh pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang kemudian telah memberikan masukan, rekomendasi dan informasi sekaligus koreksi maupun kritikan membangun sehingga beberapa pembahasan sudah dilewati,” ujarnya.
“Kebijakan yang ada telah disinkronkan dengan kebijakan nasional mulai dari skala perioritas pembangunan RPJMN, maupun yang tertata dalam RPJMN 2020-2024 yang di syahdu dalam undang-undang RPJMN nomor 17 tahun 2007,” kata dia lagi.
Ia menambahkan, KUA dan PPAS yang disepakati bersama akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di setiap perangkat daerah pada tahun anggaran 2022.
“Ini juga menjadi acuan penyusunan RK perangkat daerah. Maka, perlu kembali diperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah kita di tahun 2022 adalah mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Olly berharap kebijakan pembagunan itu bagi perangkat daerah dan unit kerja lingkup Pemprov Sulut nantinya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan utama. Tentu lanjut dia, itu akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan pemulihan kondisi daerah dan peningkatan perekonomian daerah .
Aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di tahun 2022, diharapkan mampu menumbuhkan beberapa proyeksi ekonomi makro Provinsi Sulut.
“Saat ini perekonomian daerah tumbuh 4,5% sampai 5,5%, kemudian kemiskinan turun dari angka 7,5%, dan tingkat pengangguran terbuka berada diangka 6,6%, kemudian indeks pembangunan manusia naik 1 menjadi 73, 93,” tambahnya.
“Merealisasikan perioritas-perioritas pembangunan dan upaya mencapai target makro daerah menjadi target kita bersama, sehingga kita harus mengupayakan secara bersama-sama,” tutupnya.
Terpantau Barta1.com, kehadiran anggota DPRD Sulut dipadukan antara fisik dan virtual, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. (adv)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post